sempat-tertunda-dprd-kebumen-sahkan-perda-ppapbdBupati Kebumen H Yazid Mahfudz, Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo dan Bagus Setyawan menandatangani naskah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. (istimewa)


nanang

Sempat Tertunda, DPRD Kebumen Sahkan Perda PPAPBD

SHARE

KORANBERNAS.ID – Melalui Rapat Paripurna, Selasa (16/7/2019), DPRD Kabupaten Kebumen akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018  (Raperda PP - APBD) menjadi Perda PP - APBD TA 2018.

Pada Rapat paripurna yang  dipimpin Wakil Ketua  DPRD Kabupaten Kebumen Agung  Prabowo, sejumlah delapan fraksi dalam pandangan akhirnya menyatakan setuju raperda itu menjadi perda.


Baca Lainnya :

Persetujuan itu sempat tertunda sebab pada Kamis (11/7/2019), rapat paripurna DPRD Kebumen  gagal  melakukan pengambilan  keputusan  persetujuan raperda itu, setelah dua kali rapat ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Kuorum rapat paripurna pengambilan keputusan, kehadiran paling sedikit 34 orang anggota DPRD Kebumen. Rapat yang dipimpin Wakil  Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan yang dihadiri Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto dihadiri 28 anggota.


Baca Lainnya :

Bagus Setyawan kepada koranbernas.id sebelum rapat mengatakan, jika rapat paripurna hari Selasa (16/7/2019) sampai gagal mengambil keputusan persetujuan  karena tidak kuorum, konsekuensinya tidak ada lagi rapat paripurna membahas raperda itu.

Jalan keluarnya  Bupati Kebumen menerbitkan Peraturan Bupati Kebumen Tentang PP-APBD Tahun Anggaran 2018. Peraturan  Bupati Kebumen itu perlu persetujuan Gubernur Jawa Tengah.

“Pimpinan  DPRD Kebumen telah meminta pimpinan fraksi menghadirkan anggota, agar rapat paripurna hari ini kuorum,“ kata Bagus Setyawan.

Tidak kuorumnya rapat paripurna pekan lalu, tidak disebabkan masalah yang belum selesai  dibahas. Pembahasan selesai  di Badan  Anggaran sehingga tinggal pengambilan keputusan.

Di hadapan rapat paripurna yang dihadiri  Bupati Kebumen KH  Yazid  Mahfudz, delapan fraksi antara lain menyinggung jumlah sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) yang cukup fantastis  mencapai Rp 201,9 miliar.

Silpa  sebesar itu mengakibatkan berkurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa proyek infrastruktur  gagal dibangun.

Silpa besar tidak bisa diartikan penghematan anggaran, namun  lebih disebabkan perencanaan anggaran yang kurang baik.

Di masa  mendatang hendaknya perencanaan anggaran lebih baik sehingga tidak terjadi Silpa yang tinggi.

DPRD Kebumen menegaskan Silpa besar bukanlah mark up perencanaan anggaran. (sol)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini