atas1

Sebagian Lurah di Yogyakarta Masih Ketakutan

Selasa, 19 Mar 2019 | 21:00:16 WIB, Dilihat 8774 Kali
Penulis : Sholihul Hadi
Redaktur

SHARE


Sebagian Lurah di Yogyakarta Masih Ketakutan Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud diwawancarai wartawan usai Diskusi Publik, Selasa (19/3/2019), di Kantor DPD RI DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Bupati Borong Pisang, Gula dan Bumbu Dapur, Harganya?


KORANBERNAS.ID – Menjelang pencairan Dana Kelurahan masing-masing sebesar Rp 352,9 juta untuk 45 kelurahan, sebagian lurah di Kota Yogyakarta masih ketakutan.

Hal itu terungkap saat berlangsung Diskusi Publik Peran Masyarakat dalam Optimalisasi Dana Kelurahan, Selasa (19/3/2019), di Kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta.

Diskusi yang diselenggarakan oleh anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud itu dihadiri narasumber Kasubbid Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta, Zusri Kusuma Wardani SE, Ketua Asosiasi LPMK H Haryanto SE ST serta akademisi Prof Drs Purwo Santoso MA Ph D.

“Ada lurah yang sudah siap namun masih ada yang ketakutan,” ungkap Haryanto. Ini karena untuk pertama kalinya lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berbeda dengan perasaan yang dialami para lurah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sebaliknya masyarakat justru mengharapkan dana tersebut segera turun.

“Masyarakat sudah menunggu Dana Kelurahan karena Musrenbang belum mengakomodir semua kegiatan. Minimal kegiatan masyarakat bisa terlaksana dengan Dana Kelurahan,” ungkap Haryanto memaparkan materinya mengenai problematika dana kelurahan.

Menurut dia, sesuai amanat peraturan daerah (perda), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) berada pada posisi perencana.

Dia berharap LPMK bisa ikut ambil bagian mengelola Dana Kelurahan supaya tidak ada kesan LPMK dan lurah mlaku dhewe-dhewe.

Persoalannya sampai saat ini lurah maupun LPMK sama-sama bingung mengingat payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta belum terbit. Perwal harus ada supaya aman dan semua enak melaksanakan program.

Merespons keluhan itu, Zusri Kusuma Wardani menyampaikan Dana Kelurahan diatur dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sejumlah 45 kelurahan di Kota Yogyakarta total menerima Rp 15,882 miliar.

“Paling lambat akhir Maret 2019 Perwal Dana Kelurahan disahkan,” kata dia. Perwal itu secara makro mengacu Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Pencairan Dana Kelurahan termin pertama paling lambat akhir Mei 2019.

Diskusi Publik Peran Masyarakat dalam Optimalisasi Dana Kelurahan di Kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Secara tegas Zusri mengatakan, BKAD sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan dinyatakan tidak ada anggaran konsultasi maupun anggaran pendampingan.

Sebagai gantinya anggaran itu diambilkan dari APBD. “Di dalam Permendagri secara eksplisit tidak dibolehkan,” kata dia.

Sedangkan Prof Purwo Santoso mengatakan supaya tidak terjebak korupsi, dana tersebut harus digunakan secara bijak.

Dia sepakat uang memang bukan segala-galanya tetapi sebagai sarana untuk berkhidmat. Syarat untuk mendapatkan uang adalah harus ada kesiapan menerima dan mengelola uang tersebut.

“Supaya Dana Kelurahan bermanfaat dan tidak terjadi kecurigaan maka harus dikawal dengan partisipasi masyarakat dan dijembatani dengan tata kewenangan,” kata dia.

Dia mengakui warga Jogja sangat kreatif. Jangan sampai untuk urusan yang satu ini (Dana Kelurahan) kreativitas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sesuai peraturan sehingga bisa mengantar ke penjara. “Kita ini sebagai birokrasi sudah terbiasa memotong-motong,” ujarnya bercanda.

Pada sesi dialog dan tanya jawab, perwakilan LPMK menyampaikan uneg-uneg mereka. Sampai saat ini lurah maupun LPMK masih bingung apakah penggunaan Dana Kelurahan itu swakelola ataukah melibatkan rekanan.

Muncul kritikan sekaligus desakan, Pemkot Yogyakarta jangan lalai dan leha-leha supaya masyarakat tidak menjadi korban. “Ini nggak main-main, lho,” ujar perwakilan LPMK.

Sambil bercanda, anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud, salah satunya membidangi APBN, mengatakan dirinya pernah mendengar selentingan Dana Kelurahan ini apakah berhenti di tahun 2019 ataukah berkelanjutan?

Sebab, lanjut dia, Dana Kelurahan memang belum memiliki pos anggaran secara khusus di APBN. “Bahasa halusnya dicolongkan dari Dana Desa,” ujarnya bercanda.

Dia menambahkan, sudah seharusnya dana itu tidak berhenti hanya di tahun anggaran 2019. “Memang bagusnya Dana Kelurahan berlanjut dengan dasar hukum yang lebih kuat,” ujarnya.

Misalnya, apakah memungkinkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambah kata “kelurahan” sehingga menjadi UU Desa dan Kelurahan. (sol)



Selasa, 19 Mar 2019, 21:00:16 WIB Oleh : Sari Wijaya 1036 View
Bupati Borong Pisang, Gula dan Bumbu Dapur, Harganya?
Selasa, 19 Mar 2019, 21:00:16 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 2896 View
Jauh-jauh dari Suriname Pamer Pisang Goreng
Selasa, 19 Mar 2019, 21:00:16 WIB Oleh : Nanang WH 890 View
Polwan Pimpin Polsek Kuwarasan

Tuliskan Komentar