atas1

Ribuan Orang Tunggu Kehadiran Jokowi di Kulonprogo

Jumat, 05 Apr 2019 | 13:54:54 WIB, Dilihat 1226 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Ribuan Orang Tunggu Kehadiran Jokowi di Kulonprogo Konferensi pers TKD DIY, Jumat (5/4/2019, jelang kampanye terbuka di Alun-alun Wates Kulonprogo 7 April 2019. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : DIY Potensial untuk Industri Pengolahan Kelapa


KORANBERNAS.ID – Ribuan orang siap menunggu kehadiran calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye terbuka yang dijadwalkan digelar di Alun-alun Wates Kulonprogo, Minggu (7/4/2019).

“Mungkin 30 ribu orang lebih. Karena informasinya sudah menyebar, mungkin dari luar DIY yaitu Jawa Tengah datang juga ke Alun-alun Wates,” ungkap Bambang Praswanto, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja DIY, saat konferensi pers di Hotel D’Senopati Gondomanan Yogyakarta, Jumat (5/4/2019).

Dia didampingi pimpinan partai politik (parpol) pendukung pasangan capres 01 antara lain John S Keban, Agus Mulyono, Rendradi Suprihandoko.

Mengingat estimasi massa yang datang jumlahnya melebihi kapasitas Alun-alun Wates yang mampu menampung 20 ribu orang, tim kampanye melakukan berbagai kesiapan mulai dari sekarang.

TKD DIY juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian, relawan dan ormas. Prinsipnya semua yang datang pada kampanye itu harus tertib serta mentaati peraturan lalu lintas.

Sudah ada  komitmen peserta kampanye yang melanggar peraturan lalu lintas akan ditangani oleh pihak kepolisian.

“Tidak boleh ada knalpot belombongan, akan dicegat oleh petugas kepolisian. Tidak boleh membawa senjata tajam. Ini untuk trade mark bahwa relawan dan  pendukung Jokowi di DIY paling tertib, tidak terpengaruh oleh apapun. Komitmen kami menjaga Keistimewaan DIY,” ungkap Bambang yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Rendradi Suprihandoko  menambahkan, TKD DIY sudah mendesain kampanye dengan format yang terbaik yaitu kampanye tertib, santun dan simpatik.

“Kampanye di Kulonprogo ini akan mengulang sukses kampanye pada 23 Maret 2019 di Kridosono Yogyakarta,” sambung Bhayu Hendarta, Wakil Direktur Relawan Jokowi Ma'ruf Amin DIY.

Sedangkan Agus Mulyono menyampaikan kapasitas normal Alun-alun Wates menampung 20 ribu orang, jika kemudian suk-sukan sedikit maka anggap saja itu nuansa kebersamaan dari para pendukung sembilan parpol. “Yang jelas dari Kulonprogo saja sudah ada 10 ribu,” ungkapnya.

Ketua TKD DIY Bambang Praswanto. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Soal seragam kampanye disepakati bebas. Artinya tergantung kesenangan masing-masing. Mereka boleh memakai baju parpol maupun kaos bergambar Jokowi.

“Tidak ada ada aturan yang mengikat harus pakai seragam apa. Pakaian Jawa boleh. Pakai sandal jepit boleh. Bawa dangdutan sendiri juga silakan. Yang tidak boleh adalah memakai lambang-lambang di luar 01,” tambah Bambang Praswanto.

John S Keban juga sepakat, kampanye pesta demokrasi harus berjalan gembira, berlangsung dingin tanpa disertai knalpot belombongan.

Sebagai upaya menarik minat generasi milenial supaya tidak golput, John S Keban menyatakan kampanye terbuka di Alun-alun Wates juga dimeriahkan tari Angguk milenial.

Itu semua dimaksudkan untuk kemenangan capres 01. “Yang penting Jokowi-Maruf Amin menang,” kata dia.

Soal golput yang membayang-bayangi pelaksanaan pemilu, Agus Mulyono menambahkan demokrasi itu sangat mahal maka generasi milenial sebaiknya jangan golput.

Hadir dalam kesempatan itu akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf.

Saat ditanya wartawan mengenai tiga kartu baru yang diterbitkan oleh Jokowi yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra-kerja, dia menyampaikan tiga kartu itu merupakan kelanjutan dari kartu yang sudah ada sebelumnya.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab Pak Jokowi menjalankan Pancasila. Dari kacamata akademisi ini merupakan terobosan. Dicibir biasa. Di luar negeri juga seperti itu. KIP yang sekarang sampai jenjang SMA, bagi yang punya potensi bisa studi lanjut dan mendapatkan KIP Kuliah,” jelasnya.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja untuk mereka yang sudah lulus namun belum terserap ke dunia kerja, maka diberikan subdisi selama enam bulan. “Di luar negeri juga seperti itu,” kata Ahmad Ma’ruf. (sol)



Jumat, 05 Apr 2019, 13:54:54 WIB Oleh : Sholihul Hadi 778 View
DIY Potensial untuk Industri Pengolahan Kelapa
Jumat, 05 Apr 2019, 13:54:54 WIB Oleh : Nanang WH 372 View
Rp 150 M untuk Menuju Geopark Global Unesco
Kamis, 04 Apr 2019, 13:54:54 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 653 View
Jogja Itu Indah dari Atas

Tuliskan Komentar