Rabu, 02 Des 2020,


pupuk-langka-dprd-diy-bergerak-membentuk-pansusForum Diskusi Wartawan DPRD DIY membahas kelangkaan pupuk bersubsidi. (sholikul hadi/koranbernas.id)


--

Pupuk Langka, DPRD DIY Bergerak Membentuk Pansus


SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Merespons keluhan para petani yang sulit memperoleh pupuk bersubsidi, DPRD DIY bergerak membentuk panitia khusus (pansus) kelangkaan pupuk. Pansus yang diketuai Danang Wahyu Broto ini sejak sepekan terakhir mulai bekerja di lapangan.

Mereka juga menggali masukan dan informasi dari berbagai pihak termasuk melalui Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY, Jumat (20/11/2020). Hadir perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan), pimpinan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY maupun ahli pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM).


Baca Lainnya :

    “Kami lmerespons keluhan para petani, pansus ini pekan lalu sudah terbentuk,” ungkap Danang yang juga Ketua Komisi B DPRD DIY ini.

    Menurut dia, DIY sudah memiliki Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Artinya, pupuk sangat penting guna mendukung ketahanan pangan. Dia melihat sulitnya petani mencari pupuk berawal dari regulasi pusat.


    Baca Lainnya :

      “Masalah subsidi pupuk ini cukup unik, ada gap antara luasan dan jumlah ketersediaan pupuk. Siap tidak siap di daerah ada masalah,” kata Danang.

      Diakui, pemahaman petani terhadap komposisi pemukukan memang masih kurang. Petani ingin tanamannya tumbuh subur maka dipupuk sebanyak-banyaknya padahal tindakan itu keliru, bisa mempengaruhi tingkat kesuburan tanah dari waktu ke waktu.

      Masalah berikutnya, lanjut dia, ketersediaan pupuk relatif ada namun saat petani mengaksesnya dengan kartu tani bisa melakukan. Hanya dengan kartu itulah petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Sedangkan kartu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tergabung kelompok tani.

      Di tengah kelangkaan pupuk, Danang prihatin muncul keluhan pupuk palsu sedikit merajalela. Inilah perlunya koordinasi dengan dinas terkait. “Pansus belum puas. Jika masalah ini tidak bening kita akan susah mencari solusi. Tahun 2021 harus ada campur tangan dan solusi dari Pemda DIY,” ungkapnya.

      Menurut Danang, kerja pansus dibatasi waktunya dan pada 12 Desember 2020 harus memberikan rekomendasi, solusi dan terobosan paling praktis agar petani terselamatkan dari krisis pupuk.

      Di hadapan forum, Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari, memaparkan strategi mengatasi kelangkaan pupuk di DIY. Menurut pria asli Bantul itu, berdasarkan kajian dan penelitian di lapangan tidak ada kelangkaan pupuk di tingkat distributor. “Yang ada adalah pembatasan pembelian urea bersubsidi. Kelangkaan muncul di petani dan dirasakan petani,” ujarnya.

      Dari penelitian itu, kelangkaan terjadi karena petani over menggunakan pupuk. Sebagai gambaran dia menjelaskan rata-rata penggunaan pupuk petani di Bantul.

      Sesuai anjuran pemerintah, penggunaan urea aturannya 25-30 kg per 1.000 meter persegi. Di lapangan faktanya mencapai 76 kg. Penggunaan KCL ketentuannya 10 kg untuk setiap 1.000 meter persegi.

      Lagi-lagi di lapangan penggunaannya mencapai 25 kg. Begitu pula TSP atau SP-36 dianjurkan cukup 10 kg tetapi petani menggunakan 25 kg untuk ukuran luas yang sama. “Kelebihannya rata-rata mencapai 400 persen padahal penggunaan urea yang tinggi tidak menjamin produksi,” kata Jamhari.

      Solusinya, dia menyarankan efisiensi pupuk sesuai dosis produksi. Ini ditempuh melalui praktik pemupukan berimbang disertai pengembangan teknologi pupuk alternatif.

      “Petani skala kecil sering tidak sadar dosis pemupukan berlebih. Penggunaan urea perlu dikurangi, ditambah pupuk alternatif,” kata dia.

      Selain itu, petani juga harus belajar perencanaan penggunaan pupuk secara lebih akurat didukung pengawasan di tingkat distributor. Semua itu dalam rangka memerdekakan pertanian dari pupuk nitrogen.

      Pihaknya juga sudah meluncurkan Desa Apps.  Aplikasi penyuluhan pertanian digital ini jika saja diterima dinas terkait maka bisa dilakukan sinergi guna memajukan pertanian di DIY.

      Dalam kesempatan itu, perwakilan petani dari Bantul menyatakan sulitnya mencari pupuk bersubsidi padahal Desember mulai pemupukan. Mereka pakai kartu tani tetapi saat digesek tidak bisa. Pembelian pun dibatasi. Maksimal tiga bungkus kemasan 5 kg. Akhirnya petani menggunakan pupuk kandang.

      Wakil Kepala DPKP DIY, Syam Arjayanti, menyatakan penggunaan kartu tani merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyadari di lapangan terjadi banyak duplikasi bahkan ada orang yang sudah meninggal masih terdaftar. Akhirnya DPKP melakukan verifikasi manual.

      Dia menegaskan serapan pupuk bersubsidi di DIY masih rendah sekitar 60 persen. Petani yang menebus pupuk bersubsidi sangat sedikit belum sesuai kuota Kementerian Pertanian. Di DIY masih ada sekitar 10 persen petani yang belum memanfaatkan kartu tani sebagai syarat mendapatkan pupuk bersubsidi.

      Sebagai gambaran, pupuk urea bersubsidi dari total alokasi 41.074 ton pada 2020 baru terealisasi sebesar 56,16 persen, SP-36 alokasi 2.815 ton terserap 70,59 persen, alokasi NPK 26.127 ton terserap 74,53 persen dan alokasi ZA 7.897 ton terserap 62,84 persen. Rendahnya serapan itu mempengaruhi alokasi yang akan disetujui Kementan tahun berikutnya. (*)



      SHARE
      '

      BERITA TERKAIT

      Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

      Tulis Komentar disini