Kamis, 29 Jul 2021,


predikat-kabupaten-layak-pemuda-untuk-bantul-masih-terkendala-regulasiDialog kepemudaan di Gie Art Space, Palbapang, Bantul, Selasa (15/6/2021) malam. (sariyati wijaya/koranbernas.id)


Sariyati Wijaya
Predikat Kabupaten Layak Pemuda untuk Bantul Masih Terkendala Regulasi

SHARE

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Kabupaten Bantul memiliki potensi yang luar biasa dari para pemudanya. Misalnya, banyak pemuda yang berkiprah menjadi Lurah Desa dan jajaran pemerintah lainya,  menjadi pemuda pelopor baik untuk pengembangan destinasi wisata baru maupun menggeluti bisnis ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar  nasional bahkan internasional.


Ada juga yang berkecimpung di bidang politik dan menjadi wakil rakyat. Misalnya, Hj Arni Tyas Palupi ST yang merupakan kader KNPI dan duduk di komisi C DPRD Bantul.


Namun segala  potensi pemuda tersebut belum bisa menjadikan Bantul sebagai Kabupaten Layak Pemuda (KLP). Hal tersebut karena di Bantul belum ada regulasi sebagai payung hukum untuk kegiatan kepemudaan sebagai salah satu syarat KLP sebagaimana aturan pemerintah pusat.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dalam diskusi "Menuju Bantul Menjadi Kabupaten Layak Pemuda" di Gie Art Space, Palbapang, Bantul, Selasa (15/6/2021) malam.


Hadir sebagai nara sumber adalah Kasi Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Bantul , Budisantoso, dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul, M Farid Hadianto SE.

“Kita mengambil contoh Pekanbaru yang menjadi Kota Layak Pemuda. Di sana sudah ada regulasi yang khusus mengatur kegiatan kepemudaan. Kalau untuk Organisasi Kepemudaan, kita ada 23 OKP. Untuk  jumlahnya tidak kalah dengan yang di Pekanbaru. Hanya saja, kita memang terganjal dalam regulasi yang belum ada,” kata Faried.

Untuk itulah KNPI mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan aturan dimaksud. “Minimal bisa dengan Peraturan Bupati,” katanya.

Faried berharap regulasi itu bisa terealisasi tahun depan mengingat untuk pendaftaran KLP mulai Juni 2021 ini. “Ya setahun kami berharap aturan tersebut sudah ada,” katanya.

Faried menambahkan, untuk kegiatan kepemudaan, pemerintah daerah tahun ini menggelontorkan anggaran Rp 400 juta yang terbagi dalam beberapa termin, dari pengajuan Rp 1,5 miliar. Termin pertama Rp 80 juta digunakan untuk kegiatan internal dan kesekertariatan, termasuk pengadaan kantor yang memadai.

“Yang cair baru termin pertama. Kalau termin selanjutnya sudah cair, kita akan bergerak dengan beragam program, misal pedampingan wira usaha, pelatihan kepemudaan, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Napza, Bimtek dan kegiatan lain dan digulirkan untuk kegiatan di OKP-OKP yang ada di Bantul,” katanya.

Sementara Budi Santoso mengatakan, Bantul memang memiliki banyak potensi pemuda, bahkan juara nasional. “Hal yang menjadi kendala adalah belum adaya regulasi. Maka nanti kami dari Disdikpora Bantul, DPRD Bantul dan pihak-pihak terkait akan membahas terkait hal  tersebut,” katanya. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini