atas1

Polres Bantul Digugat Pemborong

Senin, 13 Mei 2019 | 16:00:53 WIB, Dilihat 800 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Polres Bantul Digugat Pemborong Ruang sidang utama (Kartika) Sidang Pengadilan (PN) Bantul, Senin (13/5/2019) terlihat sepi. Mestinya hari ini sidang perdana gugatan pra peradilan untuk kasus penetapan tersangka dengan tergugat Kasatreskrim Polres Bantul. (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : PSS Sleman Siap Awali Laga Pembuka Liga 1 2019


KORANBERNAS.ID -- Kepala satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Rudy Prabowo  SH SIK cq Polres Bantul di gugat oleh seorang pemborong bernama Sutoto Hermawan (45 tahun) warga Jalan Srandakan KM 01 Nomor 28 Karangasem, Desa Gilangharjo,Kecamatan Pandak Bantul. Sidang perdana pra peradilan  sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Sutoto Hermawan sedianya digelar  Senin (13/5/2019) terjadwal pukul 09.00 WIB.

Namun hingga berita ini diturunkan  pukul 14.00 WIB, Kasatreskrim ataupun pihak dari Polres Bantul maupun kuasa hukumnya  belum hadir di pengadilan. Sementara  penggugat diwakili tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa dipimpin Direkturnya Thomas Nur Ana Edi Dharma SH sudah hadir sesuai jadwal yang ditetapkan.
    
Thomas kepada wartawan mengatakan  jika mereka  mengajukan pra peradilan   terhadap status tersangka  yang disandang  Sutoto dengan tergugat  Polres Bantul sebagai termohonya.  “Kami mewakili klien kami Sutoto seorang pemborong yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin tahu apakah ini sah atau tidak proses  penetapanya,” kata Thomas.
       
Adapun kronologi kejadian adalah  pada  29 Maret 2018 Sutoto dikontrak seseorang bernama Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih alias Rita  untuk membangun rumah lantai 2 dengan nilai pembangunan Rp 600 juta di Dusun Kaligondang, Gedongan RT 003, Desa Sumbermulyo,Kecamatan Bambanglipuro Bantul.  Hal itu  tertuang  dalam kontrak kerja  (akta notariil) di depan notaris  Tri Wahyuni, SH dan disepakati uang muka 50 persen alias Rp 300 juta.

“Dalam hal ini Rita tidak membayar sesuai klausul  tapi hanya membayar Rp  220 juta artinya ada  wanprestasi. Namun hal ini tidak apa-apa, karena  klien kami kemudian tetap mengerjakan,” katanya.

Dan kemudian Sutoto membeli material serta mulai melakukan  pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama 29 Juli 2018. Namun seminggu kemudian Rita meminta cancel serta meminta pengembalian uang yang telah diberikan.   

Dalam hal ini Sutoto tidak masalah dan semua harus dikembalikan ke kontrak kerja yang telah disepakati. Dimana ketika ada pembatalan disepakati ada pinalti 5 persen (dari kontrak Rp 600 juta) atau senilai Rp 30 juta.  Kemudian dikurangi pembelian material Rp 40 juta, sehingga total uangnya berkurang Rp 70 juta.

“Itu artinya jika mengacu kepada kontrak kerja tinggal mengembalikan Rp 150 juta. Namun Rita meminta Rp 330 juta   karena dia menghitung kompensasinya juga. Karena tidak ada titik temu, dalam klausul kontrak disepakati jika  ada kasus akan diselesaikan di PN Bantul. Maka  tanggal 15 April 2019 kami melakukan gugatan perdata,” jelasnya.

Namun seminggu kemudian  muncul ada penetapan dari tersangka dari Polres Bantul dengan dugaan penggelapan dengan tersangka Sutoto. Padahal dalam hal ini ada beberapa hal yang mereka  soroti. Pertama  bahwa kasus ini perkara murni perdata yang timbul  dari akta keperdataan. Kedua Perkara ini sudah diperiksa di PN Bantul secara perdata nomor 33/PDTG/2019 tertanggal 15 April.
     
Ketiga nominal yang dituduhkan tidak sesuai fakta yang ada. Karena mereka punya bukti transfer Rp 220 juta kenapa kemudin muncul dugaan  penggelapan Rp 330 juta.
       
“Kami kemudian mengacu sebagai  Dasar hukum adalah Perma nomor 1 tahun 1956,” katanya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”) dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan, apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
      
Secara terpisah Kasatreskrim Polres Bantul AKP Rudy Prabowo SH SIK  mengatakan jika dalam perkara pra peradilan ini mereka telah melakukan koordinasi dan memberikan kuasa kepada Bidang Hukum (Bidkum) Polda DIY. Sehingga soal hadir atau tidaknya  tergantung dari Bidkum.

“Kami sudah kuasakan kepada mereka,”kata Kasatreskrim. (yve)



Senin, 13 Mei 2019, 16:00:53 WIB Oleh : Nila Jalasutra 450 View
PSS Sleman Siap Awali Laga Pembuka Liga 1 2019
Senin, 13 Mei 2019, 16:00:53 WIB Oleh : Endri Yarsana 521 View
Temanggung Raih Penghargaan Top Pembina BUMD
Senin, 13 Mei 2019, 16:00:53 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 903 View
UNBK SMK Ini Raih 50 Terbaik di DIY

Tuliskan Komentar