Kamis, 06 Mei 2021,


pilkades-serentak-ditunda-komisi-i-dprd-kabupaten-purworejo-merasa-dilecehkanKetua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Tursiyati. (wahyu nur asmani/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
Pilkades Serentak Ditunda, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo Merasa Dilecehkan

SHARE

KORNBERNAS.ID, PURWOREJO -- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Purworejo gagal dilaksanakan pada 3 Mei 2021 dan ditunda menjadi 9 Juni 2021. Penundaan itu karena dua dari 43 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak dinyatakan belum memiliki dua bakal calon Kades dan belum lengkap persyaratannya.

Terkait penundaan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Untuk itu, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo mengundang eksekutif dan Paguyuban Kepala Desa Polosoro untuk mewakili bakal calom Kades yang keberatan dengan penundaan Pilkades.

Tursiyati selaku Ketua Komisi I DPRD Purworejo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempersilahkan eksekutif yang diwakili Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito, untuk membeberkan alasan mengapa Pilkades harus ditunda. Hadir juga Kepala Bagian Hukum Sekda Purworejo, Heru Sasongko.



Keduanya mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Purworejo nomor 100.18/160/2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Purworejo nomor 160.18/569/2021 tentang penetapan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purworejo tahun 2021. Baik Ganis maupun Heru tidak melihat celah untuk untuk tetap melaksanakan Pilkades serentak pada 3 Mei 2021.

Namun Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo dan Polosoro meminta Pilkades tetap dilaksanakan pada 3 Mei mendatang dan tidak ada penundaan.

RDP berakhir tanpa ada titik temu. Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo berusaha akan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta.

Wakil Ketua Polosoro, Sutanto, di akhir RDP kepada wartawan mengatakan pihaknya keberatan atas penundaan Pilkades. "Kami di sini menyampaikan dampak penundaan tersebut besar sekali, baik psikis dan finansial. Kami menanyakan ke Dinpermades kenapa terjadi penundaan," terang Tanto, sapaan akrabnya.


Namun dalam pertemuan itu, lanjut Tanto, disebutkan penundaan tidak bisa dibatalkan karena ada Perda, Permen dan Perbup yang sifatnya mengikat.

"Solusi belum ada, namun Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo akan konsultasi ke Kemendagri. Kita butuh solusi untuk tetap melaksanakan jadwal pertama Pilkades 3 Mei 2021," katanya.



Menurutnya, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo akan konsultasi Kemendagri agar ada diskresi. Komisi I DPRD Purworejo Minggu depan dijadwalkan ke Jakarta dan waktu sudah mendesak.

Plh Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito, menuturkan pihaknya mengapresiasi audensi tersebut. Komisi I DPRD Purworejo menyampaikan aspirasi dari bawah.


"Kami matur muwun. Ini kesempatan kami untuk menjelaskan duduk permasalahan. Kalau Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, memberikan solusi untuk konsultasi ke Kemendagri," ujar Ganis.


Menurut Ganis, pihaknya sudah konsultasi ke provinsi sebagai perwakilan pemerintahan pusat. "Dalam mengambil keputusan kami berpatokan secara formal dalam kasus ini. Kami harus menunda Pilkades. Semua normatif, dari UU, Perbup dan PP," ujarnya.

Ganis menambahkan, pihaknya keberatan jika dianggap 2 desa yang bermasalah (Desa Sumbersari Kecamatan Banyuurip dan Desa Benowo Kecamatan Bener) dianggap menghalangi Pilkades. "Karena alasan serentak, jadi jadwal Pilkades harus diundur," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Tursiyati, kepada wartawan (29/3/2021) petang mengatakan pihaknya tetap memperjuangkan agar Pilkades tidak diundur.



"Kami belum bisa mengambil keputusan. Kita sudah dengarkan bersama dari sisi hukum dan regulasi. Kami tidak berani mengambil keputusan secara gegabah," ujar Tursi, sapaan akrabnya.

Pihaknya sepakat akan mengkonsultasikan ke Kemendagri. Barangkali ada celah untuk diskresi.

"Kalau diurai banyak sekali kerugian kandidat nantinya. Saya merasakan kerja persiapan kandidat, berapa besar biaya yang nantinya berdampak krusial, jika hal ini terjadi," ujarnya.

Dia mengusulkan kepada kepada eksekutif, barangkali 41 desa yang telah siap bisa melaksanakan Pilkades pada 3 Mei, sedang dua desa yang bermasalah, pemerintahan desa dipimpin Pelaksana Harian (Plh).

Secara pribadi Tursi merasa prihatin terhadap para kandidat. Dan secara kelembagaan pihaknya kecewa dengan eksekutif.

"Jelas kami merasa dilecehkan oleh eksekutif, karena tidak diajak musyawarah atas penundaan Pilkades ini. Mbok iya, eksekutif jangan semena-mena terhadap legislatif, bahwa dalam Perda jelas bunyinya pemerintahan berarti ada unsur DPRD," tandas Tursi. (*)



SHARE

'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini