atas

Peserta Arisan Motor Tuntut Transparansi

Selasa, 02 Apr 2019 | 17:34:56 WIB, Dilihat 323 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Peserta Arisan Motor Tuntut Transparansi Peserta arisan motor dari CV “B” beralamat di Sedayu, Poniran Nur H (kiri,red) dan peserta lain Sumarsono menujukkan bukti keikut sertaan arisan saat bertemu wartawan Senin (1/4/2019). (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Sejumlah 13.258 Surat Suara Tak Lolos Sortir


KORANBERNAS.ID -- Peserta arisan sepeda motor yang digelar CV bernama “B” di wilayah Sedayu Bantul menuntut transparansi. Sebab mereka ternyata tidak mendapatkan arisan sesuai jumlah yang disepakati.
Padahal anggotanya diperkirakan mencapai 1.000 orang, karena sedikitnya setiap bulan melakukan lelang kendaraan bermotor 3-5 unit atau artinya 3-5 kelompok arisan. Dimana setiap kelompok beranggotakan 165 orang .

“Jumlah peserta dalam arisan bisa lebih dari 5 kelompok. Saya perkirakan 1.000-an yang ikut arisan ini,”kata salah satu peserta asal Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul, Sumarsono  saat memberi keterangan kepada media, Senin (1/4/2019).

Adapun pasokan tiap anggota saat arisan Rp 100.000, Rp 150.000 atau lebih besar sesuai jenis motor yang disepakati. Setiap bulan arisan digelar pada hari minggu ke tiga. Dan yang mendapatkan motor adalah yang mampu melelang . Ada yang mulai Rp 9 juta dan ada yang mencapai Rp 12 juta untuk jenis motor Honda Supra 125. Untuk  satu kali putaran lama waktu arisan 65 bulan.

“Itu artinya motor yang dilelang 65 unit setiap kelompok arisan dengan jangka 65 bulan. Jika satu kelompok  peserta arusan 165 orang, maka yang 100 orang ini tidak melelang dan hanya menerima uang diakhir putaran,”katanya. Namun sayangnya untuk uang yang diterima anggota di akhir putaran arisan tidak penuh.
 
Misalnya saja Poniman yang setor setiap bulan Rp 100.000 maka harusnya menerima Rp 6,5 juta. Namun kenyataannya pria asal Turi, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis itu hanya menerima Rp 5.450.000. Alasanya dipotong untuk administrasi Rp 750.000 dan fee motor Rp 300.000
    
“Padahal tidak ada sosialisasi mengenai  fee motor tadi. Kalau administrasi sudah disosialisasikan. Selain itu logikanya ketika di akhir putaran, uang yang disimpan anggota bukannya berkurang, harusnya  bertambah. Mengingat setiap bulan ada sisa uang hasil lelang dan itu bisa dibagikan. Ini juga berlaku di grup arisan motor lain. Namun di CV “B” ini malah aneh,” kata pensiunan  pegawai kecamata Jetis tersebut.

Untuk itulah Sumarsono berharap agar anggota bisa dikumpulkan dan diberi penjelasan yang transparan. Dan kejadian yang dinilai janggal ini dilaporkan secara tertulis berikut bukti-bukti setoran kepada Bupati Bantul Drs H Suharsono beberapa hari lalu. Juga ditembuskan ke Satreskrim Polres Bantul serta Polda DIY.
    
Poniran mengatakan dirinya kaget ketika menerima uang tidak sesuai harapan.

“Saya pasok sebulan Rp 100.000 selama 65 kali,” katanya. Namun saat menerima uang di akhir putaran hanya menerima Rp 5.450.000. Saya itu nggak paham sistemnya seperti apa. Tahunya kalau arisan seperti ini di akhir putaran dapat uang dan bertambah. Karena pernah  ikut arisan serupa di tempat lain dan ada tambahan uang saat penutupan,” katanya.
     
Atas ketidakpahamannya itu pula, sekarang  Poniran ikut lagi di putaran selanjutnya dan sudah tiba bulan berjalan. Setiap bulan dirinya harus setor Rp 150.000.

“Saya mau berhenti saja, yang penting uang kembali,” katanya.

Namun sayangnya sistem arisan tersebut menurut keduanya tidak bisa seperti itu. Karena jika tiga bulan tidak bayar, maka  uang yang disetor hangus dan  peserta wajib ikut  hingga satu putaran arisan selesai.

“AD/ART tidak ada , semua aturan yang buat dari pengelola arisan. Saya itu sebenarnya mau berhenti juga melihat  ketidak beresan ini,” tambah Sumarsono.  

Dia sudah berusaha menghubungi pihak pengelola arisan, namun tidak diijinkan dengan alasan atuarannya harus selesai pasok satu putaran.
    
Sementara itu saat itu saat koranbernas.id mengecak ke Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dikatakan untuk urusan arisan motor atau CV tidak menjadi kewenangan mereka.

“Kalau CV cukup notaris dan lapornya ke Kemenkum HAM bukan kepada kami,” kata  salah satu pegawai Dinas. (yve)



Senin, 01 Apr 2019, 17:34:56 WIB Oleh : Prasetiyo 236 View
Sejumlah 13.258 Surat Suara Tak Lolos Sortir
Senin, 01 Apr 2019, 17:34:56 WIB Oleh : Sari Wijaya 236 View
UMBY Bekali Mahasiswanya Cara Susun Skripsi
Senin, 01 Apr 2019, 17:34:56 WIB Oleh : Prasetiyo 240 View
371 Prajurit Korem 071/Wijayakusuma Naik Pangkat

Tuliskan Komentar