atas1

Perlu Solusi Tata Kelola Perdagangan Tembakau
Posisi Tawar Petani Tembakau Masih Lemah

Selasa, 26 Nov 2019 | 12:11:25 WIB, Dilihat 338 Kali
Penulis : Endri Yarsana
Redaktur

SHARE


Perlu Solusi Tata Kelola Perdagangan Tembakau Para nara sumber saat memberikan paparan Menata Tata Niaga Pertembakauan di Pendopo Pengayoman. (endri yarsana/koranbernas.id)

Baca Juga : Milenial, Cerdaslah dalam Menggunakan Teknologi


KORANBERNAS.ID – Sebuah Fokus Group Discusion (FGD) bertema Menata Tata Niaga Pertembakauan digelar di pendopo Pengayoman Temanggung, Selasa (26/11). FGD bertujuan untuk mencari solusi dan formula terbaik berkait masalah tata kelola perdagangan tembakau.

Diskusi menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya Bupati Temangung HM Alkhadziq, Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jawa Tengah Kholiq Arif dan ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nasional Agus Pramuji. Peserta diskusi berasal dari unsur birokrasi pemangku kepentingan pertembakauan, perwakilan petani dan unsur terkait lainnya dari Kabupaten/Kota se eks Karisidenan Kedu.

Bupati Temanggung, HM Alkhadziq, mengatakan budidaya tembakau menjadi salah satu pilar perekonomian daerah Kabupaten Temanggung karena memberikan dampak bagi pergerakan perekonomian daerah. Selain itu juga menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan sebagian besar petani.

Bupati mengungkapkan, rata-rata luas penanaman tembakau diatas 10.000 hektar per tahun, bahkan pada masa keemasannya pernah mencapai luasan 20.000 hektar. Areal penanaman tembakau tersebar di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Prahu dan areal persawahan.

Menurut Bupati, permasalahan yang dihadapi pertembakauan merupakan masalah klasik yang terus terjadi yakni pada budidaya dan mekanisme pasar. Permasalahan budidaya, lanjutnya, ditandai dengan meningkatnya biaya usaha untuk pengadaan pupuk kandang karena kemerosotan daya dukung lahan. Sedang permasalahan mekanisme pasar berkaitan dengan lemahnya posisi tawar petani sebagai produsen bahan baku dihadapkan pada mekanisme pasar monopsoni. Dengan demikian permasalahan kuota pembelian, standar mutu dan harga menjadi domain pihak pembeli yakni perwakilan pabrik rokok.

Sedang ketua HKTI Provinsi Jawa Tengah, Kholiq Arif, mengatakan untuk mewujudkan tata niaga pertembakauan yang baik mensaratkan adanya kesamaan persepsi antar berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan tembakau yakni petani, pedagang, pabrikan dan juga keterlibatan birokrasi.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada kesamaan pandang bahwa perdagangan tembakau mesti menguntungkan semua pihak. Berkait hal itu Pemerintah perlu terus mendorong program intensifikasi dan ekstensifikasi dunia pertanian, sehingga petani lebih berdaya, utamanya petani tembakau, memiliki kekuatan posisi tawar dengan pedagang maupun pabrikan. (eru)



Selasa, 26 Nov 2019, 12:11:25 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 319 View
Milenial, Cerdaslah dalam Menggunakan Teknologi
Senin, 25 Nov 2019, 12:11:25 WIB Oleh : W Asmani 335 View
Komisi X Akan Kaji Isu Penghilangan Mapel Bahasa Inggris
Senin, 25 Nov 2019, 12:11:25 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 321 View
Kangen Aksi Kocak Nagabonar, Ke Bioskop Saja

Tuliskan Komentar