atas1

Perempuan, Disinyalir Menjadi Pelaku Utama Kekerasan Anak

Selasa, 30 Okt 2018 | 08:01:39 WIB, Dilihat 1788 Kali - Oleh B Maharani

SHARE


Perempuan, Disinyalir Menjadi Pelaku Utama Kekerasan Anak Kaum perempuan disinyalir menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Hal tersebut berdasarkan kajian di wilayah Jawa Tengah, diantaranya di Klaten dan Pemalang.(Bekti Maharani/koranbernas.id)

Baca Juga : NYIA Membutuhkan SDM Profesional


KORANBERNAS.ID--Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak disinyalir kebanyakan pelakunya adalah dari kaum perempuan. Hal tersebut berdasarkan kajian di wilayah Jawa Tengah, diantaranya di Klaten dan Pemalang.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, Sri Winarna menyatakan hal tersebut pada “Workshop Uji Coba Media Informasi dan Komunikasi tentang Peremuan dan Anak”, Senin (29/11/2018).

“Kaum ibu terpantau menjadi pelaku terbanyak kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tersebut lantaran faktor kedekatan emosional,” ujar Sri Winarna.

Dia menjelaskan berdasarkan kajian lembaga ini di Jawa Tengah, di antaranya di Klaten dan Pemalang, kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pelakunya kebanyakan ibu-ibu.

“Ada keterkaitan emosional, aktivitas anak yang banyak dilakukan dengan ibunya ternyata rentan memicu kekerasan terhadap anak,” tambahnya.

Menurut Winarna kekerasan tersebut masif terjadi lantaran masih ada anggapan kewajaran di kalangan orang tua, sebagai bentuk kasih sayang dan upaya membentuk perilaku anak. Semisal anak dibentak, dicubit karena tidak segera menjalankan apa yang diperintahkan ibu.

“Seperti saat anak lagi asyik bermain, kemudian diminta untuk makan tapi tidak segera dilakukan. Anak biasanya mendapat kekerasan fisik dan psikis, dimarahi, dibentak sampai dicubit,” jelasnya.

Rita Hidayati

Data DP3AKB menyebutkan hingga September 2018. tercatat ada 563 kasus kekerasan fisik dan 424 kasus kekerasan psikis terhadap anak. Di kurun waktu yang sama, dua kasus kekerasan tersebut lebih tinggi dibanding jenis kekerasan anak lain seperti kekerasan seksual (479), penelantaran (130), trafficking (37), eksploitasi (9), KDRT (512) dan kekerasan anak lainnya (62).

Kekerasan fisik dan psikis yang terjadi selama sembilan bulan terakhir tersebut paling tinggi jika dibanding 4 tahun sebelumnya. Tahun 2014, ada 506 kekerasan fisik dan 340 kekerasan psikis. Di 2015 ada 317 kekerasan fisik dan 390 kekerasan psikis, 2016 terpantau 320 kekerasan fisik dan 474 kekerasan psikis serta di 2017 terlaporkan 230 kekerasan fisik dan 244 kekerasan psikis.

Upaya pencegahan kekerasan anak telah intens dilakukan DP3AKB lewat kampanye publik yang melibatkan semua pihak terkait, fasilitasi sekolah ramah anak sekaligus membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Menyadari permasalahan sosial tersebut tak bisa ditangani sendiri, maka dinas juga menggandeng relawan, aktivis dalam upaya memberikan pendampingan anak korban kekerasan.

“Internet, media sosial juga menjadi salah satu penyebab pemicu meningkatnya kekerasan terhadap anak. Di sini lah butuh juga peran dari rekan-rekan jurnalis untuk turut melakukan pencegah, memberi pencerahan lewat hasil karya akan pentingnya perlindungan dan pemberian hak anak,” imbuh dia.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng. Pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 30 jurnalis baik dari media cetak, elektronik maupun online, termasuk jurnalis yang tergabung dalam Jaringan Jurnalis Perempuan (JuPe) Jawa Tengah.

Ketua JuPe Jateng, Rita Hidayati yang juga anggota Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jateng menambahkan salah satu tanggungjawab moral media massa adalah mencerdaskan bangsa.

“Dalam arti awak media dituntut punya skill dalam pemberitaan, khususnya yang mengangkat tema kehidupan perempuan dan anak. Seorang jurnalis harus dewasa dengan mempertimbangkan dampak psikologis perempuan dan anak korban kekerasan,” katanya.

Apalagi di UU Perlindungan Anak juga diatur peran dari media. Dengan demikian, media dapat menulis hal-hal yang menyangkut perempuan dan anak tapi perlu ada kaidah-kaidah. Sehingga produk jurnalistik tidak menyudutkan atau bias bagi perempuan dan anak.

“Dengan pelatihan ini diharapkan media ikut berperan pada pencegahan kekerasan perempuan dan anak,” tukas dia.(SM)



Selasa, 30 Okt 2018, 08:01:39 WIB Oleh : W Asmani 533 View
NYIA Membutuhkan SDM Profesional
Senin, 29 Okt 2018, 08:01:39 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 630 View
Jangan Sampai ke Kraton Jogja Pakai Visa
Senin, 29 Okt 2018, 08:01:39 WIB Oleh : Nila Jalasutra 554 View
Pengurus PERWOSI Kecamatan Punya Tanggungjawab Dorong Kegiatan Olahraga

Tuliskan Komentar