atas1

Perda Ini Dicabut Gara-gara Dianggap Legalkan Gratifikasi

Kamis, 09 Mei 2019 | 18:34:22 WIB, Dilihat 1257 Kali
Penulis : Nanang WH
Redaktur

SHARE


Perda Ini Dicabut Gara-gara Dianggap Legalkan Gratifikasi Agung Prabowo. (istimewa)

Baca Juga : Mahasiswa UAD Angkat Potensi Anak-anak Pinggiran Sungai


KORANBERNAS.ID -- Dianggap melegalkan gratifikasi, suap atau pungutan liar, DPRD Kabupaten Kebumen, Rabu (8/6/2019), menyetujui pencabutan  Peraturan Daerah (Perda) II   Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur Pungutan Pologoro.

Pologoro merupakan pungutan  yang diterima pemerintah desa yang dibebankan pemilik tanah, setiap kali jual beli atau balik nama sertifikat kepemilikan tanah.

Persetujuan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen, Agung Prabowo. Delapan fraksi menyetujui pencabutan perda tersebut.

Hadir antara lain Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto. Selain menyetujui  pencabutan perda, DPRD Kebumen juga menyetujui empat raperda lain menjadi perda.

Selama perda itu diterapkan beberapa warga kepada koranbernas.id mengungkapkan, pada perda itu diatur persentase  pungutan sebesar 2 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Namun kenyataannya, ada kepala desa memungut 10 persen dari  nilai jual beli tanah.

“Dulu saya beli tanah nilainya Rp 100 juta, kepala desa minta pologoro 10 persen dari harga beli. Saya keberatan, akibatnya urusan administrasi tanah yang menjadi urusan desa berhenti, tidak ditindaklanjuti,“ kata seorang warga Kecamatan Karanggayam.

Kepala desa tempat tanah itu berada tidak menunjukkan dasar hukum pungutun pologoro sebesar 10 persen dari harga beli tanah.

Aparatur sipil negara itu kini merasa bersyukur dengan pencabutan perda itu.

Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen, Suparno, kepada koranbernas.id, Kamis (9/5/2019), mengatakan pologora sebenarnya pungutan yang merupakan kearifan lokal.

Dasar pungutan itu, perangkat desa yang menyimpan asal usul tanah atau Leter C mengukur bidang persil tanah, bersama Badan Pertanahan, serta urusan administrasi pertanahan.

Wajar jika ada jasa berupa pungutan.“Nilai pologoro terakhir 2 persen dari NJOP,“ kata Suparno.

Dia mengakui, pologoro adalah sebagian dari pendapatan desa yang bersumber dari potensi desa. Pemerintah desa pada umumnya hanya menerima dari dua sumber potensi desa yakni penjualan tanah bengkok dan pungutan pologoro.

Dihapusnya pologoro mengakibatkan pendapatan desa kini hanya  dari  penjualan tanah bengkok. “Sudah lama pelayanan administrasi desa tidak boleh ada pungutan,“ kata Suparno. (sol)



Kamis, 09 Mei 2019, 18:34:22 WIB Oleh : Arie Giyarto 906 View
Mahasiswa UAD Angkat Potensi Anak-anak Pinggiran Sungai
Kamis, 09 Mei 2019, 18:34:22 WIB Oleh : Sholihul Hadi 822 View
BNPT Ajak Guru-guru di DIY Tangkal Gerakan Radikal
Rabu, 08 Mei 2019, 18:34:22 WIB Oleh : Sholihul Hadi 1006 View
Berbuka Bersama Sambil Nikmati Matahari Tenggelam

Tuliskan Komentar