Kamis, 06 Mei 2021,


perawat-honorer-bergaji-rp-500-ribu-dpd-ppni-perjuangkan-nasibnyaAudiensi DPD PPNI di DPRD Purworejo. (istimewa)


Wahyu Nur Asmani EW
Perawat Honorer Bergaji Rp 500 Ribu, DPD PPNI Perjuangkan Nasibnya

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat, perawat honorer perlu memperoleh perhatian pemerintah. Masih banyak perawat bergaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Bahkan tidak sedikit yang bergaji Rp 500 ribu per bulan.


DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Purworejo merasa prihatin. Bersama Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) organisasi ini akan memperjuangkan perawat honorer berhak lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Melalui siaran pers, Minggu (28/3/2021) DPD PPNI Purworejo mencatat 301 perawat di kabupaten ini menyandang status honorer. Selayaknya mereka direkrut menjadi PPPK terutama yang berusia di atas 35 tahun dengan masa kerja lama.

Sebelumnya, Jumat (26/3/2021), DPD PPNI Kabupaten Purworejo bersama GNPHI audiensi ke Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi.


Ketua DPD PPNI Kabupaten Purworejo, Heru Agung Prastowo, menyebut ada beberapa aspirasi yang disampaikan. Pertama, berharap adanya Regulasi Khusus yang mengatur perekrutan PPPK khusus perawat yang usianya di atas 35 tahun dan mempunyai masa kerja yang lama.


Kedua, DPRD dapat mengawal kepastian update data perawat honorer tiap tahun dan memastikan tiap tahun teralokasi formasi rekrutmen PPPK khusus perawat di Kabupaten Purworejo. Harapannya seluruh perawat honorer diterima sebagai PPPK mengingat di Purworejo belum dialokasikan formasi khusus perawat.


PPNI juga menyoroti kesejahteraan anggotanya. “Dengan adanya permasalahan tersebut PPNI berharap perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo,” ungkapnya.

Heru menambahkan pada 12 Maret 2021, PPNI Purworejo juga audiensi ke BKD Purworejo, diterima Kepala BKD Nancy Megawati Hadisusilo didampingi Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karier, Ifan Mochtar Lait serta Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai, A Wisnu Pradana.

Menanggapi aspirasi itu, Dion Agasi Setiabudi didampingi anggota Komisi IV Hendricus Karel menyampaikan, perawat honorer dapat  dialokasikan ikut PPPK umum.

Mengingat keterbatasan pengetahuan secara umum, tetapi kemampuan, kompetensi serta pengabdiannya jauh lebih memadai dibanding perawat yang baru menyelesaikan proses perkuliahan, Dion mengusulkan proses rekrutmen khusus honorer mendapatkan tambahan poin. “Khusus dalam penilaian, jika ikut seleksi PPPK secara umum,” terangnya.

Terkait kesejahteraan perawat honorer, Dion mengungkapkan solusi yang rasional adalah perawat honorer menjadi PPPK. Saat ini semua Puskesmas dan RS daerah di Kabupaten Purworejo sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka DPRD tidak dapat mengintervensi. “Solusinya ya hanya rekrutmen PPPK,” ungkapnya.

DPRD mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan DPRD, Komisi IV dengan pihak eksekutif, menghadirkan PPNI dan GNPHI untuk menciptakan kesepahaman.

“Komisi IV akan selalu berkoordinasi dan mendorong agar tiap tahun BKD mengusulkan Formasi Kesehatan khususnya Formasi PPPK Perawat. Karena ke depannya perekrutan 30 persen PNS dan 70 persen PPPK. DPRD khususnya Komisi IV siap mengawal dan akan memperjuangkan nasib perawat honorer,” kata Hendricus Karel. (*)



SHARE

'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini