penguatan-keistimewaan-yogyakarta-masuk-prioritas-nasional-kemendagriRapat pembahasan isu strategis desentralisasi dan otonomi daerah 2022 yang diselenggarakan Kemendagri di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (12/8/2022). (sholihul hadi/koranbernas.id)


Siaran Pers
Penguatan Keistimewaan Yogyakarta Masuk Prioritas Nasional Kemendagri

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai implementasi status istimewa Yogyakarta sangat baik sehingga perlu ada penguatan. Bahkan, Penguatan Implementasi Keistimewaan Yogyakarta tersebut masuk prioritas nasional dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.


Keberhasilan Keistimewaan Yogyakarta ini terungkap saat berlangsung rapat pembahasan isu strategis desentralisasi dan otonomi daerah 2022, Jumat (12/8/2022), di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta.


Hadir dalam acara tersebut secara virtual  Sekjen (Plh Dirjen Otda Kemendagri). Sedangkan Sekretaris Ditjen Otda dan para Direktur di lingkup Ditjen Otonomi Daerah, hadir langsung.

Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri Drs Madaremmeng MSi dalam paparannya menjelaskan, keistimewaan Yogyakarta akan diperkuat dalam bentuk dukungan fasilitas dan keberlanjutan berbagai program yang telah dilaksanakan selama ini.


Disebutkan, tahun 2002 ini masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memperingati sepuluh tahun penetapan status keistimewaan daerahnya. Penetapan status Keistimewaan Yogyakarta diatur di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Pada 10 Oktober 2022, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) kembali melanjutkan jabatannya hingga tahun 2027. Sultan HB X akan dilantik pada tahun 2022 menjadi Gubernur DIY.

Pada saat rapat pembahasan isu strategis, Madamareng juga mengatakan, selain memperkuat Keistimewaan Yogyakarta, Kemendagri juga menyinggung isu strategis Prioritas Nasional Ditjen Otda hingga 2024.

Di antaranya, dukungan fasilitas implementasi kebijkan daerah otonomi khusus Aceh, juga keberlanjutan kekhususan Jakarta serta IKN Nusantara.

Selain itu Kemendagri juga fokus memberi dukungan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, tindak lanjut fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tiga DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua, dan penyederhanaan birokrasi. (*)



SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini