Minggu, 17 Jan 2021,


pengelolaan-dana-desa-harus-transparanWorkshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. (sariyati Wijaya/koranbernas.id)


Sariyati Wijaya

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan


SHARE

KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mengadakan Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kulonprogo. Acara tersebut berlangsung di Cordia HoteI Bandara Internasional Yogyakarta, Rabu (25/11/2020).

Worshop dibuka Jumanto SH selaku Asek I Pemkab Bantul mewakili Bupati H Sutedjo. Adapun narasumber  Ir Cholid Mahmud MT selaku anggota Komite IV DPD RI, Dr Maliki Heru Santoso Ak MBA (Auditor Utama BPKP),  Dra Farida Kurnianingrum MM Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta Arvi Risnawati Kabid PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DIY.


Selama pelaksanaan acara diberlakukan protokol kesehatan. Semua tamu wajib menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di lokasi kunjungan, memakai masker, diukur suhu tubuhnya serta kursi diatur berjarak antar-peserta. Ruang media pun dipisah dan terhubung secara virtual termasuk dengan narasumber dari Jakarta.

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana,  mengatakan workshop tujuanya untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah desa, kecamatan dan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa (DD) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DD atau BLT-DD.


Selain itu, juga mendorong agar pengelolaan DD dan BLT dilakukan transparan dan akuntabel. Peserta memperoleh informasi mengenai pengelolaan DD dan BLT-DD serta pemanfaatan hasil penggunaan DD pada tingkat kabupaten atau desa. “Prinsip BLT-DD adalah transparan dan akuntabel. Semua harus dilakukan dengan musyawarah desa,” kata Slamet.

Misalnya, ada kasus by name penerima BLT-DD data dari pemerintah pusat namun ternyata yang bersangkutan saat ini kondisinya sudah mampu, maka penerima BLT-DD bisa dialihkan ke by name lain yang layak menerima BLT-DD tersebut. Namun mekanismenya  harus melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dan menjadi kesepakatan warga. Semua tercatat dan sepengetahuan warga.

Cholid Mahmud menyatakan, sejak berlakunya UU Desa,  DD mulai terealisasi 2015. Besarannya 10 persen on top dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Dengan adanya DD ini, awalnya memang ada rasa khawatir  atau takut ada masalah hukum bagi aparatur desa yang mengelola.  Kemudian kami konsultasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar laporan DD bisa disederhanakan, tidak serumit standar  laporan keuangan pemerintahan kabupaten ke atas,” katanya. Hal ini mengingat SDM aparatur desa belum merata.

Secara virtual, Farida Kurnianingrum mengatakan perlu upaya dan sinergi seluruh perangkat desa dan juga penguatan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten  dalam pengelolaan dan pelaporan DD. “Harus sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga desa,” ujarnya.

Kebijakan DD tahun 2020, lanjut Farida, terkait Covid-19 adalah untuk Jaringan Pengaman Sosial (JP) yang berwujud BLT tahap 1,2 dan 3, padat karya tunai desa dan penguatan ekonomi desa.

“Padat karya tunai tidak harus fisik, bisa kegiatan lain. Misal ibu-ibu membuat masker dan ada upah yang disebut Hari Orang Kerja (HOK),” katanya.

Di dalam APBDesa tahun 2021 di antaranya ada anggaran untuk penanganan pascabencana (adaptasi kebiasaan baru), untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera serta dana kesiapsiagaan bencana.

Maliki Heru Santosa mengatakan pelaporan DD harus dilakukan secara tranparan. “Ketika ada modifikasi-modifikasi  terhadap nama penerima ataupun improvisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kuncinya satu harus melalui Musyawarah Desa (Musdes). Semua harus berdasarkan kesepakatan warga,” katanya.

Jadi, kata dia, tidak boleh kebijakan penggunaan DD secara individu. Usai workshop peserta kunjungan bersama ke Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih yang juga dihadiri narasumber jajaran Pemkab Kulonprogo, camat dan lurah, perangkat desa serta perwakilan kelompok penerima manfaat (KPM) BLT-DD. (*)



SHARE
'

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini