atas1

Pengadaan Tanah JLSS Terancam Gagal

Rabu, 26 Des 2018 | 20:09:44 WIB, Dilihat 1073 Kali
Penulis : Nanang WH
Redaktur

SHARE


Pengadaan Tanah JLSS Terancam Gagal Belasan warga Jladri menyatakan penolakan harga tanah untuk kelanjutan pembangunan JLSS dengan spanduk. Nampak poster dan spanduk yang ditempatkan di depan pintu masuk Kantor Pemkab Kebumen, Rabu (26/12/2018) (nanang wh/koranbernas.id)

Baca Juga : Jauh dari Bekasi, WCI Usung Semangat Perdamaian di Jogja


KORANBERNAS.ID -- Rencana pengadaan tanah untuk kelanjutan proyek  Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS) di Kabupaten Kebumen terancam gagal. Pengadaan tanah yang menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan  Umum dan  Perumahan Rakyat (Kemen PU – PR) Rp 34 miliar tidak bisa jalan karena anggarannya bersumber dari APBN  Perubahan tahun anggaran 2018. Ada belasan warga yang belum setuju dengan harga dan tanah bangunan yang diganti rugi.

Rabu (26/12/2018), belasan pemilik tanah di Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kebumen  mendatangi Kantor  Bupati Kebumen. Mereka menyatakan setuju  rencana  kelanjutan proyek  JLSS di daerah mereka.  Namun belum setuju dengan harga dan luasan tanah yang berbeda dengan hasil pengukuran Badan  Pertanahan Kebumen. 

Tim apprasial sudah menetapkan harga  ganti rugi tanah Rp 750.000 per meter persegi. Namun belasan pemilik tanah  meminta harga lebih dari itu.

Pemilik tanah mengaku setuju dengan rencana  kelanjutan  pembangunan JLSS yang menggunakan sebagian tanah mereka. Tetapi ada kesan tersirat, mereka kecewa, jika pembangunan JLSS di daerahnya dibatalkan.

Sebab JLSS sudah selesai dibangun sepanjang 38 km. Sehingga warga berharap JLSS dibangun di daerah mereka. Apalagi jalan kabupaten yang sekarang ada kondisinya kurang baik. Diharapkan setelah menjadi JLSS atau jalan nasional nanti kondisijya akan lebih baik.    

Pelaksana Tugas Asisten I  Sekda  Kebumen Amirudin kepada  pemilik tanah yang mengadu mengatakan,  kemungkinan pembebasan tanah yang bersumber dari APBN  Perubahan tahun  anggaran 2018 gagal. 

Penyebabnya waktu pengadaannya yang tinggal beberapa hari, serta belum semua pemilik tanah  setuju dengan harga tanah dan bangunan yang telah ditetapkan aprasial / penilai independent. 

“Kami tidak tahu pengadaan tanah apakah akan dilanjutkan,  pada tahun anggaran  berikutnya atau tidak,"  kata Amirudin.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Kebumen, Slamet Mustholkah mengatakan anggaran pengadaan tanah JLSS  Rp 34 Miliar dikelola Kemen PU - PR. Pemkab Kebumen dan Badan  Pertanahan Kebumen hanya  pelaksana sosialisasi pengadaan tanah. Sedangkan pembayaran ganti rugi, ditangani Kemen PU - PR.  (yve)



Rabu, 26 Des 2018, 20:09:44 WIB Oleh : warjono 824 View
Jauh dari Bekasi, WCI Usung Semangat Perdamaian di Jogja
Rabu, 26 Des 2018, 20:09:44 WIB Oleh : Sari Wijaya 3885 View
Tentara Langit Familia Bantah Merusak Rumah Warga
Rabu, 26 Des 2018, 20:09:44 WIB Oleh : B Maharani 2980 View
Banjir Kiriman Terjang Tembalang dan Meteseh

Tuliskan Komentar