Selasa, 15 Jun 2021,


pemkab-klaten-dan-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kesepakatanBupati Klaten, Hj Sri Mulyani, bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan setelah menandatangani naskah perjanjian kesepekatan kerja bersama antara Pemkab Klaten dan BPJS Ketenagakerjaan. (istimewa)


Masal Gurusinga
Pemkab Klaten dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kesepakatan

SHARE

KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) didorong untuk selalu mengontrol perusahaan yang ada di Kabupaten Klaten apakah sudah mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Sebab, menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang sangat besar di masa yang akan datang.


"Program Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja yang digulirkan BPJS Ketenagakerjaan, meski tidak bisa dinikmati sekarang, namun bagi masyarakat memiliki manfaat besar di masa yang akan datang," kata Hj Sri Mulyani, Bupati Klaten, pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Klaten dengan BPJS Ketenagakerjaan, Koordinasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Penyerahan Klaim, Jumat (7/5/2021).


Penandatangan yang berlangsung di ruang rapat B Setda Klaten ini tampak dihadiri Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perinaker dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan cabang Klaten dan perwakilan penerima santunan.

Bupati menambahkan, memang tidak ada yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja dan kematian saat bekerja, namun akan merasa lebih tenang jika sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan.


Karenanya, bupati mendorong adanya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, khususnya perusahaan yang ada melalui Dinas Perinaker.


Deputi Direktur wilayah Jawa Tengah dan DIY BPJS Ketenagakerjaan, Suwilman Rachmat, menjelaskan pentingnya ikut program BPJS Ketenagakerjaan. “Salah satunya, ahli waris atau anak peserta mendapatkan beasiswa pendidikan hingga selesai apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja," ujarnya.


Untuk beasiswa sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan. Di tingkat SD dan TK diberikan selama 8 tahun senilai Rp 1,5 juta per tahun. SMP diberikan selama 3 tahun senilai Rp 2 juta per tahun, SMA diberikan selama 3 tahun senilai Rp 3 juta dan mahasiwa diberikan selama 5 tahun senilai Rp 12 juta per tahun dengan ketentuan maksimum diberikan kepada 2 anak. (*)



SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini