atas1

Pemkab Kebumen Lamban Merespon Perkara Pilkades

Rabu, 24 Jul 2019 | 18:27:51 WIB, Dilihat 584 Kali
Penulis : Nanang WH
Redaktur

SHARE


Pemkab Kebumen Lamban Merespon Perkara Pilkades Bupati  Kebumen KH  Yazid Mahfudz, Selasa (23/7/2019) melantik 100 kades terpilih. (istimewa)

Baca Juga : Ribuan Linmas Bisa Digerakkan untuk Deteksi Radikalisme


KORANBERNAS.ID -- Pelapor dugaan pelanggaran pidana dan administrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen terkesan lamban dan kurang responsif menangani beberapa perkara terkait dengan Pilkades.

Ada tiga alasan klasik yang sering muncul, seperti dana untuk mengawal proses hukum yang terbatas, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) terbatas dan regulasi yang belum memadai.

Mestinya alasan seperti itu tidak tepat muncul ke permukaan mengingat pengelolaan pemerintahan seharusnya profesional.

“Pemilihan kepala desa itu hajat yang sudah pasti waktunya, ketentuan aturannya dan prosedur penindakan hukumnya,” ungkap advokat Dr H Teguh Purnomo SH MH MKn kepada koranbernas.id, Selasa (23/7/2019).

Dia menyebutkan beragam aturan itu antara lain Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

“Itu sudah cukup sebagai dasar hukum atas proses hukum yang harus dilakukan oleh Pemkab Kebumen terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pilkades,” kata dia.

Kesan lain, Satuan Polisi Pamong Praja terkesan sangat lamban menanganinya, kasus yang diproses pun terkesan pilih-pilih.

Dua perkara yang saat ini sudah masuk penyidikan di Satpol PP Kebumen adalah perkara pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih, tetapi bisa memberikan suaranya dengan undangan milik orang lain yang terdaftar sebagai pemilih tapi tidak bisa datang ke TPS.

Peristiwa yang terjadi di Desa Srati Kecamatan Ayah dan Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen itu belum menyentuh pelanggaran politik uang, suap, gratifikasi atau tindak pidana serius lain.

Teguh sangat prihatin dengan kebijakan Pemkab  Kebumen yang setengah hati dalam penegakan hukum terkait Pilkades 2019.

“Pemkab Kebumen tidak boleh lagi membodohi rakyat seperti halnya Pilkades tahun  2019 ini, yang mereka klaim sebagai Pilkades paling bersih dan sukses tanpa pelanggaran, terutama politik uang atau wuwur dalam istilah lokal Kebumen,” kata dia.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kebumen, Agung Pambudi, kepada koranbernas.id tidak membantah proses penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran Pilkades yang dilaporkan masyarakat memang lamban.

PPNS yang ada di satuannya  perlu memeriksa sejumlah saksi. Terbatasnya jumlah PPNS tidak sebanding dengan jumlah  laporan yang masuk.

“Kami harus berhati hati menetapkan seseorang menjadi  tersangka pelanggaran pidana  pilkades,” kata  Agung Pambudi.

Baru satu tersangka yang ditetapkan yakni penggunaan nama orang lain menggunakan hak pilih.

Ini terjadi di Desa Kalirejo Kecamatan  Kebumen. Tersangka  diduga melanggar Pasal  38 Perda 10 Tahun 2016. (sol)



Rabu, 24 Jul 2019, 18:27:51 WIB Oleh : Sholihul Hadi 424 View
Ribuan Linmas Bisa Digerakkan untuk Deteksi Radikalisme
Rabu, 24 Jul 2019, 18:27:51 WIB Oleh : Nila Jalasutra 432 View
Orang-orang Pilihan Ini Mulai Jalani Pelatihan
Rabu, 24 Jul 2019, 18:27:51 WIB Oleh : Arie Giyarto 592 View
Jamaah Haji Berebut Tempat Mustajab untuk Berdoa

Tuliskan Komentar