atas1

Pemkab Bantul Cabut IMB Gereja di Sedayu

Senin, 29 Jul 2019 | 23:50:44 WIB, Dilihat 870 Kali
Penulis : Sari Wijaya
Redaktur

SHARE


Pemkab Bantul Cabut IMB Gereja di Sedayu Bupati Bantul Drs H Suharsono memberikan keterangan usai rapat di ruang kerja bupati Kompleks Parasamya, Senin (29/7/2019). (istimewa)

Baca Juga : Dari Bangkok, Dua Emas Disabet Atlet Taekwondo Jogja


KORANBERNAS.ID -- Pemerintah Kabupaten Bantul secara resmi mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk  Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Imannuel Sedayu  yang berlokasi di RT 34 Gunung Bulu Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kecamatan Sedayu.

Berdasarkan pencermatan, terdapat beberapa poin yang tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No 98 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin Tempat Ibadah.

"Jadi keputusan kita didasari pencermatan serta kita cocokkan dengan  aturan yang ada. Jadi pencabutan IMB ini sudah sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Bupati usai mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di kantor bupati Kompleks Parasamya, Senin(29/7/2019) siang.

Di antaranya bangunan milik pendeta Tigor Yunus Sitorus  tidak memenuhi syarat sesuai Perbub. Juga ada faktor lain yakni penggabungan tempat tinggal dan rumah ibadah.

Padahal jika mengacu Perbub ada empat syarat tempat  ibadah yakni dibangun sebelum tahun 2006, bercirikan agama, digunakan secara terus menerus serta punya nilai sejarah.

Sementara berdasar bukti dan fakta di lapangan gereja Imannuel  tidak digunakan terus menerus, sebulan hanya tiga kali. Di sana juga untuk tempat tinggal.

Namun begitu, jika  persyaratan pembangunan gereja tersebut pada saatnya lengkap dan memenuhi syarat, dirinya siap mengizinkan kembali penggunaan bangunan tersebut.

Sedangkan untuk solusi bagi pihak GPdI dalam beribadah, direkomendasi untuk digabungkan dulu dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) atau Gereja Kristen Indonesia (GKI) di wilayah Sedayu.

"Saya tidak diskriminasi atau menganak-emaskan agama tertentu. Semua agama yang diakui negara saya perlakukan sama. Masalahnya ini kan syaratnya tidak memenuhi sehingga IMB dicabut. Jadi aturan hukumnya ada dan jelas," kata tegas Bupati.

Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Bantul, Bambang Guritno SH, mengatakan terbitnya IMB sebelumnya itu diduga karena pihaknya tidak cermat.

Karena waktu itu pengajuan dilakukan massal. Sebelum 2006 ada pengajuan izin untuk 726 masjid, 24 gereja Kristen, 15 gereja Katolik.

"Kemungkinan ada ketidakcermatan yang dilakukan tim kami waktu itu," katanya.

Juru bicara GPdI Imannuel Sedayu Agnes Dwi Rusjianti berharap pemerintah meninjau kembali keputusan pencabutan  IMB.

"Di tempat kami ada peraturan khusus dari aliran Katolik dan Prostestan terkait penggunaan tempat ibadah yang tidak bisa disatukan," katanya.

Dia melihat fasilitas tempat ibadah bagi protestan terbilang masih kurang. Itulah kenapa tempat tinggal kemudian juga difungsikan  untuk ibadah.

"Maka terkait pencabutan IMB, kami akan ajukan gugatan ke PTUN," katanya.

Pihaknya juga berencana melaporkan persoalan tersebut ke Komnas HAM. "Intinya kami ingin jangan ada diskriminasi kepada kami," katanya. (sol)



Senin, 29 Jul 2019, 23:50:44 WIB Oleh : Rosihan Anwar 924 View
Dari Bangkok, Dua Emas Disabet Atlet Taekwondo Jogja
Senin, 29 Jul 2019, 23:50:44 WIB Oleh : Rosihan Anwar 528 View
Jakarta Superior di Kartika Cup XII 2019
Senin, 29 Jul 2019, 23:50:44 WIB Oleh : Nanang WH 659 View
AMAK Berencana Tambah Relawan Anti-Wuwuran

Tuliskan Komentar