atas1

Pagebluk Corona dan Ujian Kesaktian Pancasila
Pemerintah Pusat tidak Memiliki Kapasitas Mitigatif Memadai

Rabu, 08 Apr 2020 | 19:50:32 WIB, Dilihat 338 Kali
Penulis : Boy Anugerah, Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Literasi
Redaktur

SHARE


Pagebluk Corona dan Ujian Kesaktian Pancasila Boy Anugerah

Baca Juga : Otoritas Penanggulangan Covid-19


APA persamaan dan perbedaan antara G-30S/PKI dengan wabah Corona saat ini? Pertanyaan ini bisa dikatakan pertanyaan yang gampang-gampang susah, karena kita harus melacak dokumen sejarah dan mencermati kondisi kekinian untuk membuhulkan jawabannya. Persamaan keduanya terletak pada dampak yang ditimbulkan, yakni human insecurity. Saat ini masyarakat Indonesia sangat cemas dengan wabah Corona. Saking cemasnya, masyarakat Indonesia dianjurkan oleh pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Isolasi diri. Sama seperti era 1965, masyarakat Indonesia mengurung diri di dalam rumah, takut diciduk tentara! Perbedaannya, jika dahulu Pancasila sebagai ideologi bangsa dianggap relevan untuk membendung ‘virus komunisme’, hari ini pemerintah terkesan gagap untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal dan penanggulang pagebluk (baca: wabah) Corona. Entah disadari atau tidak.

Kegagapan pemerintah

Ada beberapa hal yang bisa dikritisi terkait respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi Corona. Pertama, pemerintah pusat tidak memiliki kapasitas mitigatif yang memadai dalam menilai risiko sebuah bencana. Pernyataan Menteri Kesehatan pada Februari lalu yang menyatakan bahwa Indonesia relatif aman dari Corona karena beriklim tropis tentu sangat  kontradiktif dengan kondisi hari ini. Pernyataan yang sempat menenangkan masyarakat tersebut akhirnya patah berkeping-keping tatakala Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk pertama kali bahwa dua orang WNI terpapar Corona pada awal Maret lalu setelah kontak dengan warga Jepang. Alih-alih melakukan langkah mitigatif yang cepat dan tepat, apalagi merujuk negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu lumpuh tak berkutik akibat Corona seperti Italia dan Korea Selatan, pemerintah masih bermain wacana di media, wacana yang kontraproduktif.

Langkah mitigatif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pada saat Indonesia belum terpapar Corona secara masif sejatinya dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi nasional antara seluruh pemangku kepentingan kesehatan di tanah air, dalam hal kesiapan rumah sakit memberikan pelayanan, kesiapan tenaga medis, ketersediaan infrastruktur kesehatan, termasuk pengawasan terhadap pelaku industri alat-alat kesehatan seperti produsen masker dan hand sanitizer. Masyarakat tidak akan gaduh seperti hari ini, jika hal tersebut sudah diantisipasi. Yang paling fatal adalah sikap lambat dalam membendung arus masuk manusia ke tanah air. Turis mancanegara, khususnya dari Tiongkok, masih bebas hilir-mudik, masuk dan keluar Indonesia. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan di jalur-jalur masuk pun tak ada. Realita inilah yang akhirnya diinsyafi pemerintah setelah masyarakat yang terpapar Corona menembus angka ratusan. Terlambat, tapi ya sudahlah.

Hal kedua yang patut dikritisi adalah mengenai strategi jangka panjang pemerintah dalam menyikapi dampak masif Corona di berbagai sektor kehidupan tanah air. Langkah pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat yang bersiap untuk melakukan lockdown segera di-tackle oleh pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut ada di pusat, bukan daerah. Publik mafhum bahwa lockdown akan berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi domestik. Hanya saja jika tidak dilakukan lockdown, jumlah orang yang terpapar Corona akan semakin melesat tajam. Italia dan negara-negara Eropa lainnya yang berhaluan kapitalis-liberalis tentu sangat tak menyukai kebijakan isolasi total yang merugikan perekonomian mereka, namun apa daya nyawa lebih penting daripada sekadar cuan! Para pelaku industri (baca: pengusaha) di negara-negara tersebut juga sadar bahwa hidup tak selamanya masalah untung, ini perkara darurat nasional. Mereka setuju lockdown, mereka sepakat untuk meliburkan karyawannya. Komitmen yang sedikit berlawanan dengan pengusaha-pengusaha nasional hari ini.

Ada banyak lagi sikap pemerintah yang terkesan lamban. Corona memukul perekonomian dunia, salah satunya harga minyak dunia yang terus menukik tajam hingga $30 per barel, baik jenis Brent, maupun West Texas Intermediate (WTI), terendah dalam tiga dekade terakhir. Kondisi ini patut dicermati karena pada APBN 2020, pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia di level $63 per barel. Artinya, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari diskrepansi angka tersebut. Hal ini akan berdampak pada makin melebarnya defisit anggaran pemerintah dari asumsi 1,76 persen ke level 2,2 hingga 2,5 persen. Di sisi lain nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin amblas, terus melemah sebesar plus minus 4 persen (year to date). Pelemahan rupiah hingga menyentuh angka 16.000 rupiah per dolar ini bahkan lebih parah jika dibandingkan krisis moneter pada 1998. Setali tiga uang dengan kurs rupiah, IHSG-pun ikut terdampak. Hal ini tercermin dari IHSG yang terus terkoreksi sejak awal tahun sebesar 18,2 persen (year to date). Jika pada 1998 kita Krismon, saat ini kita Kriscon, krisis Corona.

Kebijakan Pancasilais

Di tengah pagebluk Corona yang makin dahsyat di tanah air, ada cerita menarik di masyarakat berbudaya Jawa akhir-akhir ini, yakni kembalinya keris Pangeran Diponegoro yang diserahkan menteri Belanda untuk urusan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, Ingrid van Engelshoven, kepada KBRI di Den Haag, Belanda. Keris ini akhirnya dibawa pulang ke Indonesia pada bulan Maret ini dan  disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa keris ini sebagai tanda bahwa wabah Corona akan segera berakhir. Mereka percaya bahwa keris-keris berpamor ‘singkir bala’ mujarab dalam menanggulangi bencana skala besar. Terlepas dari benar-tidaknya keyakinan ini, ada satu nilai yang bisa dipetik dari kepercayaan masyarakat Jawa tersebut, yakni setiap entitas (bangsa) memiliki mekanismenya sendiri dalam menghadapi musibah, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Perenungan semacam inilah yang seyogianya dilakukan oleh para pemangku kepentingan tanah air untuk menengok kembali Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai azimat nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), fisik dan non-fisik.

Penempatan Pancasila sebagai azimat penanganan bencana memerlukan konkretisasi dari segenap pemangku kepentingan, pemerintah maupun swasta, pusat maupun daerah. Betul bahwa nilai-nilai Pancasila sifatnya abstrak. Oleh karena itu, agar bersifat konkret diperlukan realisasi dalam bentuk adopsi nilai-nilai tersebut dalam komitmen seluruh komponen bangsa dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh, baik yang sifatnya mitigatif maupun punitif. Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memandang urgensi lockdown menunjukkan bahwa pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat belum cakap dalam mempraktikkan nilai gotong-royong, saripati Pancasila. Belum sigapnya pemerintah dalam menginisiasi APBN-P sebagai konsekuensi perubahan patokan dalam APBN 2020 menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki  sense of urgency yang baik dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah juga terkesan belum bergegas dalam memangkas proyek-proyek padat modal yang sebenarnya bisa ditunda dan dananya dialihkan untuk penanganan bencana. Sikap pemerintah pusat yang terkesan ‘top-down mainstream’ meskipun sudah memasuki aras otonomi daerah juga menunjukkan pengingkaran terhadap prinsip musyawarah mufakat.

Namun demikian, tetap ada hikmah di balik pagebluk Corona ini. Kebijakan work from home misalnya, telah menstimulus daya kreatif masyarakat Indonesia untuk menggunakan kecanggihan teknologi agar tetap bekerja dan belajar, agar tidak terputus menjadi manusia produktif. Penggunaan gawai yang condong digunakan masyarakat untuk keperluan nir-manfaat selama ini tiba-tiba beralih menjadi sesuatu yang lebih produktif. Anak-anak sekolah misalnya, mau tak mau dipaksa untuk menggunakan gawainya guna keperluan belajar daring, bukan bermain game online seperti biasanya. Para pekerja yang gagap teknologi, mau tak mau harus beradaptasi cepat dengan teknologi komunikasi agar bisa ikut rapat daring dengan pimpinan, agar tak dipotong uang makannya jika absen. Dalam konteks politik, ada hal implisit yang bisa kita takik dari fenomena ini. Dengan teknologi canggih, studi banding dengan negara asing pada dasarnya bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme kunker yang menelan biaya tinggi. Hanya saja hal ini tak selalu diindahkan. Akibatnya, anggaran negara membengkak untuk sesuatu yang harusnya bisa diefisiensi. Betul? ***

 

Penulis Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia / Mahasiswa Pascasarjana Studi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik di SGPP Indonesia

 



Rabu, 08 Apr 2020, 19:50:32 WIB Oleh : Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si. 605 View
Otoritas Penanggulangan Covid-19
Rabu, 08 Apr 2020, 19:50:32 WIB Oleh : Sholihul Hadi 333 View
Diramu dari Sebelas Bahan, Jamu Ini Bikin Tubuh Segar Bugar
Rabu, 08 Apr 2020, 19:50:32 WIB Oleh : Masal Gurusinga 391 View
Bupati Klaten Salurkan Paket Sembako di 9 Kecamatan

Tuliskan Komentar