otoritas-penanggulangan-covid19Sudjito Atmoredjo


sudjito

Otoritas Penanggulangan Covid-19

UU tidak Dilaksanakan secara Utuh, Konsisten, dan Menyeluruh
SHARE

PERSOALAN otoritas penanggulangan Covid-19 wajib didasarkan pada hukum berlaku. Bukan didasarkan kekuasaan belaka. Eksplisit, perlu rambu-rambu kelembagaannya. Artinya, ada kepastian hukum lembaga-lembaga mana dan siapa pejabat yang bertanggung jawab. Harus ada kejelasan pada masing-masing pihak perihal: tugas, hak, kewajiban, wewenang, dan lingkup kekuasaannya. Segalanya tertuang dalam peraturan-perundangan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, ada kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan sangat dibutuhkan, agar korban Covid-19 dapat diminimalisir. Sudah pas, benar, dan semestinya, Presiden memegang otoritas tertinggi untuk penanggulangannya. Apakah Presiden mesti berada di garda terdepan, sebagai komandan?


Baca Lainnya :

Berdasarkan UU Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Covid-19 tergolong bencana nonalam. Sah, konsisten dan benar, Presiden menunjuk Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BPNB) sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sekaligus sebagai koordinator utama dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomer 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, dalam rangka pengendalian informasi, ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, sebagai juru bicara penanganan Covid-19.

Otoritas penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam penyelenggaraannya, BPBD wajib mendasarkan pada kebijakan Daerah dan berpedoman pada arahan BNPB. Segalanya harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana, terpadu dan menyeluruh (Pasal 20 dan 21). Di situ tersirat bahwa otoritas BPBD tidaklah otonom, melainkan sinergi dengan BNPB dan pemerintah daerah. Gubernur dan bupati/walikota punya otoritas, dan ikut berperan.


Baca Lainnya :

Suatu hal pasti, bahwa penanggulangan bencana menjadi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal demikian, merupakan konsekuensi perbedaan kondisi dan situasi. Faktual, ada daerah sudah terkategorikan zona merah (darurat), tetapi daerah lain masih zona kuning, atau zona hijau (prabencana). Dalam perbedaan demikian pasti penanggulangannya berbeda-beda pula.

Ambil contoh. DKI Jakarta dan sekitarnya, kota Solo, kota Tegal, kota Klaten. Di situ, penularan sangat cepat dan banyak korban meninggal. Wajar bila daerah-daerah ini dikategorikan zona merah (darurat), dan segera di-lockdown. Sementara itu daerah lain (luar Jawa umumnya), masih terkategorikan zona kuning atau hijau. Maka belum perlu lockdown.

Faktual, perbedaan kondisi, situasi, dan persepsi tentang kerawanan Covid-19, terjadi antara pusat versus daerah maupun internal di daerah masing-masing. Misal, di DIY. Lockdown dipersepsikan oleh Gubernur sebagai totalitas. Siapa pun dilarang keras, keluar atau masuk ke wilayah lockdown. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah menjamin segala kebutuhan hidupnya. Gubernur tak mau ada lockdown. Hingga saat ini masih terbuka bagi pemudik. Kerawanan pemudik, diantisipasi melalui pemantauan (wajib lapor RT). Kalau ada indikasi terdampak Covid-19 harus diisolasi selama 14 hari.

Kembali pada persoalan otoritas. UU Nomor 24 Tahun 2007 tidak memberikan otoritas tunggal, otonom, dan independen kepada Pemerintah Pusat, atau Presiden, atau Ketua Gugus Tugas. Daerah pun tidak bebas (leluasa) menggunakan otoritasnya, walaupun atas nama kemanusiaan, kedaerahan, berskala lokal. Semua pihak, mesti memperhatikan sungguh-sungguh asas penanggulangan bencana pada Pasal 3 ayat (1) yakni: kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagaimana dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum penanggulangan Covid-19? Faktual, UU ini banyak digunakan daerah untuk me-lockdown wilayahnya. Ditafsirkan bahwa karantina artinya isolasi, dijauhkan dari interaksi sosial, bahkan dikunci dari pergerakan phisik. Maka di beberapa daerah, ada jalan-jalan, atau gang kampung ditutup total. Terkesan kepala daerah maupun warga setempat tak hiraukan bahwa syarat pengkarantinaan adalah kondisi sudah darurat dan penetapan karantina oleh Pemerintah Pusat.

Koalisi Masyarakat Sipil (terdiri atas ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS) mendesak Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan. Bahkan mereka mendesak agar komando penanggulangan Covid-19 dipimpin oleh Presiden sendiri.

Ternyata, Pemerintah berpendapat lain. Tidak mau ada lockdown maupun karantina. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, pemerintah, mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Acuannya UU Nomer 6 Tahun 2018. Inti dari PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Persyaratan pengajuan PSBB bagi daerah, adalah: Pertama, jumlah kasus dan atau kematian akibat Covid-19 meningkat dan menyebar signifikan ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain atau negara lain. Walau demikian, Menteri Kesehatan hanya menyetujui permohonan tersebut bila ada persetujuan Ketua Gugus Tugas. Sampai dengan artikel ini ditulis (8/4/2020) baru DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai zona merah dan diberlakukan PSBB.

Terkait pemberlakuan PSBB, muncul pernyataan Presiden membingungkan. Pada satu sisi dinyatakan, dalam menjalankan PSBB, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, pemda, dan kementerian/lembaga terkait. Di lain sisi, aparat Polri/TNI diinstruksikan bertindak tegas terhadap daerah dan warga yang tidak taat terhadap PP Nomer 21 Tahun 2020. Bahkan, dinyatakan, tak tertutup kemungkinan, kebijakan darurat sipil (sebagai langkah terakhir) perlu dijalankan, bila kondisi semakin parah.

Disimak lebih dalam, nyatalah bahwa UU Nomer 24 Tahun 2007 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tidaklah dilaksanakan secara utuh, konsisten, dan menyeluruh, melainkan dipilah dan dipilih pasal-pasal tertentu untuk ditindaklanjuti, sementara pasal-pasal lain ditinggalkan. Otoritas masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga yudikatif, tidak diatur dalam pemberlakuan PSBB. Otoritas Menteri Kesehatan dan Ketua Gugus Tugas bersama aparatur negara lain sangat menonjol, sentral, luas, dan kuat.

Mencermati perihal pengaturan otoritas itu, tersirat ada kompleksitas pembauran antara kekuasaan, kepentingan, hukum, moralitas, bahkan kekuatan. Tidak mudah diyakini kompleksitas dan pembauran otoritas (berikut implikasi negatifnya) menjadikan penanggulangan Covid-19 berjalan lancar, dan permasalahan sosial mudah diatasi. Kesimpang-siuran otoritas tampaknya tak kalah rumit daripada wabah Covid-19 itu sendiri. Wallahu”alam. ***

 

Penulis, guru besar Ilmu Hukum UGM


TAGS: covid19 virus corona 

SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini