atas1

Nol Pelanggaran, UNBK DIY Bisa Jadi Contoh

Rabu, 29 Mei 2019 | 15:58:50 WIB, Dilihat 216 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Nol Pelanggaran, UNBK DIY Bisa Jadi Contoh Kadisdikpora DIY, Baksara Aji menyampaikan paparannya terkait UNBK SMP/MTs di kantornya, Selasa (28/5/2019).(muhammad zukhronnee/koranbernas.id)

Baca Juga : Banyak Desa Tidak Tepat Waktu Susun APBDes


KORANBERNAS.ID -- DIY boleh berbangga hati. Sebanyak 51.266 peserta didik dari 546 sekolah tingkat SMP/MTs di Kota Pelajar ini mengikuti Ujian Nasional (UN) secara jujur sehingga tidak ditemukan satupun kasus pelanggaran saat hasil UN diumumkan serentak, Rabu (29/5/2019).

Padahal secara nasional, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) RI menemukan sejumlah kecurangan di daerah. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 86 kasus pelanggaran ditemukan dalam UN SMP/MTs tahun ini di 12 propinsi. Jawa Timur menjadi daerah yang paling melakukan pelanggaran hingga mencapai 28 kasus.

"Sudah sejak tujuh tahun terakhir kita (DIY-red) memang nol pelanggaraan dalam ujian nasional. Anak-anak bisa dipercaya dalam mengikuti ujian nasional padahal tidak ada pengawas," papar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kadisdikpora) DIY, Baksara Aji di kantornya, Selasa (28/5/2019).

Menurut Aji, pada awalnya penerapan kebijakan tersebut memang sulit. Namun sekolah justru merespon positif. Bahkan dalam setiap sosialisasi UN, Aji terus menerus menyatakan penyelengaraan ujian harus dilakukan dengan senang hati, tanpa beban.

Apalagi UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan peserta didik seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat dulu UN masih jadi penentu kelulusan, bisa saja sekolah atau peserta didik yang menghalalkan segala cara untuk meraih nilai yang terbaik.

"Karenanya dengan tidak adanya pengawasan selain dari fasilitator pada UN kali ini justru membuat anak-anak secara psikologis jadi lebih percaya diri mengerjakan ujian. Sekolah pun bisa dipercaya melaksanakan ujian secara jujur. Bahkan dari pengalaman selama ini, bila anak yang dapat bocoran soal justru melaporkannya ke pihak sekolah," tandasnya.

DIY yang sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pun, lanjut Aji memiliki mekanisme sanksi sendiri dalam mengatur pelaksanaan ujian. Berdasarkan usulan dan koordinasi dengan sekolah, Disdikpora menerapkan beberapa tahapan sanksi.

Bila peserta didik yang melakukan kecurangan maka tahun depan sekolah tidak bisa menjadi penyelenggara UN. Jika kecurangan melibatkan sekolah atau guru maka sekolah tidak bisa mengeluarkan ijasah kelulusan. Apabila pelanggaran lebih berat maka semua pihak yang terlibat akan diberi sanksi administrasi.

"Mekanisme sanksi ini bisa jadi acuan nasional untuk mengatasi persoalan pelanggaran ujian seperti yang terjadi di kota-kota lain," ungkapnya.

Aji menambahkan, tahun ini nilai tertinggi UNBK SMP/MTs di DIY sebesar 396,0 dan terendah 88,0. Hasil ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai terjadi di matapelajaran Matematika dari rerata 57,59 pada 2018 lalu menjadi 60,22 pada tahun ini. Begitu pula IPA dari rerata 57,98 pada 2018 lalu naik jadi 61,16 pada 2019 ini.

"Kenaikan nilai ini salah satunya berkat peer teaching. Nilai UN kami manfaatkan sebagai bahan analisa. Misalnya ada 20 sekolah dengan nilai mapel terendah maka akan kami berikan treatment terhadap gurunya mulai melatih guru tersebut sampai dengan mengganti guru," imbuhnya.(yve)



Rabu, 29 Mei 2019, 15:58:50 WIB Oleh : Masal Gurusinga 346 View
Banyak Desa Tidak Tepat Waktu Susun APBDes
Rabu, 29 Mei 2019, 15:58:50 WIB Oleh : Sari Wijaya 281 View
Petugas Larang Selfie di Kawasan Bukit Bintang
Rabu, 29 Mei 2019, 15:58:50 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 239 View
Bersama Media, Jogja Harus Dinginkan Indonesia

Tuliskan Komentar