muncul-desakan-anggaran-penanggulangan-kemiskinan-10-persen-dari-apbdHuda Tri Yudiana mengikuti rapat pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan di DPRD DIY. (istimewa)


sholihul

Muncul Desakan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 10 Persen dari APBD

SHARE

KORANBERNAS.ID -- Pemda DIY bersama DPRD DIY membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Muncul desakan agar anggaran program penanggulangan kemiskinan di DIY dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen dari belanja langsung APBD DIY.


Baca Lainnya :

Ini terungkap saat berlangsung rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut, Jumat (9/8/2019), di DPRD DIY. Terjadi perdebatanan terkait dengan pasal 29 tentang pendanaan.

Dalam ayat satu draf raperda tersebut disebutkan pendanaan penanggunggulangan kemiskinan bersumber dari pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


Baca Lainnya :

Di dalam ayat dua (2) disebutkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran program penanggulangan kemiskinan sekurang-kurangnya 10 persen dari belanja langsung APBD sampai tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Anggota pansus raperda penanggulangan kemiskiban Huda Tri Yudiana menegaskan klausul anggaran sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD DIY sifatnya sangat urgen.

"Pencantuman pasal itu urgen. Selain untuk afirmasi anggaran, juga untuk mendorong OPD saling berkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan," kata Huda.

Menurut dia, harus ada afirmasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan karena angka kemiskinan di DIY masih tinggi dan target RPJMD belum tercapai. Afirmasi anggaran tersebut perlu dilakukan hingga target RPJMD terpenuhi.

Seperti diketahui, capaian penurunan angka kemiskinan di DIY jauh di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70 persen atau hanya turun sebesar 0,18 persen dibanding bulan September 2018.

Berdasarkan dokumen Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022, target penurunan angka kemiskinan DIY sebesar 7,30 persen.

Persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin secara nasional sebesar 9,41 persen.

"Kondisi yang ada meleset sebesar 1,8 persen dari seharusnya. Sebab target pada 2022 angka kemiskinan DIY sebesar 7‐ 8 persen. Jika tidak ada afirmasi anggaran yang cukup untuk penanggulangan kemiskinan maka target tersebut hanyalah target tanpa bisa terpenuhi," kata Huda. (sol)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini