atas1

Miskin adalah Dosa..
Turunkan Angka Kemiskinan, DIY Perlu Belajar dari Bali

Selasa, 15 Jan 2019 | 02:44:07 WIB, Dilihat 1214 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Miskin adalah Dosa.. Budi Nugroho (tengah) bertukar cenderamata dengan I Ketut Yatnya Winarta pada penerimaan kunjungan Pers Tour Forum Wartawan DPRD DIY ke Pemprov Bali. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Bertanam Stroberi Tidak Sulit..


KORANBERNAS.IDMiskin adalah dosa, membiarkan orang miskin dosanya lebih besar, membiarkan orang menjadi miskin dosanya sangat besar, pemimpin yang membiarkan itu terjadi, dosanya maha besar...

Itulah lirik lagu yang kerap dilantunkan para pelajar SMKN Bali Mandara, salah satu sekolah unggulan di Provinsi Bali yang hanya menerima siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.

Rekaman lagu tersebut kerap diputar di instansi-instansi pemerintah setempat, termasuk dilakukan oleh jajaran pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bali tatkala menerima kunjungan Pers Tour Forum Wartawan DPRD DIY, Jumat (12/1/2019).

Lagu itu diciptakan supaya para pemimpin sadar sehingga tidak membiarkan rakyatnya menjadi miskin, mengingat risikonya sangat berat yaitu menanggung dosa yang amat besar.

Memang hanya sebuah lagu tetapi sungguh bermuat kritik yang luar biasa sekaligus mampu memotivasi semangat kerja aparatur Pemerintah Provinsi Bali supaya mereka tidak berpangku tangan melihat warganya didera kemiskinan.

Ini terbukti, Provinsi Bali meski secara luas wilayah tidak jauh berbeda dengan DIY bahkan sama-sama sebagai Kota Tujuan Pariwisata, tetapi faktanya angka kemiskinan di Bali jauh lebih rendah dibandingkan DIY.

“Pada 2017 angka kemiskinan di DIY masih tinggi pada kisaran 13,1 persen atau nomor tiga nasional dari bawah,” ungkap Budi Nugroho, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, selaku koordinator kegiatan pers tour yang berlangsung tiga hari tersebut.

Setahun kemudian angka kemiskinan DIY turun menjadi 12,1 persen dan ditargetkan menjadi 7 persen. Sedangkan Bali pada tahun yang sama dari 6,71 persen menjadi 4,01 persen bahkan kini pasang target 1-1,5 persen penduduknya yang dikategorikan miskin.

Tidak ada salahnya DIY perlu meniru cara maupun langkah Pemda Bali yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Yang pasti, target 1-1,5 persen berani dipatok karena memang hampir semua program, kegiatan dan anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk pengentasan kemiskinan.

Program-program prioritas seperti Gerbang Sadu, Sekolah Bali Mandara, gelontaran dana untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun desa adat, hanyalah beberapa dari sekian banyak program yang ada.

Ada pula hibah bantuan sosial (bansos) yang besarnya luar biasa, setidaknya apabila dibandingkan DIY. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat supaya tidak jatuh miskin.

Budi Nugroho mengakui, pendapatan asli daerah (PAD) DIY sebesar Rp 1,6 triliun, artinya kalah jauh dengan Bali yang mencapai Rp 3,3 triliun.

“Program-program dari Bali ini bisa menjadi support bagi media, selanjutnya dibahas dalam Forum Diskusi Wartawan, mengerucut menjadi program unggulan sebagai salah satu masukan bagi Pemda DIY,” harapnya.

Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMD Bali, I Wayan Sumarjaya (kanan), menerima kunjungan Pers Tour Wartawan Unit DPRD DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Kabag Publikasi Biro Humas Pemprov Bali, I Ketut Yatnya Winarta, menjelaskan selain program pengentasan kemiskinan sangat beragam, juga sistemnya berbeda. Jika ada ungkapan menolong orang miskin jangan beri makan tetapi berilah pancing, di Bali justru sebaliknya.

“Beri makan dulu, setelah dia bisa makan baru kemudian berikan pancing. Mereka tidak bisa bekerja kalau masih memikirkan kesulitan makan,” ungkapnya didampingi Kasubag Media, Gede Arsa Diputra.

Dari sekian banyak program tersebut, yang terbaru adalah diluncurkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Buah Lokal, awal Januari 2019.

“Dengan pergub ini, maka hotel, sekolah, vila dan pelaku usaha harus menyerap buah lokal,” kata dia.

Ketut mengatakan selama ini pemasaran hasil pertanian dan perkebunan dirasakan belum pasti. Setelah ada pergub maka petani memperoleh jaminan harga yang standar sehingga bisa menikmati hasil panennya.

Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bali, I Wayan Sumarjaya, menambahkan Bumdes terbukti mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Bahkan terdapat desa yang angka kemiskinannya nol serta desa yang memiliki lapangan golf sendiri.

Menjawab pertanyaan mengenai kendala di lapangan, Wayan  mengakui menangani kemiskinan cukup menarik karena diwarnai kejar-kejaran. Ketika ditanya miskin atau tidak, pasti jawabnya tidak. Begitu giliran ada bantuan tiba-tiba terjadi perubahan data.

Untuk mengatasi budaya kemiskinan, Pemprov Bali pun menggunakan pendekatan lokal Di sinilah perlunya masyarakat memeproleh penyadaran bahwa miskin itu sesuatu yang tidak enak.

“Muatan lokal kita gali bahwa miskin itu dosa. Ini masalah mental. Jadi tugas kita adalah memberikan penyadaran, miskin itu tidak sesuai dengan ajaran agama,” tandasnya. (sol)



Selasa, 15 Jan 2019, 02:44:07 WIB Oleh : Arie Giyarto 1048 View
Bertanam Stroberi Tidak Sulit..
Senin, 14 Jan 2019, 02:44:07 WIB Oleh : Sholihul Hadi 1606 View
Inilah Karya-karya Terbaru Sogan Batik
Senin, 14 Jan 2019, 02:44:07 WIB Oleh : Sholihul Hadi 609 View
Korban Terdampak Bencana Butuh Hunian Nyaman

Tuliskan Komentar