atas1

Menata Bantul Tidak Bisa Asal-asalan

Jumat, 26 Okt 2018 | 07:55:50 WIB, Dilihat 743 Kali
Penulis : Sholihul Hadi
Redaktur

SHARE


Menata Bantul Tidak Bisa Asal-asalan Sugeng Priyadi menyerahkan peta kepada Abdul Halim Muslih dan Gandung Pardiman didampingi Isa Budhi. (istimewa)

Baca Juga : Tiga Perupa Pameran di Tembi Rumah Budaya


KORANBERNAS.ID – Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengakui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat penting. Penataan wilayah kabupaten ini ke depan tidak dilakukan secara asal-asalan melalinkan menggunakan data ilmiah.

“Dengan pemanfaatan data BIG maka ada dasar ilmiah atau kajian sebelum kebijakan diambil. Sebelumnya memang pernah terjadi tata ruang ditentukan berdasarkan kira-kira, dalam istilah Jawa piye wangune,” ujarnya, Kamis (25/10/2018), pada acara Diseminasi Informasi Geospasial bertema Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Daerah secara Tepat dan Akurat.

Kegiatan yang berlangsung di aula Warung Ingkung Karangtengah Imogiri Bantul itu diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial  bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI.

Menurut Abdul Halim Muslih, metode piye wangune itu tidak boleh terjadi lagi. Semua perencanaan wilayah harus bisa memanfaatkan data-data BIG, sekaligus untuk menentukan tata ruang sebagai acuan  melakukan pembangunan wilayah.

Dia mengakui, pemanfaatan BIG di Kabupaten Bantul memang masih perlu ditingkatkan. Tidak mengherankan hingga tahun ini baru dua kecamatan masuk Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan (RDTRK) yakni Kasihan dan Sewon.

BIG sangat dibutuhkan untuk menata wilayah Kabupaten Bantul. "BIG ini sangat penting karena ketika membicarakan persoalan batas wilayah itu sangat rawan konflik," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul membangun berbagai sektor  mulai pertanian, perikanan, infrastruktur, perekonomian hingga sumber daya manusia. Oleh karena kompleksnya bidang pembangunan itu, keberadaan Badan Informasi Geospasila sangat dibutuhkan.

Apalagi selama ini Badan Informasi Geospasial sudah bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan pemetaan wilayah.

Menindaklanjuti itu, Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong agar pemetaan wilayah dilakukan segera bersama dengan instansi tersebut.

Hadir dalam kesempatan itu Inspektur Badan Informasi Geospasial Jakarta, Sugeng Priyadi, anggota Komisi VII DPR RI Drs Gandung Pardiman MM, Kepala Dinas Tata Ruang Bandul Ir Isa Budhi H MT serta para kepala desa.

Inspektur Badan Informasi Geospasial Jakarta Sugeng Priyadi mengatakan, fungsi BIG  sejauh ini memang sangat dibutuhkan untuk menentukan batas desa, kecamatan dan kabupaten.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Drs Gandung Pardiman MM mengatakan,  Kabupaten Bantul ini harus lebih cepat melakukan pembangunan. Artinya BIG harus dimanfaatkan untuk jadi acuan  pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut berbasis masyarakat pedesaan.

“Kami mendorong pemerintah Kabupaten Bantul segera bisa bekerja sama dengan BIG dan dalam waktu dekat melakukan pemetaan agar program pembangunan berjalan tepat dan cepat," kata Gandung Pardiman. (sol)



Kamis, 25 Okt 2018, 07:55:50 WIB Oleh : Arie Giyarto 2314 View
Tiga Perupa Pameran di Tembi Rumah Budaya
Rabu, 24 Okt 2018, 07:55:50 WIB Oleh : Sari Wijaya 1054 View
Dirikan Tenda Terkumpul Rp 26 Juta
Senin, 22 Okt 2018, 07:55:50 WIB Oleh : Sari Wijaya 1656 View
Mendadak Petugas BNN Datangi Kejari Bantul

Tuliskan Komentar