Minggu, 11 Apr 2021,


masih-ada-penambangan-tanpa-izin-di-diyArif Setiadi. (istimewa)


Siaran Pers
Masih Ada Penambangan Tanpa Izin di DIY

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, selesai melaksanakan tugasnya.


Dipimpin ketuanya, Arif Setiadi, pansus melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Paripurna DPRD DIY, Senin (5/4/2021). Di hadapan Ketua DPRD DIY, Nuryadi, Ketua Komisi C itu menyampaikan masih dijumpai adanya penambangan tanpa izin.


Selain itu, juga masih terjadi penyimpangan operasional tambang. Di antaranya, daya muat melebihi kapasitas, pemanfaatan alat pertambangan tidak sesuai izin yang diberikan maupun penyimpangan pelaksanaan kerja sama operasi.

“Reklamasi pasca-tambang dan penanganan ekses pertambangan terhadap lingkungan hidup belum optimal,” kata Arif.


Ditambah lagi, pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat pun belum optimal. Bahkan beberapa temuan Inspektur Tambang terkait enam aspek teknis pertambangan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.


Dari beberapa temuan tersebut, menurut Arif, pansus menyarankan agar bisa ditangani dengan baik. “Terhadap persoalan-persoalan pertambangan di DIY, Pemda harus lebih sigap bertindak agar tidak berlarut larut,” tandasnya.


Menurut dia, persoalan pertambangan menjadi semakin komplek dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020. Disebutkan, kewenangan pertambangan ditarik ke pusat, dengan masa transisi bagi pemda sampai 10 Desember 2020.

Sampai batas akhir masa transisi tersebut, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden belum terbit, sehingga tidak ada kejelasan pendelegasian wewenang dari pusat kepada gubernur dalam pengelolaan usaha pertambangan.

Terkait ini, pansus mendorong pemda proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga ada kejelasan penanganan usaha pertambangan, baik dari sisi perizinan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan maupun evaluasinya.

“Pemda harus proaktif koordinasi dengan pusat, bagaimana kejelasan wewenang pengelolaan usaha pertambangan. Bahkan perlu disampaikan persoalan-persoalan sekarang yang dihadapi dan seperti apa solusinya, sehingga bisa jadi bahan yang diatur dalam PP ataupun perpres,” kata Arif.

Pansus berharap pengelolaan usaha pertambangan di DIY berjalan dengan baik, dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Terkait persoalan-persoalan pertambangan yang ada, dilakukan langkah-langkah penanggulangannya dengan serius, sehingga dapat teratasi dengan baik,” kata Arif yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY ini. (*)



SHARE

'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini