atas1

Lurah Jangan Sibuk Urusi Kuitansi

Sabtu, 20 Okt 2018 | 14:22:57 WIB, Dilihat 678 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Lurah Jangan Sibuk Urusi Kuitansi Kegiatan sosialisasi tentang desa dan 4 pilar berbangsa dan bernegara di Hotel Ros In, Sabtu (20/10/2018). (sari wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Mengenang Rendra di Sastra Bulan Purnama


KORANBERNAS.ID – Pakar pemerintah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sujito, mengatakan saat ini desa sebagai subyek pembangunan bukan lagi obyek pembangunan.

Perencanaan hingga pelaksanaan serta pengawasan pembangunan dilaksanakan di desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

"Jika posisi desa diperkuat, tidak mudah diprovokasi dan tidak direcoki permasalahan lain. Desa akan punya kewenangan mengatur dirinya sendiri serta mampu berkembang dengan baik," kata Ari pada acara sosialisasi empat pilar dan sosialisasi desa dengan tema Peran Strategis Desa dalam Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Indonesia, Sabtu (20/10/2018), di Hotel Ros In.

Narasumber lain  yang hadir adalah  anggota DPR RI Drs HM Idham Samawi. Acara ini diikuti ratusan perangkat desa se-Kabupaten Bantul.

Menurut Ari Sujito, pemerintah desa harus berperan maksimal melaksanakan pembangunan menggunakan Dana Desa (DD). Lurah dan perangkat harus jadi motor.

“Lurah jangan sibuk ngurus kuitansi dan formulir, tapi bagaimana lurah desa harus banyak nongkrong di masyarakat. Jangan banyak nongkrong di kantor desa sehingga dana desa bisa sukses terlaksana karena lurah dan perangkat terjun langsung," kata dia.

Dia menyarankan desa perlu berhimpun dalam wadah paguyuban. Sekiranya ada yang sukses mengelola dana desa, misalnya melalui BUMDesa, bisa ditularkan ke desa lain.

“Undang-undangnya sama namun hasilnya berbeda, maka ada hal yang bisa dipelajari bersama," lanjut Ari.

Dosen Fisipol ini yakin jika desa kuat dan makmur, orang tidak akan berbondong-bondong ke kota mencari pekerjaan. Karena di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan.

"Desa juga harus berpikir keberlanjutan, maka sistem harus ditata untuk masa depan. Jangan seperti prasmanan, di depan habis di belakang tidak komanan," katanya.

Maka perlu dirumuskan regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan dana desa.

Sementara Idham Samawi mengatakan dana desa besarnya beragam antara desa satu dengan lain. Untuk DIY di kisaran Rp 1 miliar lebih.

"Dana tersebut harus dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan juga cita-cita kemerdekaan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Untuk itulah dana desa harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat desa. (sol)



Jumat, 19 Okt 2018, 14:22:57 WIB Oleh : Arie Giyarto 770 View
Mengenang Rendra di Sastra Bulan Purnama
Kamis, 18 Okt 2018, 14:22:57 WIB Oleh : Arie Giyarto 2283 View
SMAN 1 Banguntapan Bantul Jadi Sekolah Siaga Kependudukan
Rabu, 17 Okt 2018, 14:22:57 WIB Oleh : Sari Wijaya 695 View
Awak Mobil Tangki Bebas Narkoba

Tuliskan Komentar