atas

Layanan KB Massal Tidak Boleh Sembarangan

Rabu, 13 Mar 2019 | 16:54:26 WIB, Dilihat 149 Kali - Oleh Arie Giyarto

SHARE


Layanan KB Massal Tidak Boleh Sembarangan Pertemuan penguatan akses dan kualitas pelayanan KB tingkat nasional di Yogyakarta. (arie giyarto/koranbernas.id)

Baca Juga : Menghafal Quran Lebih Mudah, Cepat dan Menyenangkan


KORANBERNAS.ID --  Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat Dr Ir Dwi Listyawardhani MSc Dip Com menyatakan, pelayanan KB massal tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

“Untuk bisa memberikan hasil lebih maksimal, BKKBN akan melakukan pelayanan komprehensif, sehingga harus semakin cermat serta melihat berbagai aspek secara menyeluruh,” ujarnya Selasa (12/3/2019) malam, di Hotel Horizon Ultima Yogyakarta.

Saat membuka pertemuan Penguatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Tingkat Nasional itu dia mengatakan, aspek dukungan kemitraan tidak bisa lagi dilihat secara umum.

“Pada era otonomi daerah masing-masing mempunyai kebutuhan sendiri. Karenanya perlu strategi pelayanan yang jitu sehingga lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Menurut dia, pola pelayanan KB di perkotaan, perdesaan atau di wilayah pinggiran serta kepulauan akan berbeda. Pelayanan di perkotaan masih harus mendapat perhatian karena masih ada sejumlah persoalan.

Yakni, tingginya unmet need atau Pasangan Usia Subur (PUS)  yang belum mendapat akses pelayanan kontrasepsi. Demikian juga angka Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD).

"Saya pun sangat terkejut melihat angka di DKI Jaya. Unmet need 21 persen dan KTD 34 persen,” kata dia.

Padahal sudah dilakukan pelatihan bagi tenaga bidan dan dokter. Pertanyaannya, apakah mereka belum melakukan pelayanan sebagaimana mestinya?

Dwi Listyawardhani mengingatkan pentingnya kualitas pelayanan terutama pada pelayanan massal. Artinya, layanan tidak boleh dilakukan sembarangan melainkan tetap harus mentaati rambu-rambu standar operasional pelayanan.

Dia mengakui petugas maupun akseptor yang dilayani memang merasakan kegembiraan bahkan bersemangat mengikuti pelayanan secara ramai-ramai.

Sebagian peserta pertemuan penguatan akses dan kualitas pelayanan KB tingkat nasional di Yogyakarta, Selasa (12/3/2019) malam. (arie giyarto/koranbernas.id)

Masalah lain yang harus mendapat pembahasan adalah ketersediaan alat kontrasepsi atau alkon. Pemerintah mengalokasikan Dana Anggaran Khusus namun kalah bersaing dengan alkon yang disediakan swasta.

“Banyak terjadi alkon pemerintah menumpuk di gudang, tidak didistribusikan karena menunggu permintaan,” ungkapnya.

Deputi berharap hal-hal itu bisa menjadi bahasan mendalam, termasuk Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang serapannya masih di angka 38 persen.

Ke depan diharapkan akses pelayanan serta kualitas bagi para akseptor semakin meningkat.

Pertemuan kali ini diikuti wakil-wakil dari 33 provinsi se-Indonesia. Peserta dari DIY ditambah dari kabupaten/kota.

Pada pertemuan yang berlangsung sampai 15 Maret 2019 itu peserta memperoleh berbagai materi dari kalangan internal BKKBN, Kementerian Kesehatan serta Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia.

Masalah KB Pria juga menjadi salah satu topik bahasan karena hingga kini upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera masih lebih banyak bertumpu di pundak wanita. (sol)



Selasa, 12 Mar 2019, 16:54:26 WIB Oleh : Sari Wijaya 251 View
Menghafal Quran Lebih Mudah, Cepat dan Menyenangkan
Selasa, 12 Mar 2019, 16:54:26 WIB Oleh : Nila Jalasutra 109 View
Ini Srategi Sleman Dongkrak Kunjungan Wisatawan
Selasa, 12 Mar 2019, 16:54:26 WIB Oleh : Sholihul Hadi 141 View
Dari Tugu Jogja untuk Palestina

Tuliskan Komentar