atas1

Ketua RT di Klaten Terancam Tak Terima THR

Kamis, 30 Mei 2019 | 20:22:37 WIB, Dilihat 1305 Kali - Oleh Masal Gurusinga

SHARE


Ketua RT di Klaten Terancam Tak Terima THR Kepala Desa Dukuh Kecamatan Bayat, Rudiyanta. (masal gurusinga/koranbernas.id)

Baca Juga : Inilah Indahnya Berbagi


KORANBERNAS.ID -- Ketua RT, RW dan BPD di sejumlah desa di Kabupaten Klaten terancam tidak bisa menerima tunjangan hari raya (THR) sebelum lebaran Idul Fitri 1440 H.

Ini terjadi karena surat keputusan (SK) kepala desa (kades) belum diterima sehingga kepala desa tidak bisa mencairkan anggaran desa.

Salah seorang kades yang hingga kini belum menerima SK meski telah dilantik 16 Mei silam yakni Rudiyanta, Kades Dukuh Kecamatan Bayat.

Rudi, panggilan akrabnya, merupakan kades baru yang terpilih pada pilkades serentak 13 Maret 2019.

Saat ditemui di aula RSPD Klaten, Rabu (29/5/2019) dia mengakui besar sekali pengaruhnya karena belum menerima SK kepala desa.

"Pengaruhnya besar sekali. Yang jelas saya tidak bisa mencairkan dana desa dan alokasi dana desa. Otomatis siltap (penghasilan teman-teman) perangkat, honor dan THR Ketua RT, RW dan BPD tidak bisa cair sebelum lebaran," katanya.

Jika honor dan THR mereka diserahkan setelah lebaran maka akan mengurangi esensinya sebagai seorang pekerja. Apalagi pemerintah telah mengimbau agar THR diserahkan sebelum lebaran.

Karena terancam tidak bisa menerima honor dan THR akibat belum diterimanya SK kepala desa, maka Rudi menilai istilah THR diganti saja menjadi TBK (Tunjangan Belas Kasihan).

Ia menyebut TBK dikarenakan banyak sekali kepala desa yang dilantik 16 Mei 2019 namun belum menerima SK.

Di wilayah Kecamatan Bayat, kata dia, dari belasan desa yang menyelenggarakan pilkades serentak 13 Maret hanya tiga desa saja yang bisa mencairkan anggaran karena statusnya kades petahana yang terpilih kembali sebagai kepala desa.

Beberapa hari setelah pelantikan, kata Rudiyanta, dirinya sudah pernah menanyakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait belum diterimanya SK sebagai kepala desa.

Namun dijawab tunggu dulu karena dalam proses. “Lha, ini sudah dua minggu dilantik tetap belum menerima SK. Padahal Jumat 31 Mei merupakan hari terakhir bekerja sebelum cuti lebaran. Sebab hari Sabtu (1/6/2019) hanya upacara hari kelahiran Pancasila,” jelasnya.

Berbeda dengan di Desa Pogung Kecamatan Cawas. Meski kepala desa belum menerima SK namun dengan inisiatif sendiri menalangi sendiri agar bisa membayar honor untuk THR di hari raya ini.

"Memang benar belum terima SK. Tapi Mas Anggit (Kades Pogung) menalangi dulu buat bayar honor RT, RW dan BPD," kata tokoh masyarakat Pogung itu.

Informasi yang dihimpun di lapangan, dari 268 kades yang dilantik 16 Mei kemarin ada sekitar 60 persen yang belum menerima SK.

Beberapa di antaranya wilayah Kecamatan Tulung dari 12 kades yang dilantik belum satu pun menerima SK. Begitu juga di wilayah Kecamatan Delanggu dari 13 kades yang dilantik belum ada yang menerima SK.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jaka Purwanto saat dikonfirmasi mengatakan akan mempercepat proses penyerahan SK kepala desa yang dilantik 16 Mei lalu. (sol)



Kamis, 30 Mei 2019, 20:22:37 WIB Oleh : Prasetiyo 533 View
Inilah Indahnya Berbagi
Kamis, 30 Mei 2019, 20:22:37 WIB Oleh : Sholihul Hadi 436 View
Pendonor pun Rela Antre
Rabu, 29 Mei 2019, 20:22:37 WIB Oleh : Nila Jalasutra 357 View
Ketersediaan LPG 3 Kg di Sleman Aman

Tuliskan Komentar