atas1

Kekurangan Guru

Minggu, 14 Okt 2018 | 14:26:19 WIB, Dilihat 1198 Kali
Penulis : Putut Wiryawan
Redaktur

SHARE


Kekurangan Guru Putut Wiryawan

Baca Juga : Cadar


GURU, dari zaman ke zaman selalu menjadi kisah menarik. Zaman baheula, guru yang oleh Iwan Fals digambarkan sebagai Oemar Bakri, bersepeda butut, membawa tas besar dengan baju rapi dimasukkan celana, menjadi sosok yang sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat. Setiap pagi datang ke sekolah, selalu dikerubuti murid-murid yang berebut cium tangan; dan siapa pun yang berhasil membawakan tas sang guru ke kantor, mempunyai kebanggaan tersendiri.

Zaman pergerakan perjuangan kemerdekaan, guru termasuk memiliki peran sentral. Salah satu buktinya adalah Ki Hadjar Dewantara. Peran sentral itu juga dibuktikan guru ketika zaman Orde Baru. Mereka menjadi kendaraan politik rezim berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan.

Zaman Now lain lagi ceritanya. Guru seperti kehilangan martabat dan wibawanya. Beberapa kasus memprihatinkan terjadi; guru dengan alasan mendidik melakukan kekerasan kepada anak didik harus menerima risiko penjara. Kisah anak sekolah membawakan tas guru ke kantor tidak ada lagi. Guru bahkan harus datang lebih pagi dan berjaga di pintu gerbang untuk menerima jabat tangan anak-anak.

Guru bukan lagi manusia super yang menguasai ilmu pengetahuan. Ia bisa kalah canggih dari anak didiknya dalam beberapa hal karena bantuan teknologi akibat revolusi digital. Lompatan teknologi ini juga berakibat negatif. Cerita ada guru harus berurusan dengan pengadilan karena mencabuli murid, bukan lagi berita yang menghebohkan. Lebih gawat lagi, pelakunya adalah guru agama yang setiap hari berbicara tentang hukum Tuhan dan moral.

***

KETIKA pembangunan zaman Orde Baru menyentuh sektor pendidikan, peluang setiap anak bangsa mengenyam pendidikan tinggi terbuka lebar. Sekalipun jumlah mahasiswa terus semakin meninggi, secara umum jumlahnya masih sangat sedikit.

Para pemuda yang memiliki intelegensia cukup tinggi, biasanya diterima di perguruan tinggi kelas satu. Mereka yang tidak lolos saringan universitas ternama, berbondong-bondong menyerbu perguruan tinggi kependidikan, yang waktu itu bernama IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Akibatnya, lulusan IKIP yang bersumber dasar masukan (in put) SDM kelas dua, menghasilkan calon-calon guru yang kualitasnya kurang.

Pemerintah pun kemudian mengubah 12 IKIP negeri se Indonesia menjadi perguruan tinggi berlabel universitas, yang kemudian juga menyelenggarakan program studi ilmu murni. Masukan calon mahasiswa memang berubah; relatif kualitasnya lebih baik daripada ketika masih berlabel IKIP. Beberapa program studi yang SDM tenaga pengajarnya mumpuni, berhasil meluluskan sarjana baru yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri ternama. Bahkan secara nyata, universitas yang masih memiliki tugas sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) berhasil masuk ke deretan 10 perguruan tinggi terbaik bersaing dengan universitas ternama non-LPTK.

Dewasa ini, menjadi guru tidak lagi harus bergelar sarjana pendidikan. Pemerintah menyadari, bahwa lulusan LPTK memiliki penguasaan ilmu murni yang relatif lebih rendah daripada sarjana lulusan non kependidikan. Karena itu, sarjana dari ilmu murni boleh menjadi guru, sepanjang menempuh pendidikan tambahana bernama Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memperoleh sertifikat akta mengajar.

Saat ini, jumlah LPTK se Indonesia berkembang sangat pesat. LPTK swasta jumlahnya ratusan. Se Indonesia, saat ini tidak kurang dari 420 perguruan tinggi negeri maupun swasta (termasuk PTN umum yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) meluluskan sarjana-sarjana pendidikan. Jumlah sarjana pendidikan saat ini mencapai lebih dari 260.000 orang, sementara yang tertampung menjadi guru hanya beberapa puluh ribu.

Akibat moratorium penerimaan PNS guru dan perubahan kurikulum, dunia persekolahan di Indonesia kini mengalami krisis guru. Secara tambal sulam, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah berusaha menambah guru dengan berbagai cara.

Realitas paling aktual sekarang ini, bukan hanya jumlah guru yang kurang, tetapi kompetensi guru masih banyak yang di bawah standar. Uji kompetensi yang secara periodik digelar, hanya menghasilkan nilai kompetensi rerata maksimal sekitar 61. Banyak yang hasil uji kompetensinya masih berada di bawah angka 50.

Merujuk kepada skor nilai 0 – 100, nilai kompetensi guru-guru memang masih jauh dari harapan. Padahal, di tangan merekalah nasib bangsa ini ke depan ditentukan. Nah! ***

 

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cheta editi 11 April 2018

 

 



Minggu, 14 Okt 2018, 14:26:19 WIB Oleh : Putut Wiryawan 1303 View
Cadar
Minggu, 14 Okt 2018, 14:26:19 WIB Oleh : Sholihul Hadi 864 View
Bisnis Fashion Sulit Hindari Plagiasi
Minggu, 14 Okt 2018, 14:26:19 WIB Oleh : Putut Wiryawan 977 View
Sihir Dana Desa

Tuliskan Komentar