atas

JKN Bentuk Masyarakat Bermental Tidak Bagus

Sabtu, 30 Mar 2019 | 15:52:01 WIB, Dilihat 291 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


JKN Bentuk Masyarakat Bermental Tidak Bagus Diskusi terbatas Fraksi PKS DPRD DIY, Jumat (29/3/2019), membahas program jaminan kesehatan bagi masyarakat. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Jangan Pernah Berpikir Ganti Pancasila


KORANBERNAS.ID – Keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di satu sisi berguna namun di sisi lain ternyata membentuk mental masyarakat menjadi tidak bagus.

Ini terungkap saat berlangsung diskusi terbatas yang diadakan Fraksi PKS DPRD DIY, Jumat (29/3/2019). Diskusi bertema Elaborasi Peran Pemprov DIY terhadap Penjaminan Kesehatan bagi Masyarakat ini dihadiri tiga orang narasumber.

Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan DIY drg Pembayun Setyaning Astutie MKes, pakar kesehatan masyarakat Prof dr Laksono Trisnantoro serta Ketua DPW PKS DIY M Darul Falah S Hut MP.

“Jaminan Kesehatan Nasional ini membuka peluang moral hazard, mental masyarakat menjadi tidak bagus. Gak apa-apa sakit toh pengobatannya gratis,” ungkap Darul Falah.

Menurut dia, pemerintah mestinya fokus pada pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan, yakni mendorong masyarakat memilih hidup sehat daripada sakit meskipun biaya ditanggung.

“Lebih baik tidur di rumah daripada di ruang kelas satu rumah sakit. Sakit itu mahal,” ujarnya.

Belum lagi macetnya dana BPJS membuat rumah sakit yang mestinya fokus memberikan pelayanan kesehatan tetapi disibukkan mencari pinjaman uang.

Prof dr Laksono Trisnantoro mengakui Jaminan Kesehatan Nasional saat ini sedang menghadapi tantangan. Ini terjadi akibat meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) yang memerlukan biaya tinggi seperti diabetes dan kanker.

Inilah yang membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Di DIY saja angka defisit itu mencapai Rp 1,7 triliun.

Kepala Dinas Kesehatan DIY drg Pembayun Setyaning Astutie Mkes juga mengakui dari 78 rumah sakit di DIY semuanya ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Sedangkan mengenai banyaknya utang yang ditanggung BPJS, Pemerintah DIY tidak pernah memperoleh datanya.

Yang pasti berdasarkan hasil riset penyakit asma dan kanker di DIY memang menduduki peringkat satu. Sementara diabitus melitus dan jantung peringkat lima besar termasuk hipertensi.

“Ini semua perlu biaya banyak dan tidak sembuh secara total karena itu kita tetap mempertahankan Jamkessos sebagai penyangga, untuk melengkapi yang tidak bisa dengan JKN, untuk warga miskin yang tercecer dan miskin baru,” kata dia.

Pada diskusi yang dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Agus Sumartono serta didampingi anggotanya seperti Huda Tri Yudiana dan Arief Budiono, semua narasumber sepakat pentingnya program kesehatan di DIY diprioritaskan pada tindakan preventif, lebih baik mencegah daripada mengobati. (sol)



Sabtu, 30 Mar 2019, 15:52:01 WIB Oleh : Sari Wijaya 205 View
Jangan Pernah Berpikir Ganti Pancasila
Sabtu, 30 Mar 2019, 15:52:01 WIB Oleh : Arie Giyarto 316 View
Jenang Gempol Jadi Daya Tarik Pasar Tani
Kamis, 28 Mar 2019, 15:52:01 WIB Oleh : Nanang WH 319 View
Anak-anak Punya Hak Pakai Helm Standar

Tuliskan Komentar