Kamis, 04 Mar 2021,

jawab-somasi-camat-ngombol-cabut-surat-edaranCamat Ngombol, Nurfiana menyerahkan surat pencabutan kepada pihak KOIN. (istimewa)


Wahyu Nur Asmani EW
Jawab Somasi, Camat Ngombol Cabut Surat Edaran

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Akhir September 2020, Camat Ngombol Kabupaten Purworejo, Nurfiana, menerbitkan surat nomor 513/877/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditujukan kepada beberapa kepala desa di wilayahnya.

Surat itu berisi informasi mengenai Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) yang belum memiliki izin usaha resmi. Camat meminta para kepala desa menyampaikan kepada warga yang bekerja sama dengan KOIN untuk menghentikan kerja sama.


Koperasi KOIN merupakan operator dari program Ngingu yang bergerak pada bidang penggemukan domba. Karena merasa nama baiknya tercemar, pihak KOIN melayangkan somasi melalui kuasa hukum mereka dari Kantor Hukum Indarto & Rekan.

“Faktanya, KOIN telah memiliki izin usaha sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat dari Camat Ngombol berdampak sangat merugikan bagi KOIN, karena menimbulkan keragu-raguan pihak yang menjalin kerja sama dengan KOIN, sehingga berpotensi menganggu pelaksanaan program kerja KOIN,”  kata Wahyu Rudy Indarto, salah seorang pengacara KOIN saat dikonfirmasi usai pertemuan di Kantor Camat Ngombol.


Melalui siaran pers ke koranbernas.id, Jumat (19/2/2021), KOIN menyampaikan pada pertemuan yang dihadiri Camat Nurfiana, Tim Kuasa Hukum KOIN, Direktur Kemitraan KOIN Moh Ali Rif'an dan koordinator mitra KOIN wilayah Ngombol, Supeno, telah dicapai kesepakatan.

“Sesudah diperlihatkan dokumen-dokumen terkait legalitas dari KOIN, veliau mengakui kekhilafannya dan meminta maaf atas beredarnya surat tersebut dan menyatakan telah mencabut surat tersebut. Kedua belah pihak setuju bekerja sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Purworejo, khususnya para petani yang bekerja sama dengan KOIN,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Nurfiana mengatakan suratnya telah dicabut pada 5 Oktober 2020. Dia tidak menembuskan surat tersebut kepada pihak KOIN, sehingga terbitlah somasi tersebut.

“Surat saya ditujukan kepada enam Kades yaitu Girirejo, Keburuhan, Seboropasar, Kumpulsari, Kalitanjung dan Jombang. Kemudian karena ada pemberitaan yang isinya membantah KOIN belum berizin, kami telah mencabut surat tertanggal 28 September 2020 tersebut. Intinya semua sudah sepakat dan tidak ada lagi persoalan,” kata Nurfiana.

Direktur Kemitraan KOIN, Moh Ali Rif'an, menambahkan perusahaannya legal, berbadan hukum, perizinan serta OSS telah terpenuhi. “Kami sampaikan tidak ada masalah. Semoga klarifikasi ini meredam gejolak di masyarakat,” kata Ali Rif'an. (*)



SHARE
'

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini