Rabu, 29 Sep 2021,


jangan-sampai-ke-kraton-jogja-pakai-visaRektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian Wahyudi (tengah) menyampaikan paparannya terkait Pekan Pancasila dan Bela Negara di kampus setempat, Senin (29/10/2018). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)


yvesta
Jangan Sampai ke Kraton Jogja Pakai Visa

SHARE

KORANBERNAS.ID -- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Tidak ada sistem selain Pancasila yang tepat jadi ideologi bangsa ini.


Namun saat ini NKRI dirongrong berbagai ideologi yang ingin mengganti Pancasila dengan negara khilafah seperti yang dilakukan HTI. Meski sudah dibubarkan melalui Peraturan Perundang-undangan (perpu) Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 16 Tahun 2017 yang disahkan PTUN pada 7 Mei 2017, keberadaan organisasi tersebut masih saja ada, bahkan terang-terangan memecahbelah persatuan keberagaman Indonesia.


“Yang terjadi sekarang adalah perpecahan dari sisi ideologis. Padahal yang paling mahal dari dari menjaga nkri adalah persatuan. Ini yang perlu dijaga,” papar Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian Wahyudi di kampus setempat, Senin (29/10/2018) terkait Pekan Pancasila dan Bela Negara dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda 2018.

Menurut Yudian, bila perpecahan terjadi dikhawatirkan Indonesia akan jadi seperti negara-negara yang dikuasai orang-orang seperti anggota HTI. Negara yang dibangun dari banyak latar belakang kerajaan ini pun bisa jadi akan kembali pada masa lalu.


“Jangan sampai ke kraton cirebon, solo atau jogja pakai visa karena terjadi perpecahan seperti yang diinginkan organisasi-organisasi terlarang itu. Bila persatuan hilang maka hancurlah indonesia ,” tandasnya.

Karena itulah UIN Suka menyikapi persoalan ideologi secara tegas. Tidak ingin lagi kecolongan laiknya pengibaran bendera HTI di kampus tanpa ijin, kampus tersebut mencoba menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Berbagai upaya pun dilakukan pihak kampus, mulai dari mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara hingga penguatan Pancasila melalui program asrama bagi mahasiswa baru selama dua semeter pertama.

“Mahasiswa baru dikenalkan dengan islam moderat yang mampu berbaur dalam berbagai hal. Mahasiswa diajak dialog tentang hubungan islam dengan pancasila dan nkri,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rektor, pihak kampus pun menindak tegas dosen dan karyawan yang masih terlibat dalam organisasi terlarang. Bila masih ngotot, mereka diancam untuk dipecat atau dikeluarkan dari kampus.

Sedangkan untuk mengantisipasi stigma negatif kampus yang sering melakukan aksi demo secara anarkis, rektorat mengambil kebijakan menutup semua pintu gerbang bila terjadi demo. Sebab dari pengalaman demo besar yang terjadi pada 1 Mei saat peringatan Hari Buruh, demo mahasiswa ditunggangi pihak-pihak tertentu yang ingin memecahbelah bangsa.

“Saya masih tidak habis pikir ada tulisan bunu sultan. Kami sampai sowan ke sultan untuk minta maaf karena demo tersebut. Kami tidak melarang unjuk rasa tapi harus dilakukan teratur dan disiapkan jalurnya,” tandasnya.

Undang Kedua Kubu Capres

Rektor menambahkan, dalam Pekan Pancasila dan Bela Negara pada 27 Oktober hingga 3 November 2018, berbagai acara diselenggarakan. Mulai dari seminar, dialog, pertunjukan seni, lomba dan pelatihan bela negara.

Rencananya sejumlah pejabat negara diundang sebagai narasumber dalam seminar yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Sebut saja para menteri Kabinet Kerja, Sri Sultan HB X, Prof Mahfud MD. Pihak kampus juga mengundang Presiden RI, Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden (cawapres) KH Ma’aruf Amin.

Narasumber lain dari opisisi pemerintah juga diundang untuk menyampaikan paparannya. Sehingga kampus tidak dianggap berat sebelah karena mengutamakan kedatangan Presiden dan jajaran kabinetnya.

“Ini kan tahun politik, kami ingin berimbang dengan mengundang dari kedua kubu capres dan cawapres,” imbuhnya.(yve)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini