atas1

Ini Putusan PN Bantul Soal Gugatan Praperadilan Polres

Senin, 27 Mei 2019 | 18:46:57 WIB, Dilihat 689 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Ini Putusan PN Bantul Soal Gugatan Praperadilan Polres Sidang putusan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka dengan termohon Polres Bantul di Pengadilan Negeri Bantul, Senin (27/5/2019). (sari wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Para Penari Hibur Penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta


KORANBERNAS.ID -- Seorang pemborong, Sutoto Hermawan (45) warga Jalan Srandakan Km 01 Nomor 28 Karangasem Desa Gilangharjo Pandak Bantul, menggugat Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Rudy Prabowo  SH SIK cq Polres Bantul terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penggelapan.

Melalui sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (27/5/2019), dengan hakim tunggal Laili Fitria Titin SH, Polres Bantul dinyatakan menang.

Pihak pemohon atau penggugat diwakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa dipimpin Direkturnya Thomas Nur Ana Edi Dharma SH. Sedangkan pihak Polres Bantul diwakili BidKum Polda DIY, Heru Nur Cahya SH.

Pada sidang yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut hakim Laili memutuskan penetapan tersangka telah melalui prosedur dan tahapan sesuai aturan hukum yang ada.

“Barang bukti yang disertakan juga memenuhi syarat sesuai aturan hukum. Maka permohonan praperadilan dari pemohon dinyatakan ditolak,” kata Laili sembari mengetuk palu tanda berakhirnya sidang.

Thomas mengatakan  menerima keputusan tersebut. “Kami menghormati keputusan,” katanya. Kendati mereka memiliki keyakinan harusnya ketika suatu kasus masih dalam proses perdata, maka proses pidananya harus ditunda.

Hal itu  mengacu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”).

Dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan: Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Adapun  kronologi kejadian, pada  29 Maret 2018 Sutoto dikontrak seseorang bernama Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih alias Rita untuk membangun rumah lantai 2 dengan nilai pembangunan Rp 600 juta di Dusun Kaligondang  Gedongan RT 003 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul.

Hal itu  tertuang  dalam kontrak kerja  (akna notariil) di depan notaris  Tri Wahyuni SH dan disepakati uang muka 50 persen atau Rp 300 juta.

“Rita tidak membayar sesuai klausul  tapi hanya membayar Rp  220 juta artinya ada wanprestasi. Namun hal ini tidak apa-apa, karena klien kami kemudian  tetap mengerjakan,” katanya.

Kemudian Sutoto membeli material serta mulai melakukan  pembangunan ditandai peletakan batu pertama  29 Juli 2018.

Seminggu kemudian Rita meminta cancel serta meminta pengembalian uang yang telah diberikan. Sutoto tidak masalah dan semua harus dikembalikan ke kontrak kerja yang telah disepakati.

Ketika ada pembatalan disepakati ada penalti 5 persen (dari nilai kontrak Rp 600 juta) atau senilai Rp 30 juta. Kemudian dikurangi pembelian material Rp 40 juta, sehingga total uangnya berkurang Rp 70 juta.

“Itu artinya jika mengacu kepada kontrak kerja tinggal mengembalikan Rp 150 juta. Namun Rita meminta Rp 330 juta   karena dia menghitung kompensasinya juga. Karena tidak ada titik temu, dalam klausul kontrak disepakati jika ada kasus akan diselesaikan di PN Bantul. Maka tanggal 15 April 2019 kami melakukan gugatan perdata,” katanya.

Seminggu kemudian  muncul ada penetapan dari tersangka dari Polres Bantul dengan dugaan penggelapan dengan tersangka Sutoto.

Padahal dalam hal ini ada beberapa hal yang mereka  soroti. Pertama, kasus ini perkara murni perdata yang timbul  dari akta keperdataan. Kedua, perkara ini sudah diperiksa di PN Bantul secara perdata nomor 33/PDTG/2019 tertanggal 15 April.

Ketiga, nominal yang dituduhkan tidak sesuai fakta yang ada. Karena mereka punya bukti transfer Rp 220 juta kenapa kemudin muncul dugaan  penggelapan Rp 330 juta. “Kami akan teruskan untuk sidang perdatanya,” katanya.

Sementara Heru Nur Cahya SH dari Bidkum Polda DIY mengatakan sebelum menetapkan tersangka mereka telah melalui prosedur yang benar. Termasuk barang buktinya juga mereka sertakan. (sol)



Minggu, 26 Mei 2019, 18:46:57 WIB Oleh : Sholihul Hadi 596 View
Para Penari Hibur Penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta
Sabtu, 25 Mei 2019, 18:46:57 WIB Oleh : Redaktur 651 View
Korem Wijayakusuma Tak Henti Bagikan Takjil Gratis
Sabtu, 25 Mei 2019, 18:46:57 WIB Oleh : Sholihul Hadi 616 View
Kala Anak-anak Panti Asuhan Merindukan Gajah

Tuliskan Komentar