atas

Ini Dia Aturan Baru BPJS

Jumat, 08 Feb 2019 | 23:11:21 WIB, Dilihat 712 Kali - Oleh W Asmani

SHARE


Ini Dia Aturan Baru BPJS Seminar Ilmiah tentang Ginjal, oleh dr Iri kuswadi SpPD(KG), dalam Peringatan Hari Ulang Tahun RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, ke 37, di rumah sakit setempat Jumat (8/2/2019). (W asmani/koranbernas.id)

Baca Juga : SIFFEX 2019 Seriusi Pasar Lokal


KORANBERNAS.ID --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai memberlakukan aturan baru. Peserta BPJS mandiri yang melakukan rawat inap hanya boleh naik 1 kelas diatas.

Direktur Utama  RSUP Dr. Sardjito, Dr. dr. Darwito, SH. Sp.B(K) Onk, disela acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke 37 di rumah sakit tersebut, Jumat (8/2/2019) mengungkapkan aturan baru BPJS Kesehatan tersebut, mulai berlaku pada Senin  (4/2/2019) lalu.

Darwito menyebutkan, jika pasien BPJS di kelas 3, maka untuk rawat inapnya hanya boleh naik setingkat diatasnya, yaitu kelas 2. Demikian pula bila pasien BPJS kelas 2 hanya boleh naik tingkat ke kelas 1.

"Untuk peserta BPJS yang kaya dan memilih kelas 3, untuk aturan sekarang sudah tidak bisa memilih rawat inap kelas VIP," kata dia.

Menurut Darwito, sekarang pasien tidak bisa sewena-wena menginginkan rawat inap di VIP. Ada aturan khusus yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan. 

RSUP Dr. Sardjito, lanjutnya sudah siap memberlakukan aturan baru pelayanan baru BPJS tersebut. Rumah sakit yang dipimpinnya menyediakan kelas 3 untuk 300 pasie, kelas 2 sekitar 100 pasien, kelas 2 sekitar 100 pasien, kelas 1 sekitar 100 pasien dan untuk VIP sekitar 100 pasien.

Terkait dengan tunggakan pembayaran BPJS, pihaknya tidak masalah. Sebab RSUP Dr. Sardjito, sebagai rumah sakit pemerintah tetap mendapatkan pembayaran tunggakan.

"Jka BPJS belum bayar kami bisa pergunakan  dana talangan. Insya Allah tidak mengganggu mekanisme," jelas Darwito.

Sementara Kepala Bagian Humas RSUP Dr. Sardjito, Banu Hermawan, menjelaskan aturan baru BPJS tersebut diterbitkan per 15 Januari 2019 dan diberlakukan  4 Februari 2019 lalu.

"Ada masa sosialisasi supaya masyarakat memahami aturan tersebut," jelas Banu.

Sosialisasi dilakukan agar masyarakat tidak seenaknya sendiri naik kelas saat rawat inap.

Misalnya bila pasien memaksa naik ke kelas VIP maka harus membayar 100 persen.

"Peraturan ini dibuat untuk memenuhi asas keadilan semua kalangan," terang dia.

Banu menambahkan, penanganan pasien saat ini dilakukab dengan layanan Fast  Track (super cepat), sehingga pasien bisa hanya 2 sampai 3 hari rawat inap di rumah sakit. Misalnya, kasus bedah dengan managemen  layanan Fast Track, pasien menyiapkan diri, pihak medis menyiapkan rencana tindakannya agar cepat segera teratasi.

"Jika pasien BPJS dalam rawat inap sesuai kelasnya, maka  segera mendapatkan kamar", ungkapnya.

Untuk pembayaran BPJS, lanjut Banu menggunakan sistem INA CBGs (Indonesia Case Base Groups). Yaitu sistem 'paket' , berdasarkan penyakit yang diderita.

Misal pasien kelas 3, dengan penyakit typus, rawat inap naik ke kelas 2,  maka INA CBGs dikelas 3 sebesar Rp 5 juta, dan INA CBGs  kelas 2 sebesar Rp 7 juta. Jumlah itu tinggal dikurangi,  maka pasien membayar Rp 2 juta.

Tetapi, jika pasien kelas1, rawat inap naik ke VIP, maka pasien harus membayar sebesar 70% dari INA CBGs. Misalnya INA CBGs di kelas VIP sebesar Rp 10 juta, maka pasien membayar Rp 7 juta.(yve)

 


Jumat, 08 Feb 2019, 23:11:21 WIB Oleh : Nila Jalasutra 227 View
SIFFEX 2019 Seriusi Pasar Lokal
Jumat, 08 Feb 2019, 23:11:21 WIB Oleh : Nila Jalasutra 199 View
Pokjanal DBD Kampanyekan PSN Antisipasi Ledakan DBD
Jumat, 08 Feb 2019, 23:11:21 WIB Oleh : W Asmani 285 View
Kepsek SMP N 8 Janji Pelajari Tatib

Tuliskan Komentar