atas1

Indonesia Terancam Hancur Karena Kebijakan PMA 100 Persen

Kamis, 06 Des 2018 | 20:37:35 WIB, Dilihat 3288 Kali - Oleh Surya Mega

SHARE


Indonesia Terancam Hancur Karena Kebijakan PMA 100 Persen ilustrasi

Baca Juga : Ini Sebab Persaingan Proliga 2019 Tambah Sengit


KORANBERNAS.ID--Rencana Pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, salah satunya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata, atau dengan kata lain terbuka 100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Umumnya mereka menolak dengan bermacam alasan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

“Tidak perlu ditambah lagi. Mestinya malah dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67 persen di sektor TI dan 49 persen di sektor energi seperti yang berlaku saat ini, sudah sangat terbuka. Mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” kata Wisnu dalam rilisnya, Kamis (06/12/2018).

Wisnu mengatakan, bangsa ini harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan demikian.

“Implikasi dari hal tersebut, pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunikasi dan Energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah pasal 33 UUD Tahun 1945,” lanjut Wisnu.

“Kita bisa bayangkan, apabila penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi bergerak, penyelenggaraan jasa konten dan aplikasi, pengelolaan energi di hulu serta pengelolaan energi hilir sepenuhnya dikuasai asing, maka negara ini seperti menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Karena kita tahu betapa pentingnya sektor telekomunikasi dan energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, social budaya, bahkan pertahanan keamanan negara. Apa jadinya apabila misalnya nomor-nomor telepon para pejabat negara terregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing 100 persen?,” katanya.

Ketua FSP Serikat BUMN Strategis yang membawahi Serikat Pekerja di Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN ini kemudian menambahkan, satu-satunya kekuatan yang miliki dalam rangka mempertahankan kedaulatan adalah kepemilikan modal.

Saat ini, ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk teknologi telekomunikasi dan energi sangat tinggi. Jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat dikatakan hamper seluruhnya adalah produk import.

“Kalau produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100% saat mendirikan perusahaan jasa turunan produk-produk tersebut, kita tunggu saja hancur negara ini,” lanjutnya.

Khusus untuk sektor telekomunikasi/ICT, saat inipun dengan pemodalan maksimal 67 persen asing, sumbangan kepada defisit neraca perdagangan di bidang ini sekitar Rp 2,3 triliun. “Itu karena kita belum bisa memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Harusnya pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mendorong dan menumbuh kembangkan industri sehingga dapat mengurangi defisit, bukannya membebaskan kepemilikan sampai 100% kepada asing, yang pasti akan membuat defisit semakin membengkak karena impor akan semakin banyak,” pungkas Wisnu. (SM)



Kamis, 06 Des 2018, 20:37:35 WIB Oleh : Rosihan Anwar 804 View
Ini Sebab Persaingan Proliga 2019 Tambah Sengit
Kamis, 06 Des 2018, 20:37:35 WIB Oleh : Masal Gurusinga 510 View
Ini Cara Pemdes Jemawan Tingkatkan PAD
Kamis, 06 Des 2018, 20:37:35 WIB Oleh : W Asmani 643 View
Ikuti Filosofi Jokowi, Kampus Muallimin Dibangun

Tuliskan Komentar