atas1

Gara-gara SK Dirjen, KBIH se-Indonesia Galau

Selasa, 09 Apr 2019 | 00:21:15 WIB, Dilihat 8868 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Gara-gara SK Dirjen, KBIH se-Indonesia Galau H Suwardi (kiri) didampingi H Suwandi DS menyampaikan keterangan, Senin (8/4/2019), terkait turunnya SK yang mengatur kloter berdasarkan zonasi. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Prabowo Dihadiahi Ketela Saat Kampanye di Jogja


KORANBERNAS.ID – Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) baru saja mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Gara-gara SK No 131 Tahun 2019 itulah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Indonesia merasa galau.

Ini karena SK yang mengatur tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah itu, terdapat diktum yang dikhawatirkan mereduksi peran KBIH yang sudah melakukan bimbingan minimal selama 15 kali pertemuan sejak beberapa bulan sebelum jamaah calon haji berangkat ke Tanah Suci.

“Saat ini KBIH terzalimi dengan adanya SK Dirjen PHU,” ungkap H Suwardi, Ketua Forum Komunikasi (Forkom) KBIH DIY pada konferensi pers di RM Ny Suharti Gedongkuning Yogyakarta, Senin (8/4/2019) petang.

Didampingi sekretarisnya, H Suwandi DS serta beberapa perwakilan KBIH di provinsi ini, lebih jauh Suwardi menjelaskan dengan pola semacam ini maka jamaah yang sudah tergabung dalam suatu KBIH tidak bisa bersatu dalam satu kelompok terbang (kloter), melainkan terpencar-pencar sesuai wilayah domisili.

Padahal sebelumnya para jamaah calon haji itu minimal 12 bulan sudah terkondisikan berada di satu KBIH. Konsekuensinya, pembimbing KBIH tidak bisa meneruskan bimbingan kepada jamaah.

Sesuai Keputusan Dirjen PHU Nomor 131 Tahun 2019, pemberian bimbingan oleh kelompok bimbingan kepada jamaah haji dilakukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia.

Suwandi menambahkan, pola yang selama ini sudah berjalan terbukti membawa banyak kemudahan bagi para jamaah maupun Kemenag.

Dia mempertanyakan apa keuntungan Kemenag menyusun kloter berdasarkan zonasi. “Jika penyusunan menurut nomor porsi, isa sak regu wong tua kabeh isine. Bisa perempuan semua isinya,” kata dia.

Selama ini, KBIH sudah menyusun regu berdasarkan pertimbangan yang tertata dan matang. Antara lain menggunakan perbandingan 4:6, satu regu diisi jamaah berdasarkan berusia tua dan muda.

Sebaliknya dengan sistem zonasi, jamaah tak sekadar kebingungan tetapi juga sulit berinteraksi. Bisa jadi pula, dengan zonasi maka jamaah  jompo dan jamaah yang memakai kursi roda ngumpul jadi satu.

“Kalau begini, siapa yang tanggung jawab. Itu yang terjadi jika penyusunan kloter berdasarkan zonasi dan nomor porsi. Dirjen PHU tidak mentaati SK-nya sendiri. Mengingkari SK-nya sendiri,” tandasnya.

Saat ini kuota haji DIY sejumlah 3.131. Sekitar 200 orang sampai 300 orang tidak mengikuti KBIH, paling banyak di Sleman. Sedangkan Bantul sedikit saja.

Dengan kata lain, 93 persen jamaah calon haji lebih merasa nyaman bergabung ke KBIH karena merasa mantap dan terlindungi.

Konferensi pers Forkom KBIH DIY menyikapi SK Dirjen PHU Kemenag. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Tidak efektif

Dengan zonasi, dikhawatirkan satu kloter berjumlah 360 orang jamaah hanya dilayani oleh 8 orang petugas. Dapat dibayangkan betapa repotnya dan tidak efektifnya petugas itu sendiri, dengan rasio perbandingan seorang petugas melayani 50 jamaah.

Berdasarkan kondisi itulah, Forkom KBIH DIY menyampaikan pernyataan sikap yang dikirim ke Presiden RI, Menteri Agama, Irjen Kemenag, Komisi 8 DPR RI, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Fokom KBIH Pusat, Kakanwil Kemenag DIY serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se DIY.

Pertama, Forkom KBIH DIY meminta Dirjen PHU menunda terlebih dahulu penerapan pengkloteran berbasis zonasi wilayah, khususnya menyangkut Nominatif Kloter yang disusun berdasarkan kabupaten/kota yang diurutkan per kecamatan sesuai kode pos dan nomor porsi dalam satu kode pos.

Kedua, meminta Dirjen PHU mengkaji lebih jauh tentang Nominatif Kloter dan melakukan simulasi terlebih dahulu di setiap wilayah.

Ketiga, meminta Kasi PHU Kantor Kemenag Kabupaten/Kota agar pengkloteran berkoordinasi lagi dengan KBIH.

Keempat, meminta jaminan ke Dirjen PHU, Kabid PHU Kanwil Kemenag DIY dan Kasi PHU Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, jika terpaksa dilakukan penyusunan kloter berbasis zonasi maka akan lebih baik dibandingkan dengan penyusunan kloter berdasarkan usulan KBIH.

“Jika Dirjen PHU, Kabid PHU dan Kasi PHU Kabupaten/Kota se-DIY tidak bersedia memberikan jaminan tertulis maka Forkom KBIH DIY mendesak agar SK Dirjen PHU No 131/2019 ditinjau kembali,” kata Suwandi membacakan poin keenam pernyataan sikapnya itu.

Sebenarnya, Forkom KBIH DIY sudah memperoleh jawaban tertulis dari Kemenag atas surat yang dikirimkan pada 26 Maret 2019.

Pada surat jawaban yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Direktur Bina Haji H Khoirizi H Dasir itu disebutkan, masalah zonasi merupakan kebijakan yang dilakukan melalui kajian mendalam dan sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut H Khoirizi H Dasir, kloter berbasis zonasi/wilayah dimaksudkan agar terwujud pengisian kloter secara tertib, transparan dan akuntabel berdasarkan asas keadilan serta menjamin kepastian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji reguler.

Pada surat balasan itu disebutkan pula, tujuan kloter berbasis zonasi/wilayah untuk mengatur mekanisme pengisian kloter, memudahkan koordinasi dan bimbingan jamaah haji, memberikan kepastian manifes penumpang untuk maskapai serta memberikan kepastian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Bagi Forkom KBIH DIY, surat jawaban itu belum memuaskan. Keberadaan KBIH adalah legal sebagaimana diatur dengan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta operasionalnya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Untuk itu, Forkom KBIH DIY terbuka melakukan dialog dengan jajaran Kemenag namun apabila tidak berhasil siap menggunakan jalur resmi sesuai peraturan yaitu melalui Ombudsman maupun PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). (sol)



Senin, 08 Apr 2019, 00:21:15 WIB Oleh : Sholihul Hadi 1006 View
Prabowo Dihadiahi Ketela Saat Kampanye di Jogja
Minggu, 07 Apr 2019, 00:21:15 WIB Oleh : Nila Jalasutra 533 View
Dua Persen Penduduk DIY Derita Katarak
Minggu, 07 Apr 2019, 00:21:15 WIB Oleh : Nila Jalasutra 475 View
Tinggal Tersisa Waktu Sepuluh Hari Lagi

Tuliskan Komentar