atas1

Ganjar Perintahkan Reformasi Birokrasi Total di Kebumen

Jumat, 01 Feb 2019 | 21:38:25 WIB, Dilihat 1626 Kali
Penulis : Nanang WH
Redaktur

SHARE


Ganjar Perintahkan Reformasi Birokrasi Total di Kebumen Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz menandatangani pakta integritas usai dilantik menjadi Bupati Kebumen, Jumat (1/2/2019) di Semarang. (istimewa)

Baca Juga : Disiplin Lalu-lintas Pelajar Sangat Rendah


KORANBERNAS.ID -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengingatkan ada tugas besar dan berat yang harus dilakukan Bupati Kebumen sisa masa jabatan 2016-2021 KH Yazid Mahfudz, agar Kebumen bisa bangkit dan percaya diri.

“Tugas besar itu dimulai dari tumbuhnya sikap pengabdian, kejujuran serta integritas setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga adanya litigasi korupsi,” ungkap Ganjar usai melantik KH Yahya Mahfudz menjadi Bupati Kebumen, Jumat (1/2/2019), di Semarang.

Setelah dilantik, Yazid Mahfudz menandatangani piagam pakta integritas berisi tentang pencegahan dan tidak melakukan korupsi.

Yazid Mahfudz dilantik sebagai Bupati Kebumen setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan dengan tidak hormat HM Yahya Fuad sebagai Bupati Kebumen.

Pemberhentian itu dilakukan menyusul Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Yahya Fuad 4 tahun penjara, karena terbukti menerima gratifikasi pada akhir 2015 sampai semester pertama 2016 sebesar  Rp 12 miliar. Menteri Dalam Negeri memberhentikan Yahya Fuad sejak 22 Oktober 2018.

Ganjar juga berpesan, dalam hal pencegahan korupsi, Pemkab Kebumen perlu koordinasi dan meminta  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi supervisi.

Dengan koordinasi dan supervisi, KPK pasti membantu sehingga pencegahan korupsi bisa berjalan baik.

Upaya  lainnya, setiap pejabat struktural dan staf wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban mengisi LHKPN dimulai dari  eselon II,  III dan IV.

Secara bertahap kewajiban itu berlaku pada PNS staf. “Beri waktu seminggu untuk mengisi LHKN, jangan dilebihkan waktunya,“ kata Ganjar.

Adapun litigasi korupsi terkait dengan apakah pengangkatan seseorang menduduki jabatan tertentu ada jual beli jabatan atau tidak.

Perlu juga dihindari istilah nyengget anggaran (dengan memberi suap), uang taplak, uang kopi untuk mendapatkan anggaran dari pusat. “Itu jadul, tinggalkan, “ ujar  Ganjar.

Politik anggaran juga perlu ditempuh Pemkab dan DPRD Kebumen dengan cara meneliti kembali anggaran-anggaran yang ada.

Apabila terdapat anggaran untuk kegiatan tidak prioritas perlu disisihkan supaya ada efisiensi. Hasil  efisiensi digunakan menambah penghasilan anggota DPRD dan PNS, berupa tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).  Dengan bertambahnya penghasilan praktik korupsi diharapkan berkurang.

Pemerintah Provinsi Jateng siap membantu Pemkab Kebumen jika usulan anggaran ternyata realisasinya  tidak sesuai harapan masyarakat.

Pemprov Jateng siap menghubungkan dengan pemerintah pusat, dengan meninggalkan cara-cara yang selama ini tidak benar seperti nyengget anggaran dengan cara menyuap. (nwh)



Jumat, 01 Feb 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Prasetiyo 799 View
Disiplin Lalu-lintas Pelajar Sangat Rendah
Jumat, 01 Feb 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Prasetiyo 1378 View
KA Joglosemarkerto Kembali Jadi Kamandaka
Kamis, 31 Jan 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Sari Wijaya 1290 View
Siswa-siswi SMAN 2 Bantul Berikan Penampilan Terbaik

Tuliskan Komentar