atas1

Frekuensi di Indonesia Perlu Ditata, Untuk Apa?

Rabu, 17 Okt 2018 | 22:18:54 WIB, Dilihat 1109 Kali
Penulis : Yvesta Putu Sastrosoendjojo
Redaktur

SHARE


Frekuensi di Indonesia Perlu Ditata, Untuk Apa? Para pembicara menyampaikan paparannya dalam Seminar Nasional "Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Sebagai Guidline Pembentukan UU Spektrum Frekuensi Nasional, di University Club UGM, Rabu (17/10/2018). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Seni Itu Indah, Bisa Dinginkan Politik yang Panas


KORANBERNAS.ID -- Frekuensi di Indonesia dinilai masih carut marut. Belum ada penataan spektrum frekuensi hingga saat ini. Padahal spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya dan dengan perolehan Pendapatan Negara Bukan dari Pajak (PNBP) yang tinggi sangat penting. Selama tahun 2006-2016 PNBP spektrum frekuensi dari sektor telekomunikasi mencapai Rp 100 triliun. Kendati begitu, jumlah ini masih jauh dibanding India dengan PNBP mencapai Rp 900 Triliun selama 2010-2016.

Namun hingga kini Indonesia belum mengatur dasar kebijakan spektrum frekuensi. Sementara UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan PP No. 53/2000 dinilai tidak mampu menjamin pengelolaan spektrum frekuensi lintas kementrian.

“Bila dikelola secara profesional, maka spektrum frekuensi berpotensi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan untuk kesejahteraan negara,” ungkap Pakar Kebijakan dan Regulasi Spektrum Frekuensi sekaligus pendiri CITRUS, Dr Ir Asmiati Rasyid dalam Seminar Nasional "Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Sebagai Guidline Pembentukan UU Spektrum Frekuensi Nasional, di University Club UGM, Rabu (17/10/2018).

Menurut Asmiati, spektrum frekuensi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga kini. Karenanya perumusan Undang-Undang Spektrum Frekuensi dan pembentukan Badan Spektrum Frekuensi Nasional mendesak dilakukan.

Perpu Spektrum Frekuensi mengatur pembentukan Badan Pembentukan Spektrum Frekuensi Nasional sebagai institusi pengelola spektrum frekuensi lintas sektoral yang dipimpin orang berkompeten dan jujur. Badan tersebut bisa dibawah Presiden langsung.

Asmiati menyebutkan langkah tersebut perlu diupayakan mengingat peran startegis dan nilai ekonomi spektrum frekuensi semakin meningkat di era ekonomi digital. Spektrum frekuensi telah menjadi rebutan industri penyiaran, telekomunikasi sleuler, internet serta satelit.

“Reformasi kebijakan spektrum frekuensi harus dilakukan,” tandasnya.

Asmiati menambahkan, untuk mengatasi izin spektrum frekuensi yang telah terlanjut banyak diberikan yang berlebihan dari kebutuhan pada sektor telekomunikasi, pihaknya dan Fakultas Hukum UGM mengusulkan sejumlah perubahan mendasar kebijakan untuk dijadikan pertimbangan dalam perumusan UU Spektrum Frekuensi dan pembentukan Badan Spektrum Frekuensi Nasional.

Perubahan yang diperlukan diantarnya perubahan izin spektrum frekuensi penyelenggaraan telekomunikasi seluler dari cakupan nasional menjadi izin per-circle yang akan diklasifikan sesuai dengan karakteristik suatu area/kawasan dan lingkungannnya. Dengan demikian harga izin dimetropolitan akan berbeda dengan kota kecil. Demikian pula dengan jumlah pemain per-circle bisa berbeda-beda.

“Perubahan kebijakan ini ditujukan untuk optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi,membuka peluang pemain-pemain lokal, dan diharapkan akan meningkatkan PNBP lebih signifikan,” jelasnya.

Perubahan izin per-circle, lanjutnya menjadi dasar perumusan UU Spektrum Frekuensi yang mencakup empat prinsip dasar manajemen spektrum frekuensi. Yakni kebijakan alokasi, kebijakan penetapan izin, kebijakan nilai ekonomi, dan pembentukan Badan Spektrum Frekuensi Nasional. Kebijakan satu sama lain saling berkaitan, yang dijadikan guidelines danframework kebijakan dan regulasi yang kredibel, akuntabel dan komprehensif dalam satu kesatuan dalam sistem hukum spektrum frekuensi.

“UU dan Badan Spektrum Nasional sangat diperlukan. Namun hangan sampai nantinya UU dan Badan Spektrum Nasional dibuat justru sesuai pesanan dan kepentingan para pemain swasta dan asing sehingga perlu dikeawal dengan ketat,” tandasnya.

Sementara Dosen Hukum Agraria FH UGM, Dr Jur Any Andjarwati mengatakan terdapat kebutuhan yang mendesak dalam penataan spektrum frekuensi untuk pertahanan dan kemanan. Perebutan Slot Orbit satelit di ranah hukum internasional dan permasalahan minimnya filling slot, ancaman lingkungan serta kondisi alami NKRI, seharusnya sudah cukup memberi desakan pada diri pemerintah untuk segera mengambil kebijakan spektrum frekuensi yang konstruktif.

Pakar Ekonomi, Prof Faisal Basri menyatakan, optimalisasi spektrum radio untuk memacu pertumbuhan yang inklusif sangat penting. Selama tahun 2000 hingga 2014 sektor informasi dan komunikasi selalu tumbuh dua digit. Namun dalam empat tahun terakhir mengalami perlambatan hingga hanya 7 persen pada semester I tahun 2018.

“Sumbangan sektor ini terhadap PDB menunjukkan peningkatan meski masih relatif kecil. Karena memilik multiplier efek yang tinggi, Fasil menegaskan perlunya upaya khusus agar peranannya bisa lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat," ungkapnya.

Sementara Guru Besar Hukum Dagang UGM, Prof MHawin dalam kesempatan itu memaparkan tentang hukum persaingan dan penggunaan spektrum. Ada kemungkinan pembelian spketrum dapat menyebabkan terjadinya distorsi terhadap persaingan usaha.

"Dengan memperbolehkan pelaku usaha untuk membeli spektrum yang lebih banyak akan menyebabkan pelaku usaha tersebut memperoleh posisi dominan baik di pasar spektrum tertentu atau pasar hilir. Posisi dominan tersebut bisa disalahgunakan untuk mendistorsi persaingan," imbuhnya.(yve)



Selasa, 16 Okt 2018, 22:18:54 WIB Oleh : Sholihul Hadi 924 View
Seni Itu Indah, Bisa Dinginkan Politik yang Panas
Senin, 15 Okt 2018, 22:18:54 WIB Oleh : Sholihul Hadi 834 View
Idealnya Basarnas Miliki 10 Ribu Personel
Sabtu, 13 Okt 2018, 22:18:54 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 801 View
Bimasakti UGM Siap Tanding ke Jepang

Tuliskan Komentar