atas1

Dulu Legenda, Kini Penyuluh KB Harus Siap Mental

Selasa, 14 Mei 2019 | 16:10:48 WIB, Dilihat 1960 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Dulu Legenda, Kini Penyuluh KB Harus Siap Mental Sosialisasi Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Selasa (14/5/2019), di Hotel Sahid Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Tak Perlu Operasi Pasar, Harga Bawang Putih Turun


KORANBERNAS.ID – Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dulu merupakan profesi yang melegenda, dikenal di semua lini masyarakat bahkan sampai pelosok desa. Kini, mereka harus siap mental supaya bisa naik pangkat.

Hal itu terungkap pada kegiatan Advokasi & KIE Program KKBPK melalui Sosialisasi Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Selasa (14/5/2019), di Hotel Sahid Yogyakarta.

Selaku narasumber, Kasubdit Tenaga Lini Lapangan Direktorat Lini Lapangan BKKBN, I Made Yudhistira, di hadapan 260 peserta sosialisasi mengatakan PKB berbeda dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Meski keduanya sama-sama melegenda sejak era 1970-an namun PLKB lebih terkenal. Bedanya adalah seorang penyuluh KB pasti menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan PLKB bukan PNS.

“Penyuluh KB pasti PNS. Lebih terkenal PLKB daripada PKB, padahal dua itu istilah yang berbeda. PLKB menjadi legenda sejak 1970 sebagai pelaksana untuk non-PNS,” ujar Made.

Di beberapa daerah sebutan PLKB tidak sama. Di daerah Jawa Barat (Jabar) mereka disebut TPD  (Tenaga Penggerak Desa). Di wilayah lain muncul istilah honda atau honorer daerah bahkan juga disebut tenaga kontrak.

Menurut Made, hadirnya peraturan baru yaitu Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, membawa konsekuensi para penyuluh KB saat pertama kali masuk PNS menggunakan ijazah SMA, mereka sekarang disyaratkan harus berpendidikan minimal Diploma 3 (D3).

Ini dimaksudkan supaya profesi mereka sesuai standar kompetensi maupun jabatan fungsionalnya. “Berdasarkan aturan baru Permenpan-RB, PKB minimal harus berpendidikan D3. Pertanyaan saya, masih ada kelompok SLTA? Saya akan lihat ada berapa banyak,” ungkapnya.

Sejumlah peserta yang memenuhi ruangan Indraprasta hotel tersebut terlihat mengacungkan tangannya.

Made menambahkan, pihaknya  akan terus mendorong penyuluh KB supaya melanjutkan pendidikan selama-lamanya delapan tahun.

Apabila tiga tahun lagi pensiun apakah harus mengikuti pendidikan D3? Made mengatakan hal itu tidak masalah.

Nggak masalah kalau mau menambah ilmu. Jabatan memiliki konsekuensi pada pekerjaan dan pekerjaan konsekuensinya ada pada hasilnya,” kata dia.

Dra Ita Suryani M Kes. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Siap mental

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan DIY, Dra Ita Suryani M Kes, menambahkan pada Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2018 diatur secara teknis pengajuan angka kredit. Hal ini berbeda dengan aturan lama.

“Di situ ada ketentuan yang baru. Seorang PKB harus mengajukan angka kredit. Perbedaannya sangat banyak, secara teknis saya tidak bisa menjelaskan, tetapi sangat signifikan, sehingga dipandang penting PKB harus mengetahui,” ungkapnya kepada wartawan.

Melalui sosialisasi kali ini diharapkan PKB memiliki kesiapan mental sewaktu mengurus proses kenaikan pangkat.

Dengan kata lain, walau nasib mereka sedang sulit namun tidak boleh tergantung pada orang lain melainkan harus aktif mengurus Dupak (Daftar Usulan Angka Kredit). Daftar itulah yang di kemudian hari dilihat oleh tim penilai.

Setelah ditentukan nilainya baru ditentukan angka kredit. Dengan begitu semua kegiatan yang harus dilakukan oleh PKB sesuai dengan jenjang jabatan.

Ita Suryani menegaskan, informasi mengenai peraturan yang baru ini sangat penting sebab akan menentukan nasib mereka sekaligus untuk memotivasi kinerja.

Dengan mengikuti sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman secara utuh. “Ini berbeda kalau sekadar membaca Permenpan itu sendiri-sendiri. Tanpa ada interpretasi dan fasilitasi maka hasilnya akan sangat berbeda,” tambahnya.

Soal standardisasi, Ita menyebutnya sebagai kepastian. “Itu pasti. Penyuluh KB itu profesi, ya harus terstandardisasi,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai kemajuan teknologi saat ini, dia menegaskan para Penyuluh Keluarga Berencana tidak boleh meninggalkan kegiatan tatap muka dengan kelompok masyarakat.

“Dulu semuanya dilakukan face to face, melalui pertemuan. Sekarang masyarakat kususnya remaja lebih senang lewat sosial media (sosmed),” ungkapnya.

Penggunaan sosmed memang tidak bisa dihindari namun memiliki kelemahan. Seorang penyuluh KB harus bisa menempatkan dirinya kapan menggunakan sosmed dan kapan harus berjumpa dengan kelompok masyarakat.

“Sosmed tidak bisa intens. Isu-isu tidak bisa digali secara dalam. Dengan face to face sesuatu yang tidak diketahui masyarakat bisa dijadikan bahan informasi dan diklarifikasi,” kata dia.

Khusus di Provinsi DIY masih terdapat 35 persen atau 65 orang penyuluh KB yang perlu didorong untuk menembus sertifikasi.

“Kita kita juga tidak tinggal diam,  melakukan fasilitasi dan melatih mereka. Yang utama adalah sertifikasi dulu. Inovasi itu bagian dari strategi bagaimana PKB melakukan pekerjaannya,” paparnya. (sol)



Senin, 13 Mei 2019, 16:10:48 WIB Oleh : Masal Gurusinga 767 View
Tak Perlu Operasi Pasar, Harga Bawang Putih Turun
Senin, 13 Mei 2019, 16:10:48 WIB Oleh : Sari Wijaya 839 View
Bawaslu Bantul Usut Suara Caleg yang Raib
Senin, 13 Mei 2019, 16:10:48 WIB Oleh : Sholihul Hadi 485 View
Layanan Humanity Food Truck Standar Hotel Bintang Lima

Tuliskan Komentar