Kamis, 29 Jul 2021,


dua-dinas-di-pemkab-kebumen-diusulkan-dilikuidasiRapat Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (nanang w hartono/koranbernas.id)


Nanang W Hartono
Dua Dinas di Pemkab Kebumen Diusulkan Dilikuidasi

SHARE

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Dua dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen Jawa Tengah yang mengurus sektor perhubungan dan pendapatan diusulkan dilikuidasi menjadi bidang.


Ini terungkap di dalam draft Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diberikan Panitia Phusus (Pansus) DPRD Kebumen kepada peserta rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (17/6/2021).


Urusan perhubungan menjadi bidang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Perhubungan. Sedangkan urusan pendapatan menjadi bidang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dalam draft raperda itu terdapat 16 dinas dan 3 badan serta 26 kecamatan Tipe A.

Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  Bagus Setyawan, mengatakan ada dua hal perbedaan yang tajam antara eksekutif atau pengusul raperda dengan pansus.


Eksekutif mengusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap tipe B. Sedangkan pansus berpendapat dinas ini menjadi tipe A.

Di dalam draft pula, dinas itu menjadi tipe A dengan adanya penambahan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Artinya, urusan penataan ruang diurus satu bidang. Sebelumnya urusan penataan ruang berada di Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kebumen.

Eksekutif mengusulkan Badan Pendapatan Daerah dibubarkan kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pansus berpendapat, badan itu dipertahankan agar pendapatan daerah lebih optimal.

Menurut Bagus, pada akhir pembahasan raperda diharapkan ada kesepakatan pengusul dan pansus yang bisa menguntungkan semua pihak.

Pelaksana tugas Asisten 1 Sekda Kebumen Edi Riyanto mengatakan, pembentukan raperda itu salah satunya untuk menghemat anggaran.

Perangkat daerah sebagaimana terdapat di dalam raperda itu akan menghemat belanja modal. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi alasan pembentukan susunan perangkat.

Peserta RDP, Syarifudin dari Universitas Putra Bangsa Kebumen mempertanyakan ke DPRD Kebumen seputar visi dan misi pembentukan raperda itu. “Ini bukan raperda inisiatif DPRD, pertanyaan itu saya serahkan pengusul untuk menjawab,” kata Bagus Setyawan. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini