Selasa, 18 Mei 2021,


dprd-purworejo-rapat-tertutup-bahas-dana-bos-yang-janggalSuasana sebelum RDP Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo dengan Disdikpora dan Kepala SD. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
DPRD Purworejo Rapat Tertutup Bahas Dana BOS yang Janggal

SHARE

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo memenuhi janjinya mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) beserta perwakilan kepala Sekolah Dasar (SD).


Rapat dengan agenda pembahasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja kali ini berlangsung tertutup, Kamis (22/4/2021), di Ruang Komisi IV DPRD setempat.


Rapat dihadiri Ketua Komisi IV Rani Sumadiyaningrum dan Wakilnya Muhammad Abdullah serta para anggota, Kepala Disdikpora Sukma Widi Harwanto beserta staf maupun beberapa perwakilan Kepala SD.

Pertemuan DPRD dengan mitra kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan terkait mencuatnya informasi adanya dugaan kejanggalan pembelanjaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020.


Belasan awak media tidak diperkenankan mengikuti dan mendengarkan rapat yang belakangan santer diisukan terjadi dugaan korupsi dalam proses pengadaannya.


Jumlah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja untuk SD sebanyak 105, untuk SMP 4 total 109, masing-masing menerima sebesar Rp 60 juta.


Para awak media hanya duduk-duduk di depan ruang rapat Komisi IV DPRD dan menunggu pembahasan selesai untuk wawancara.

Meski sudah menunggu cukup lama hingga rapat selesai, Kepala Disdikpora Purworejo Sukmo Widi Harwanto maupun beberapa kepala sekolah tetap saja tidak bersedia menyampaikan keterangan saat keluar dari ruang rapat.

“Silakan wawancara dengan DPRD,” katanya sembari jalan membelah kerumunan wartawan yang menunggunya di depan pintu rapat.

Hal serupa juga dilakukan empat kepala SD yakni SDN Tridadi Kecamatan Loano, SDN Purbowono Kecamatan Kaligesing, SDN Prapaglor Kecamatan Pituruh dan SDN Karanggedang Kecamatan Bruno. Mereka enggan memberikan keterangan kepada wartawan. “Silakan cek ke Kejaksaan saja,” ujar seorang Kepala SD yang hadir mengikuti rapat tersebut.

Ketua Komisi IV Rani Sumadyaningrum dimintai konfirmasinya terkait kenapa rapat digelar tertutup, dia tidak mau memberikan keterangan. “Silakan tanya saja ke Pak Abdullah,” katanya sambil berlalu.

Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Abdullah menyampaikan alasan rapat digelar tertutup karena pihaknya ingin agar para kepala sekolah maupun kepala dinas dalam menyampaikan pendapatnya dapat lebih terbuka.

“Kami ingin mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jika digelar terbuka, kami khawatir justru mereka akan canggung menyampaikan yang sebenarnya terjadi soal apa yang telah ramai diberitakan media,” ujarnya.

Pihaknya memanggil mereka terkait pelaksanaan belanja progam Bos Afirmasi dan Kinerja. Ada yang menurut mereka benar. Ada yang tidak. “Menurut mereka dalam berita dikatakan barang datang tidak sesuai spek dan terlalu mahal, itu tidak benar,” kata dia.

Di dalam berita disebutkan Kepala SD telah dipanggil Kejaksaan Negeri Purworejo, adalah benar. Mereka memang telah dipanggil kejaksaan.

“Mereka juga telah mengembalikan uang yang disebut-sebut sebagai fee, dititpkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo. Dari empat Kepala SD yang hadir, dua di antaranya telah menitipkan uang fee tersebut ke Kejaksaan,” sebutnya.

Komisi IV menanyakan fungsi Disdikpora dalam program Bos Afirmasi dan Kinerja. Menurut keterangan dinas, pihaknya sebagai pengampu,  karena Ketua Bos Afirmasi dan Kinerja yaitu Wiyonoroto, yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati.

“Hasil rapat ini akan kami laporkan ke Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti. Kami merasa cukup untuk tidak melakukan pemanggilan lagi,” kata Abdulah. (*)


TAGS: DPRD  Purworejo  Dana  BOS 

SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini