desa-harus-mampu-jalankan-fungsi-protokolHari pertama Forkom, peserta mendapat materi Pelaksanaan Manajemen Keprotokolan di Daerah, Pengantar MC dan Etika Keprotokolan. (istimewa)


bid-jalasutra

Desa Harus Mampu Jalankan Fungsi Protokol

SHARE

KORANBERNAS.ID – Selama tiga hari Selasa-Kamis, 16-18 Juli 2019, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan Forum Komunikasi Keprotokolan. Kegiatan itu berlangsung di Aula lantai III Kantor Setda setempat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap tugas dan ruang lingkup keprotokolan.


Baca Lainnya :

Peserta yang diundang sebanyak 60 orang  terdiri dari OPD, Kecamatan, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

”Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan wadah komunikasi bagi aparat keprotokolan dalam melaksanakan tugas serta menyikapi perkembangan keprotokolan,” kata Kabag Humas yang akrab disapa Evy ini.


Baca Lainnya :

Padea hari pertama pelaksanaan forkom, peserta mendapat materi Pelaksanaan Manajemen Keprotokolan di Daerah oleh Kepala Bagian Protokol DIY,  RM Tedjo Purnomo SH dan Pengantar MC dan Etika Keprotokolan dengan narasumber Haryanto SE MM (Kasubag Protokol UGM).

Materi hari kedua yaitu Performance MC & Membangun Kepercayaan Diri dengan narasumber  Ninda Nindiani MA (Principal First Step Training & Consulting) dan  Manajemen Emosi & Motivasi dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja dengan narasumber  Tim Ardhana Human Development and Communication Traning Yogyakarta.

“Untuk hari ketiga atau terakhir, materi yang diberikan yaitu praktik MC dalam Bahasa Indonesia dengan narasumber Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sleman,” tambahnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Arif Haryono yang membuka acara tersebut mengatakan protokol biasanya dipahami sebagai orang atau petugas yang menjalankan fungsi keprotokolan.

Sebenarnya yang dimaksud dengan protokol adalah seperangkat sistem yang menjamin harga diri dan martabat negara di dalam penyelenggaraan acara.

“Setiap kegiatan birokrasi yang melibatkan pejabat atau instansi yang mempresentasikan  kelembagaan negara atau pemerintah harus selalu menggunakan keprotokolan,” jelasnya.

Arif mengatakan Forum Keprotokolan ini dilaksanakan karena banyaknya kegiatan yang memerlukan keprotokolan tidak memungkinkan dikelola semua oleh Bagian Humas dan Protokol.

Diperlukan pengaturan dan pemahaman kegiatan mana yang menjadi bagian dari penyelenggaraan tingkat kabupaten dan mana yang harus dikelola serta dikoordinasikan tingkat kecamatan maupun desa.

“Meskipun di desa tidak terdapat fungsi ketugasan keprotokolan, desa harus mampu menjalankan fungsi keprotokolan di dalam penyelenggaraan acara-acara tertentu di tingkat desa sendiri seperti pelantikan pamong atau kunjungan tamu,” tambah Arif. (sol)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini