atas

Desa Berharap Bisa Akses Danais

Selasa, 09 Apr 2019 | 08:30:00 WIB, Dilihat 222 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Desa Berharap Bisa Akses Danais Sarasehan Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa “Tunggul Jati” di Balai Desa Sumbermulyo, Senin (8/4/2019) sore. (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Gara-gara SK Dirjen, KBIH se-Indonesia Galau


KORANBERNAS.ID--Paguyuban Lurah Desa dan Pamong “Tunggul Jati” Kabupaten Bantul, mengelar sarasehan Peran Partai Politik bagi Desa di Balai Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Senin (8/4/2019) sore.

Acara dihadiri Ketua DPC PDIP Bantul Aryunadi, H Sukardiyono dari Partai Gerindra, H Sapto Saroso dari Partai Nasdem, Wakil Ketua DPRD Bantul Hj Arni Tyas Palupi, sertabeberapa anggota DPRD Bantul dan para pejabat terkait.

Ketua “Tunggul Jati” Kabupaten Bantul, Ani Widayani mengatakan, tujuan sarasehan adalah untuk menyampaikan permasalahan yang ada di desa agar didengar oleh semua pemangku kebijakan di Bantul serta partai politik.

“Persoalan di desa sangat kompleks sehingga kita semua perlu berdiskusi untuk mencari solusinya,”kata Ani.

Diantaranya adalah bagaimana Dana Keistimewaan (Danais) yang sudah berjalan tahun ke-7 bisa dirasakan oleh desa. Karena selama ini, Danais belum bisa dimanfaatkan oleh desa. Nantinya Danais bisa dimanfaatkan untuk pengembangan seni dan budaya bagi desa.

Juga persoalan-persoalan lain, seperti pelaksanaan aturan di desa sebagai aturan turunan dari aturan yang ada di atasnya. Misalnya, adalah PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada pasal 81 ditetapkan penghasilan tetap (siltap) Lurah Desa setara 120 persen dari gaji pokok PNS Golongan ruang II /a (minimal Rp 2.426.640)

Untuk Sekretaris Desa 110 persen dari gaji PNS golongan ruang II/a (minimal Rp 2.224.420). Dan besaran perangkat desa lainya setara gaji pokok PNS golongan II/a atau Rp 2.022.200.

“Aturan ini harus dilaksanakan paling lambat mulai Januari 2020. Padahal setelah dihitung APBDesa ada yang tidak mencukupi di beberapa desa. Ini tentu jadi persoalan,”kata Ani.

Maka hal yang bisa dilakukan selain menaikan Pendapatan Asli Desa (PAD Desa), adalah dengan meminta kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah. Sebab kalau Dana Desa (DD) tidak boleh digunakan untuk siltap tersebut.

Sekretaris “Tunggul Jati”, Marhadi Badrun mengatakan, untuk Danais nantinya digunakan untuk pengembangan seni dan budaya yang ada di masyarakat. Agar semakin berkembang dan terus tumbuh.

“Kalau Danais tidak dialokasikan untuk siltap. Namun langsung ke masyarakat.Tetapi hingga kini untuk pembahasan Danais ke desa di DPRD Bantul belum selesai. Masih ada fraksi yang belum sepakat,”katanya.

Bupati Bantul Drs H suharsono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Assek I, Sri Edi Astuti mengatakan, berawal dari UU Nomor 2 tahun 2011, maka peran parpol adalah untuk membela kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

“Ini artinya bukan hanya memperjuangkan konstituennya, namun juga masyarakat secara luas.Termasuk tumbuhkembangnya pembangunan dan desa,” katanya.

Juga peran bagaimana parpol turut memperjuangkan suara dan kepentingan rakyat desa menjadi kebijakan pembangunan desa.

“Tantangan ke depan semakin berat. Maka diharapkan Parpol dapat mendorong segala proses pembangunan di desa. Parpol seharusnya juga menyerap aspirasi dan memperjuangkannya untuk menjadi kebijakan yang melindungi, memajukan masyarakat dalam kemajuan dan kemakmuran,”katanya. (SM)



Selasa, 09 Apr 2019, 08:30:00 WIB Oleh : Sholihul Hadi 7270 View
Gara-gara SK Dirjen, KBIH se-Indonesia Galau
Senin, 08 Apr 2019, 08:30:00 WIB Oleh : Rosihan Anwar 397 View
TKD Yakin Jokowi Menang 80 Persen di Jogja
Senin, 08 Apr 2019, 08:30:00 WIB Oleh : Redaktur 201 View
Gelar Festival Rakyat, Jokowi Kampanye ke Daerah

Tuliskan Komentar