Jumat, 17 Sep 2021,


dana-bagi-hasil-pajak-tak-transparanAnggota DPD RI Cholid Mahmud. (sholihul hadi/koranbernas.id)


sholihul
Dana Bagi Hasil Pajak Tak Transparan

SHARE

KORANBERNAS.ID – Dana bagi hasil pajak yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah, termasuk ke DIY, dinilai tidak transparan.


Ini terungkap saat berlangsung Rapat Kerja Anggota Komite IV DPD RI dari DIY, Cholid Mahmud, dengan jajaran Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Rabu (7/8/2019), di Gedung Dewan Derwakilan Daerah DIY Jalan Kusumanegara 133 Yogyakarta.

  • Doa Tahlil dari Bantul untuk Mbah Moen
  • Ini Alasan UGM Terjun ke Dusun Wisata Sukunan

  • “Daerah tidak mengetahui berapa sebenarnya pajak yang diperoleh. Provinsi maupun kabupaten/kota ya hanya menerima saja, tetapi bagian segitu itu dari seberapa tidak tahu,” ungkap Cholid Mahmud.

    Berdasarkan masukan yang dia terima, kepada wartawan Cholid menyampaikan, saatnya transparansi dana bagi hasil pajak terus didorong. “Saya kira, sisi transparansi ini memang harus kita dorong agar dana bagi hasil pajak ini lebih terbuka lagi,” ujarnya.

  • Rumah Nelayan Kebumen Dinding Bata Lantai Keramik
  • Wabup Sleman Pimpin Kunjungan ke Belitung

  • Tidak transparannya masalah itu hanya karena aspek komunikasi. Selaku anggota parlemen sudah sewajarnya dirinya mendorong dan mengevaluasi pemerintah pusat untuk bersikap transparan.

    “Sebaiknya dana bagi hasil pajak terbuka. Daerah tidak pernah diberitahu. Harus terbuka. Ini kan duit negara. Tidak bisa disembunyikan,” ungkapnya.

    Rapat kerja dalam rangka Evaluasi Dana Transfer ke Daerah tahun Anggaran 2018 dan 2019 kali ini dihadiri perwakilan Pemerintah DIY yakni Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) dan Paniradya Keistimewaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/ kota diwakili Bappeda serta Dinas Keuangan dan Aset daerah.

    Cholid mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan  informasi dan evaluasi atas dana transfer daerah yang sudah maupun sedang berlangsung.

    Selain itu, juga dalam rangka menjaring aspirasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian anggota Komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti dalam persiapan RAPBN 2020.

    Menurut Cholid ada beberapa isu penting dalam RAPBN 2020 kaitannya dengan daerah.

    Pertama, memastikan pemda melaksanakan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah.

    Kedua, penguatan kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik afirmasi kepada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik terutama infrastruktur konektivitas.

    Ketiga,memperkuat pengalokasian DAK nonfisik berbasis kinerja, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Keempat, peningkatan DID (Dana Insentif Daerah) untuk memacu kinerja pemda. Kelima, penguatan Dana Desa dan pengawasannya.

    Dari hasil presentasi diketahui dana transfer terkecil adalah dana hasil bumi dan alam, karena DIY tidak memiliki hasil alam yang besar sebagaimana provinsi lain.

    Rapat kerja Anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud, dengan jajaran Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.

    Kontrak ndelosor

    Hal lain yang dirasakan menggganjal adalah terkait kontrak ndelosor yang menyulitkan pemda. Ditambah lagi juknis (petunjuk teknis) dari pusat turun terlambat sehingga tercipta masalah klasik.

    Cholid mencontohkan, ada proyek dengan pagu anggaran dari pemerintah pusat misalnya Rp 100 miliar, ternyata saat lelang kontraktor menawar lebih murah Rp 80 miliar.

    Nah, ini jadi masalah. Ini kan unik. Pada satu sisi sebenarnya itu efisiensi tetapi di sisi lain dianggap kinerja pemda kurang bagus karena tidak mampu menghabiskan anggaran,” ujarnya.

    Untuk konteks DIY, sudah ada apresiasi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bisa melakukan efisiensi.

    Sementara pada sistem keuangan pemerintah pusat hal seperti itu tidak ada. Daerah yang tidak mampu menghabiskan anggaran justru dianggap prestasinya kurang bagus. Ini yang tidak bisa diterima oleh logika publik.

    Problematika lain yang masuk ke DPD RI menyangkut aplikasi-aplikasi di kementerian yang belum sinkron dengan kondisi di daerah.

    “Misalnya di Kementerian Kesehatan ada aplikasi tertentu, kemudian di Kementerian Keuangan ada aplikasi pengusulan namun tidak nyambung dengan prioritas di daerah,” ungkapnya.

    Cholid Mahmud juga sempat menyinggung Dana Keistimewaan (Danais). “Panjenengan ada masalah ndak dengan Danais? Nggak usah takut ya, takut nanti ndak dikasih lagi,” ujarnya bercanda.

    Perwakilan dari Paniradya menyatakan selama ini transfer Danais tidak ada masalah alias lancar. Masih dalam batasan aman.

    Tahun ini Danais sebesar Rp  1,2 triliun.Sedangkan tahun lalu tersisa Rp 37,5 miliar, yang langsung dikurangi saat  transfer Danais 2019.

    Sebagaimana disampaikan peserta rapat kerja, menurut Cholid, keberadaan Danais membuat sebagian program kemeterian tidak bisa dijalankan di DIY.

    Misalnya DAK non-fisik bidang pariwisata, museum dan Taman Budaya dari Kementerian Pariwisata serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DIY tidak bisa memperolehnya karena sudah ada Danais. (sol)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini