Kamis, 23 Sep 2021,


berstatus-tersangka-ketua-dprd-kebumen-tak-hadiri-rapat-paripurna-Pengambilan  sumpah tiga anggota DPRD Kabupaten  Kebumen masa jabatan 2014-2019  pengganti  antar waktu,  Rabu (31/10/2018).  (istimewa)


nanang
Berstatus Tersangka, Ketua DPRD Kebumen Tak Hadiri Rapat Paripurna

SHARE

KORANBERNAS.ID -- Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kebumen dengan acara  pengambilan sumpah tiga anggota DPRD Kebumen masa jabatan 2014-2018  Pengganti Antar Waktu (PAW), Rabu (31/10/2018), tanpa dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Cipto Waluyo.


Status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan yang menyebabkan Cipto Waluyo tidak memimpin rapat  tersebut.

  • Hanya Dua Instansi Raih Penghargaan LKPP
  • Geliat Seni Tradisi di Watu Lumbung

  • Pimpinan DPRD Kebumen sepakat,pimpinan rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah Pramono, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,  Nur Hasim, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dan Sugito, anggota Fraksi PDI Perjuangan, dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD  Kebumen, Agung Prabowo.

    Kepada wartawan, Wakil  Ketua  DPRD  Kebumen Bagus Setyawan didampingi Agung Prabowo mengungkapkan, Cipto Waluyo sekarang posisinya masih berada di Kabupaten Kebumen serta dalam keadaan  sehat.

  • Inilah 16 Tokoh Muda Calon Pemimpin Nasional 2024
  • Pecahkan Rekor MURI, 12.000 Pelajar SMP Khataman Quran

  • Tidak dijelaskan alasan ketidakhadiran politisi PDI Perjuangan Kebumen ini.

    Pimpinan DPRD Kebumen bersifat kolektif kolegial, menurut Bagus Setyawan,  tidak ada masalah jika Ketua DPRD berhalangan sementara.

    Salah seorang wakil ketua bisa mengganti kedudukan ketua, untuk memimpin rapat paripurna dan kewenangan lain.

    Dengan memperhatikan  azas  praduga tak bersalah, Cipto Waluyo hingga sekarang masih menjadi Ketua DPRD  Kebumen hingga ditetapkan sebagai terdakwa atau diberhentikan oleh pimpinan parpol sebelum menjadi terdakwa.

    Koranbernas.id yang menyambangi Kantor DPC PDI Perjuangan Kebumen, Rabu pagi, tidak memperoleh informasi apakah Cipto  Waluyo dipertahankan sebagai  Ketua  DPC PDI Perjuangan Kebumen ataukah mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan PDI Perjuangan.

    Wakil  Ketua DPC PDI  Perjuangan Kebumen Arembono mengatakan, belum mendengar apakah ada pengunduran diri  Cipto Waluyo.

    Menanggapi  perkara yang mendera Cipto Waluyo, Pelaksana Tugas Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz kepada wartawan di gedung DPRD Kebumen menyatakan, di masa kepemimpinanya tidak ada lagi  organisasi  perangkat daerah (OPD) yang menyiapkan sejumlah dana untuk keperluan  kelancaran pembahasan  Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Kepada pimpinan OPD, dia berpesan jangan menyediakan  dana dengan tujuan menyuap. “Pak Cipto sudah tahu ditetapkan tersangka Jumat pekan lalu,” kata Yazid  Mahfudz.

    Seperti diberitakan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Selasa (30/10/2018) sore, mengumumkan penetapan Cipto  Waluyo serta Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI sebagai tersangka.

    Keduanya  diduga terlibat dalam pembahasan APBD Kabupaten Kebumen 2016. Taufik Kurniawan diduga menerima gratifikasi Rp 3,7 miliar, dengan janji ada anggaran Dana  Alokasi Khusus (DAK)  untuk  pembangunan infrastruktur di Kebumen tahun anggaran 2016 sebesar Rp  95 miliar.

    Tersangka Cipto Waluyo diduga menerima uang suap Rp 50 juta sebagai uang ketuk palu persetujuan dan penetapan Raperda APBD Kabupaten Kebumen 2016.

    Saksi mahkota dalam dua perkara dengan kedua tersangka, diduga kuat Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad dan  mantan  Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Adi Pandoyo.

    Keduanya menjalani hukuman  penjara 4 tahun, potong masa tahanan  d LP  Kedungpane Semarang. (sol)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini