Minggu, 20 Jun 2021,


wajib-pilkades-tanpa-wuwuran-Kampanye pemilihan kepala desa serentak  bersih wuwuran di Kebumen tahun 2017. (nanang wh/koranbernas.id)     


nanang
Wajib, Pilkades Tanpa Wuwuran

SHARE

KORANBERNAS.ID -- Pemerintah Kabupaten Kebumen mewujudkan  pemilihan  kepala  desa (pilkades) yang bersih dari praktek  wuwuran atau politik uang.  Kampanye pilkades dilakukan beberapa bulan sebelum pilkades serentak.


Salah  satu aturan yang dikampanyekan, sanksi  pembatalan kepada  setiap kepala desa terpilih jika terbukti melakukan wuwuran untuk mendapatkan suara.

  • Navis, Idol Junior Asal Jogja Buat Album
  • Kotagede Dominasi Pemenang Lomba Taman Sayuran

  • Sekretaris  Daerah   Kebumen  Ahmad Ujang Sugiono dalam sosialisasi pilkades serentak tahun anggaran 2019, Selasa (12/3/2019) mengungkapkan, Pilkades serentak tahap pertama di 348 desa pada 25 Juni 2019, dan tahap  kedua di 52 desa pada November 2019.

    Penyelenggaraan pilkades serentak  biayanya ditanggung  Pemkab Kebumen. Setiap  penyelenggara pilkades mendapat bantuan  penyelenggaraan antara Rp 15 juta sampai dengan  Rp 22 juta. 

  • Berharap Cak Nun Dinginkan Suhu Politik
  • Trofi Turnamen Golf Ini Tak Ada di Tempat Lain

  • Besaran bantuan penyelenggaraan bergantung jumlah  pemilih di desa tempat pilkades.  Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten  Kebumen  tahun anggaran 2019, agar tidak  membebani peserta pilkades.


    Ihtiar untuk mewujudkan pilkades yang  bebas dari wuwuran,  telah dimulai tahun 2017. Diantaranya  membentuk Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor 10 Tahun 2010  dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2017, tentang Pemilihan Pengangkatan  dan Pemberhentian Kepala Desa.


    "Dalam  perda dan perbup itu salah diantaranya mengatur tentang sanksi, jika terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepala desa terpilih melakukan wuwuran, dibatalkan  pelantikanya sebagai  kepala desa," paparnya.

    Menurut Ahmad Ujang Sugiono, dengan perda dan perbup itu, sangat memungkinkan terselenggaranya pilkades  yang bersih  dan bermartabat. Calon  yang terbukti  melanggar ketentuan wuwuran dikenai sanksi tegas, berupa pembatalan   sebagai  kepala desa,

    Pilkades yang bersih dari wuwuran diharapkan akan terpilih calon yang memiliki kemampuan, jujur dan memenuhi syarat.  Mereka mencalonkan sebagai calon  kepala desa,  bukan karena memiliki  banyak uang.  

    "Menjadi kepala desa  tanpa wuwuran,  seorang kepala desa bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa dibebani masalah, seperti hutang budi," jelasnya. (yve)

     

    TAGS:

    SHARE


    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini