atas1

Wah Zonasi Membuat Siswa Gigit Jari

Minggu, 16 Jun 2019 | 06:47:33 WIB, Dilihat 1034 Kali - Oleh Muhammad Zukhronnee Ms

SHARE


Wah Zonasi Membuat Siswa Gigit Jari Forum Masyarakat Yogyakarta Istimewa (FORMAYO) peduli pendidikan saat memberikan keterangan kepada media di Cafe Kolega, Gedong kuning, Yogyakarta, Sabtu (15/6/2019). (Muhammad Zukhronnee ms/koranbernas.id)

Baca Juga : Rp 25 juta untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya


KORANBERNAS.ID -- Walaupun pemerintah melalui DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY telah melonggarkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu, tampaknya masalah-masalah baru terus saja muncul.

Pembagian irisan radius zonasi menjadi semakin sempit semenjak pemerintah memberlakukan pembagian sekolah dengan sistem kelurahan. Sunarto, salah satu orang tua murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pakem yang akan mencarikan sekolah lanjutan untuk putranya kini bingung dengan nasib putranya. 

Dengan nilai 391 seharusnya Sunarto bisa leluasa memilih empat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada dalam zonasi tempat tinggalnya. Namun harapan itu kini sirna, semenjak pembagian zonasi berdasar kelurahan yang ditentukan pemerintah dalam revisi petunjuk teknis (Juknis) 2019, Dia hanya punya satu pilihan sekolah negeri buat putranya, yaitu SMA N 11. 

Tiga sekolah lain yang harapannya bisa dijadikan alternatif rujukan, kini tidak bisa Ia dapatkan karena berada diluar zonasi, meski lokasinya tak jauh dari kediamannya. "Anak saya belum melakukan pendaftaran apapun, karena sekolah idamannya kini berada diluar zonasi. hal ini seperti memutuskan harapan dan semangat anak saya yang sudah belajar sungguh-sungguh waktu SMP," ujarnya kepada koranbernas.id.

Hal serupa tak hanya dialami Sunarto, Menurut data Forum Masyarakat Yogyakarta Istimewa (FORMAYO) peduli pendidikan, ada lebih dari 500 orang tua yang menuliskan aspirasi dan opini mereka terkait Juknis PPDB SMA/SMK se-DIY yang berbeda dengan  juknis tahun sebelumnya. 

Diakui Sekjen Formayo Ipan Pranashakti saat temu media di cafe Kolega, Gedung kuning, Yogyakarta, Sabtu (15/6/2019) bahwa aspirasi dari masyarakat ini terus bertambah setiap hari, dan sudah disampaikan kepada Ombudsman RI cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2019. Aspirasi yang sangat beragam ini seharusnya bisa dijadikan indikator keberhasilan sistem zonasi.

"Ada yang dengan terpaksa tidak bisa bersekolah di SMA N 2 hanya karena pembagian zonasi yang gak jelas ini. padahal jarak antara rumah dan sekolah hanya berseberangan gang," terang Ipan menyebutkan salah satu keluhan.

”Harusnya sistem zonasi ini didahului kesiapan sekolah dan guru, baik kualitas SDM, infrastruktur dan anggaran, bukan didahului pemerataan siswanya. saat ini terjadi skala prioritas yang kurang tepat, dan tidak sesuai dengan filosofi zonasi berkenaan pemerataan pendidikan yang terkesan dipaksakan. sehinga berdampak beban justru pada psikologis siswa, terutama  yang berprestasi," imbuhnya.

Sementara itu Satoto Endar Nayono, Dosen UNY, menimpali bahwa saat ini penentuan jalur prestasi dalam PPDB DIY tahun 2019, yang ditentukan sebesar 5% sangat tidak cocok  dengan kondisi raihan prestasi nilai ujian nasional siswa DIY  secara kolektif. Pasalnya, ada 10.486 siswa berkesempatan masuk SMA melalui jalur prestasi. 

“Misal diasumsikan dari 10.486 siswa yang nilainya di atas 320 dapat  masuk SMA melalui jalur prestasi di DIY, 50% siswanya masuk melalui jalur prestasi, sisanya sudah melalui jalur zonasi, masuk SMK atau pondok pesantren, maka dibutuhkan perluasan jalur prestasi hingga 36,23% agar bisa menampung siswa, meskipun dalam aturan saat ini hanya 5%," tandas Satoto. 

Juknis Zonasi PPDB DIY tahun 2019 untuk SMA/SMK, pernah mengalami perubahan sebanyak 1 kali, pada 10 Juni 2019. Salah satu perubahan mendasar adalah perluasan zona 1 yang awalnya per siswa hanya dapat memilih 1 sekolah, menjadi 3 pilihan sekolah.  Namun hal ini masih dirasa belum bisa menampung prestasi siswa SMP di Yogyakarta, meskipun saat ini penekanan bukan lagi pada prestasi namun jarak ke sekolah. 

Menurut ketua FORMAYO Najib M Saleh, Kalau konsisten dalam membangun sistem zonasi berbasis jarak, tentu akan baik. Namun saat ini masih terjadi lompatan zona, misal yang radius 1.5 km dari sekolah tidak bisa masuk SMA  tertentu, justru yang berjarak 3 km bisa masuk.

"Hal ini mengabaikan aspek kedekatan sekolah yang menjadi benang merah sistem zonasi, dan tentunya mengejutkan siswa yang akan masuk SMA”, pungkas Najib yang juga orangtua dari siswa SMP 8 ini.(yve)



Sabtu, 15 Jun 2019, 06:47:33 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 482 View
Rp 25 juta untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya
Sabtu, 15 Jun 2019, 06:47:33 WIB Oleh : Sari Wijaya 499 View
Dari Tukang Sapu hingga Rektor Berbaur di Kampus Ini
Sabtu, 15 Jun 2019, 06:47:33 WIB Oleh : Redaktur 374 View
Penting Kenapa Lemak Opor Perlu Dibakar

Tuliskan Komentar