atas

Utang Klaim BPJS Kesehatan Rp 88 Miliar Terbayar

Selasa, 16 Apr 2019 | 20:24:06 WIB, Dilihat 491 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Utang Klaim BPJS Kesehatan Rp 88 Miliar Terbayar Konferensi pers pembayaran klaim dan kapitasi kepada fasilitas kesehatan penyedia layanan program JKN di BPJS  Kesehatan Cabang Kebumen, Selasa (16/4/2019). (istimewa)

Baca Juga : KPPS Dilanda Kesibukan Luar Biasa


KORANBERNAS.ID -- Fasilitas kesehatan sebagai provider atau penyedia layanan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan  Nasional-Kartu Indonesia Sehat) di Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Wonosobo menerima pembayaran klaim dan kapitasi mereka ke BPJS Kesehatan.

Dengan pembayaran utang atas klaim, diharapkan provider melayani  peserta JKN lebih optimal sesuai dengan regulasi yang ada.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen, Wahyu Giyanto, kepada wartawan, Selasa (16/4/2019), menjelaskan selama April 2019 hingga Senin (15/4/2019), BPJS Kesehatan  Cabang  Kebumen telah membayar klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit di tiga kabupaten sebesar Rp 88,994 miliar lebih.

Selain itu, dibayarkan pula kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  (FKT) sebesar Rp 11,654 miliar, kemudian pajak atas klaim dan kapitasi sebesar Rp 84,72 juta lebih.

Seseluruhan jumlah utang klaim, kapitasi dan pajak per Selasa (9/4/2019) sebesar Rp 100,111 miliar lebih. “Pembayaran kepada provider sebagian dari dana yang digelontorkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,2 triliiun,“   kata Wahyu Giyanto.

Fasilitas kesehatan (Faskes) di Kabupaten Kebumen paling besar menerima klaim dan kapitasi. Jumlah klaim Faskes di Kebumen mencapai Rp 44,93 miliar, disusul Kabupaten Purworejo Rp 23,34 miliar, paling kecil  Kabupaten Wonosobo Rp 29,742 miliar. “Di 3 kabupaten itu ada 256 FKTP dan 36 FKRTL,“ kata Wahyu Giyanto.

Dengan pembayaran klaim dan kapitasi, BPJS Kesehatan berharap fasilitas kesehatan melakukan kewajibannya sesuai regulasi. Sehingga, pelayanan di rumah sakit program JKN KIS semakin optimal.

“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani JKN KIS, agar memberikan pelayanan  terbaik tanpa  diskriminasi,“ kata Wahyu Giyanto didampingi Kepala  Bidang Sumber Daya Manusia Umum dan  Komunikasi Publik, Wilis Haryuni.

Dengan pembayaran itu masyarakat semakin yakin program ini terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang, tenaga kesehatan merasa lebih nyaman.

Wilis Haryuni menambahkan, publikasi pembayaran klaim dan kapitasi dimaksudkan agar tenaga kesehatan di FKTP dan FKRTL mengetahui.

Jika ada  hak mereka  yang belum dipenuhi, BPJS Kesehatan tidak dijadikan kambing hitam. “Sering terdengar ada hak tenaga kesehatan belum diterima, masalah pembayaran  klaim dan kapitasi menjadi alasan pemilik faskes,” ungkapnya. (sol)



Selasa, 16 Apr 2019, 20:24:06 WIB Oleh : Masal Gurusinga 284 View
KPPS Dilanda Kesibukan Luar Biasa
Selasa, 16 Apr 2019, 20:24:06 WIB Oleh : Nila Jalasutra 459 View
Festival Kuliner Sleman Angkat Jajanan Legendaris
Selasa, 16 Apr 2019, 20:24:06 WIB Oleh : Sholihul Hadi 212 View
Money Politics Rendahkan Martabat Rakyat

Tuliskan Komentar