atas1

Toko Modern Harus Berjarak 2 Km dari Pasar Tradisional

Jumat, 21 Jun 2019 | 22:32:06 WIB, Dilihat 641 Kali - Oleh Masal Gurusinga

SHARE


Toko Modern Harus Berjarak 2 Km dari Pasar Tradisional Pasar Wedi dan toko modern di Jalan Wedi-Bayat yang hanya dipisahkan oleh jalan. (masal gurusinga/koranbernas.id)

Baca Juga : Tambak di Lahan Pantai Kini Harus Bayar Sewa


KORANBERNAS.ID -- Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdag UKM) Kabupaten Klaten mengusulkan revisi jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern sejauh 2 kilometer di jalan kabupaten.

Usulan itu mengacu Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Usulan yang disampaikan pada 2016 itu tidak kunjung memperoleh tanggapan sehingga Disdag UKM dalam menerbitkan rekomendasi pembangunan toko modern dan pusat perbelanjaan tetap berpedoman perda.

Kepala Bidang Perdagangan Disdag UKM Mursidi menjelaskan sebenarnya usulan revisi jarak sudah disampaikan tiga tahun silam.

“Disampaikan Pak BBS (Bambang Budi Susilo) tahun 2016 tapi tidak ada tanggapan. Usulan waktu itu jaraknya separuhnya saja," kata Mursidi, Jumat (21/6/2019).

Meski dalam Perda 12 Tahun 2011 disebutkan jarak antara pasar tradisional dengan toko modern 2 kilometer namun di beberapa lokasi jarak keduanya justru hanya beberapa puluh meter atau hanya berseberangan jalan saja.

Seperti di Wedi dan Pedan. Di dua wilayah itu antara pasar tradisional dengan toko modern hanya berseberangan jalan saja. Akibatnya keberadaan pasar tradisional semakin tersisihkan.

Menanggapi hal itu, Mursidi menyatakan kehadiran toko modern saat itu ketika belum ada Perda 12 Tahun 2011. Terhadap toko modern itu dipastikan tidak akan diberikan izin perpanjangan.

Izin pembangunan toko modern hanya berlaku selama lima tahun. Jika izin tersebut habis dan tidak bertentangan dengan perda maka bisa diperpanjang.

Dinas Perdagangan dan UKM, kata Mursidi, hanya bisa menerbitkan rekomendasi pembangunan toko modern atas permintaan KPT (Kantor Perizinan Terpadu). Sedangkan izin pembangunan dan perpanjangan tetap ada di KPT. (sol)



Jumat, 21 Jun 2019, 22:32:06 WIB Oleh : Nanang WH 2389 View
Tambak di Lahan Pantai Kini Harus Bayar Sewa
Jumat, 21 Jun 2019, 22:32:06 WIB Oleh : Sholihul Hadi 392 View
Arus Bawah Menguat Kehendaki Megawati Ketum Lagi
Jumat, 21 Jun 2019, 22:32:06 WIB Oleh : Nila Jalasutra 2312 View
Sultan Jadi Saksi Pernikahan Anak Bupati Sleman

Tuliskan Komentar