atas

Tidak Pada Tempatnya, APK Dirazia

Kamis, 06 Des 2018 | 20:39:25 WIB, Dilihat 139 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Tidak Pada Tempatnya, APK Dirazia Petugas dari KPU Bantul sedang merekap Alat Peraga Kampanye (APK) hasil penertiban, Kamis (6/12/2018). (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Indonesia Terancam Hancur Karena Kebijakan PMA 100 Persen


KORANBERNAS.ID--Petugas Satpol PP Kabupaten Bantul  melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tidak pada tempatnya, Kamis (6/12/2018). Ini merupakan penertiban tahap ke 2 setelah sebelumnya dilakukan penertiban pada 23 November 2018.

Dalam penertiban tersebut dibagi menjadi 4 tim yang kemudian menyebar ke semua titik yang ada di Bantul. Untuk pengamanan melibatkan anggota TNI dan Polri serta  terlibat juga  dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul.

Razia digelar hingga sore hari dan semua hasil razia tadi dibawa ke Kantor KPU Bantul untuk dilakukan rekap. Ada ratusan bendera dari bermacam Partai Politik (Parpol), rontek, baliho serta banner calon anggota legislatif (caleg) yang ditertibkan untuk kemudian disimpan oleh petugas di Kantor KPU Bantul. Selanjutnya bendera Parpol bisa diambil sekiranya akan digunakan lagi oleh partai tentu dengan memasang pada lokasi yang dibenarkan.
    
“APK ini ditertibkan karena dipasang di area yang tidak semestinya,” kata Ketua Bawaslu Bantul, Supardi kepada  koranbernas.id di kantor KPU Bantul.

Diantaranya pemasangan dilakukan di sepanjang jembatan,menempel di pohon, menempel di tiang listrik,  di lingkungan pendidikan, kantor pemerintahan serta lingkungan pendidikan.

“Area tersebut memang  terlarang dalam aturan, sehingga dilakukan penertiban,” ujarnya.

Penertiban tersebut dilakukan setelah ada laporan dari Panwas di tingkat kecamatan dan dikoordinasikan di tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya dirapatkan untuk kemudian dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP.

“Nantinya akan dibentuk juga tim tingkat kecamatan. Sehingga ketika ada pelanggaran di tingkat kecamatan, bisa dilakukan penertiban oleh petugas di tingkat kecamatan setelah sebelumnya  dilakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten,” terangnya. (yve)



Kamis, 06 Des 2018, 20:39:25 WIB Oleh : Surya Mega 2796 View
Indonesia Terancam Hancur Karena Kebijakan PMA 100 Persen
Kamis, 06 Des 2018, 20:39:25 WIB Oleh : Rosihan Anwar 266 View
Ini Sebab Persaingan Proliga 2019 Tambah Sengit
Kamis, 06 Des 2018, 20:39:25 WIB Oleh : Masal Gurusinga 63 View
Ini Cara Pemdes Jemawan Tingkatkan PAD

Tuliskan Komentar